Heli Malaysia Landing Tanpa Izin, DPRDSU: TNI Ceroboh, Presiden Harus Protes & Tarik Dubes

Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Rony R Situmorang, SH dan Dr Januari Siregar, SH, MHum naik pitam. Pasalnya, helikopter negara Malaysia seenaknya masuk, mendarat dan meninggalkan Kepulauan Sebatik Kalimantan Utara tanpa izin, Minggu (28/6/2015) kemarin. Ke-2 legislator pun menyatakan marwah Indonesia telah dilecehkan Malaysia sehingga Presiden RI patut menyampaikan protes keras dengan menarik Dubes bahkan semua perwakilan resmi negara. Presiden juga diimbau memanggil/meminta penjelasan Panglima TNI, KSAU, KASAD dan KASAL atas dugaan kecerobohan personel TNI di lapangan.

Tatkala dihubungi www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (30/6/2015), Rony dan Januari tampak berapi-api mengungkapkan perasaan kesal. Wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut secara tegas meminta pemerintah Indonesia tidak lagi setengah hati menunjukkan sikap. Sebab menyangkut rasa Nasionalisme rakyat Indonesia di dalam negeri, termasuk potret bangsa Indonesia di mata warga yang kebetulan berada di negara lain. “Malaysia sudah melanggar hukum Internasional. Menginjak kedaulatan Indonesia. Saya rasa telah lebih 5 kali mereka melanggar teritorial. Protes keras gak cukup. Tapi hard diplomacy. Tarik Dubes, Konsul atau Atase kita di sana,” pinta Rony dengan nada tinggi.

Tak Ada Logika Terobos Teritorial

Politisi Partai Demokrat itu memastikan, kendati disebut-sebut ada 1 Menteri Malaysia di dalam Heli dengan alasan mencek teritorial, namun tetap saja tak ada logika menerobos teritorial negara lain tanpa izin. “Mereka kok bisa datang, berhenti dan keluar seenaknya? Aturan Internasional mengharuskan minta izin atau lapor dulu dong,” tegasnya. Rony melanjutkan, Malaysia telah melanggar kedaulatan teritorial Indonesia dan pemerintahan Jokowi-JK perlu menjadikan momentum itu sebagai dasar menunjukkan wibawa bangsa besar kepada Malaysia dan khususnya rakyat Indonesia di seluruh dunia. “Kalo sebatas protes keras apalagi diam, maka kita justru membiarkan marwah bangsa dihancurkan asing,” aku Rony.

Dari sisi hukum Internasional, kata mahasiswa Pasca Sarjana UI Jurusan Hubungan Internasional tersebut, sebelum orang masuk ke negara tertentu, pihak yang didatangi saja harus memiliki penangkal. Artinya, imbuh Rony lebih jauh, patut diduga personel TNI telah kecolongan khususnya bagian pengawas, pengintai dan pemantau radar udara wilayah Indonesia. “Apa mungkin personel TNI yang kurang ready di lapangan? Atau karena minim dukungan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)? Saya melihat ada yang aneh. Makanya Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI wajib segera memanggil Panglima TNI, KASAU, KASAD dan KASAL. Usut tuntas, minta penjelasan detail,” ingatnya, sembari mengusulkan dilakukan investigasi khusus mencari kemungkinan motif atau hal-hal lain. Rony juga mengaku tak habis fikir TNI bisa kecolongan padahal fungsi pertahanan Semesta Indonesia diketahui bersama berada pada pundak aparat TNI. Oleh sebab itu, simpul Rony lebih jauh, semangat Nasionalisme rakyat Indonesia tak boleh luntur dan hancur akibat pelanggaran kedaulatan NKRI yang dilakukan seenaknya oleh Malaysia. Bagi legislator asal Dapil Sumut X Kab Simalungun dan Kota Siantar ini, Deklarasi Juanda tahun 1957 yang melahirkan konsep wawasan Nusantara Indonesia, hingga kini tetap diakui bangsa-bangsa dunia karena memiliki konsepsi negara kesatuan dari Sabang-Merauke dengan batasan teritorial Zona Eekonomi Eksklusif (ZEE) 200 Mill.

Harus Diusut

Lebih keras lagi disampaikan Dr Januari, Siregar, SH, MHum. Menurut Januari, pelanggaran teritorial yang kembali dilakukan Malaysia pantas diusut sampai tuntas. “Harus diusut, ajukan keberatan terhadap Malaysia. Kita melihat personel TNI di lapangan ceroboh. Baik TNI AU, TNI AD dan TNI AL. Marwah Indonesia sudah diinjak-injak negara asing,” sesalnya. Legislator asal Dapil Sumut II Medan B wilayah Sunggal, Selayang, Tuntungan, Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Petisah ini pun meminta Presiden RI memanggil Panglima TNI, KASAU, KASAD dan KASAL untuk dimintai penjelasan. “Apa dasarnya heli Malaysia masuk Indonesia tanpa izin dan tanpa lapor? Pemerintah harus nyatakan nota protes dan meminta penjelasan pemerintah Malaysia,” imbau Januari. Pada sisi lain, lanjut politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) itu lagi, TNI patut lebih aware saat bertugas dengan mengedepankan aspek pertahanan yang menjadi marwah negara Indonesia di mata rakyat maupun dunia. “Jangan cuma jago berantem-lah di kampung sendiri. Masak “musuh” datang cuma terpaku bingung memelototi saja,” sindir Januari. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here