www.MartabeSumut.com, Medan
Kondisi memprihatinkan 11 warga binaan Wanita Tuna Susila (WTS) UPT Panti Rehabilitasi Berastagi Jalan Jamin Ginting yang disaksikan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) saat kunjungan kerja (Kunker), Rabu (1/6/2016), mendapat reaksi dari Plt Kepala Dinas (Kadis) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Sumut Dr Asren Nasution, MA. Menurut Asren, temuan tersebut menunjukkan bukti bahwa anggota Dewan memikirkan rakyat.
Disela-sela acara buka puasa bersama keluarga besar DPRDSU, Kamis malam (16/6/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Asren mengatakan, temuan wakil rakyat tersebut patut diapresiasi. “Berarti Dewan kita memikirkan rakyat dong,” cetus Asren, menjawab konfirmasi www.MartabeSumut.com. Mantan Kadis Kominfo Sumut itu berharap DPRDSU memfasilitasi anggaran yang lebih terpadu untuk Dinas Sosial Sumut. Anggaran diyakininya sangat berguna memperbaiki hal-hal yang memprihatinkan di UPT Rehabilitasi Berastagi. “Kita sangat berterimakasih atas temuan Komisi E DPRDSU. Ka UPT Berastagi harus menjadikannya sebagai koreksi, perbaikan, inovasi dan kreasi untuk membenahi segala kekurangan dimasa datang,” tutup Asren..
Gubsu Lantik 12 Pejabat Esselon II
Perlu diketahui, pada Jumat (17/6/2016) di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi, melantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Esselon II) dan 21 Pejabat Administrator (Esselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pejabat yang dilantik menjadi Eselon II diantaranya: 1. Dr Ir Binsar Situmorang, MSi, MAP jadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman. 2. Ir Ibnu Sri Hutomo, MM sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (sebelumnya mejabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu). 3. Ferlin Nainggolan (sebelumnya Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provsu) saat ini manjabat Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provsu. 4. Ir Riadil Akhir Lubis (sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi, SDA dan Keuangan Sekretariat Daerah Provsu) menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu. 5. Drs Bondaharo dilantik sebagai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provsu (sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu). 6.Nouval Mahyar, SH (sebelumnya Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu) dilantik jadi Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum dan Pemerintahan Setdaprovsu. 7. Ir Dinsyah MM (sebelumnya Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu) menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, SDA dan Keuangan pada Setdaprovsu. 8. Rajali, S.Sos, MSP (sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan Provsu) menjabat Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Setdaprovsu). 9. Dr H Sarmadan SH, MM sebagai Kadis Pendapatan Provsu (sebelumnya Kepala Badan Pelayanan Perijinan Provsu). 10. Ir H Alwin MSi dilantik jadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu (sebelumnya menjabat Kepala Badan Penilitian dan Pengembangan Provsu). 11. Nurlela SH, MAP menjabat Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu (sebelumnya Sekretaris Korpri Provsu). 12. Sekretaris Korpri dijabat Drs H Muhammad Yusuf, MM (sebelumnya menjabat Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu).
Iba Melihat 11 Warga Binaan
Sebelumnya, seperti diberitakan www.MartabeSumut.com, Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qodri Marpaung, Lc, menyatakan miris dan iba melihat kehidupan 11 warga binaan di UPT Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Berastagi Jalan Jamin Ginting, Rabu (1/6/2016). Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (2/6/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, politisi PKS ini membeberkan, operasional UPT milik Pemprovsu ini terkesan kurang manusiawi dalam membina 11 WTS asal kab/kota di Sumut. “Makanan dan fasilitas mandi mereka memprihatinkan. Kalo gak ada kegiatan, mereka dikerangkeng sehingga jarang kena sinar matahari. Bila terjadi kebakaran, jiwa penghuni panti terancam. Terkesan kurang manusiawi,” ungkapnya. Kondisi lain disebut Syamsul Qocri Marpaung terkait kebutuhan pribadi semisal sabun, odol, sampo, rinso dan sejenisnya. Sebab dijatah 1 atau 2 setiap bulan. “Para tuna susila mendapat pelatihan tata boga, salon dan menjahit. Masa program pembinaan 6 bulan. Lalu dikembalikan ke daerah asal dimana kena razia atau dimana diantar Satpol PP,” terangnya.
Ketika rombongan Komisi E DPRDSU melakukan pertemuan/dialog bersama Ka UPT Ngingso S, Kasubag TU Nasrin AKS serta 11 WTS, lanjut Syamsul Qodri Marpaung lagi, situasi memprihatinkan itu pun disampaikan secara terbuka. Sayangnya, Ka UPT Ngingso S mengaku jarang di tempat dan lebih banyak tidak menjawab. “Kita dialog dengan 11 warga tuna susila dan mendengar keluhan mereka yang kurang manusiawi. Kita sampaikan masukan kepada pihak UPT bahwa mereka kurang kreatif mencari dukungan moril/materil dari luar untuk me-manusia-kan 11 WTS binaan panti. Anggaran UPT Rp. 1,3 M/tahun 2016 jangan dipaku mati untuk tidak berbuat apa-apa,” tegasnya.
Anggaran Terbatas
Sedangkan Kasubag TU Nasrin AKS disebut Syamsul Qodri Marpaung menjelaskan kapasitas maksimal panti 60 orang dan anggaran tahun 2016 dialokasikan untuk 27 orang WTS. Kemudian historis 11 warga binaan merupakan hasil razia Satpol PP kab/kota se-Sumut. Ada yang dikirim dan ada pula yang dijemput. “Soal fasilitas diakui pihak UPT terbatas akibat anggarannya cuma Rp. 21 ribu/hari/orang,” singkap Syamsul Qodri Marpaung, sembari menambahkan, Komisi E DPRDSU terdorong membantu gula 1 sack, teh 1 pak, uang tunai Rp. 1 juta lebih serta bantuan susulan TV/parabola. Syamsul Qodri Marpaung juga mengkritik pihak UPT dan Dinas Sosial (Dinsos) Sumut yang kurang jeli memanfaatkan lahan tergolong luas di sekitar lokasi UPT panti. Padahal, warga binaan dapat saja dirangsang berkarya menanam sayur, buah atau sejenisnya. “Dinsos Sumut kita minta mengevaluasi kinerja pegawai UPT panti tuna susila Berastagi. Sebab pengelolaan UPT tidak kreatif dan kurang memahami job desk (uraian tugas),” sesalnya.
Terpisah,www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Sekretaris Dinsos Sumut Ambarita, Kamis sore (2/6/2016). Menurut Ambarita, semua UPT Dinsos Sumut sudah menjalankan tugas sesuai standard operating procedure(SOP). “Anggaran memang sangat terbatas Pak. Kita pasti mendorong supaya UPT panti tuna susila lebih kreatif dan memenuhi unsur kemanusiaan,” tepis Ambarita melalui saluran telepon. (MS/BUD)
