MartabeSumut, Medan
Belasan orang berbendera Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Senin siang (2/9/2013). Dalam aksinya, massa meminta Gubsu H Gatot Pujo Nugro, ST, jangan terlibat korupsi supaya punya nyali dan moral kuat untuk mencopot jajaran yang terindikasi mencuri uang rakyat.
“Copot pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut yang terlibat kasus korupsi. Sedangkan aparat hukum Kejatisu dan Poldasu menangkap koruptor yang gentayangan di lembaga pemerintahan kab/kota di Sumut,” teriak demonstran, yang berdiri di depan pintu masuk utama. Pengamatan MartabeSumut di gedung Dewan, massa Forsu dan Garda Sumut tiba di DPRDSU pukul 13.15 WIB. Mereka langsung membentangkan poster dan karton-karton bernada kecaman terhadap pejabat maupun oknum aparat pemerintah yang terindikasi melakukan pencurian uang negara. “Dana BDB, DBH dan Bansos kerap dikorupsi serta diselewengkan secara berjemaah. Kami minta Gubsu jangan pula terlibat korupsi supaya bernyali dan bermoral kuat mencopot pejabat atau kepala dinas yang korup. Poldasu dan Kejatisu menangkap koruptor sedangkan DPRDSU melakukan pengawasan dengan memanggil pejabat SKPD terkait yang terindikasi korup,” cetus salah satu pengunjukrasa lagi.
Dugaan Korupsi di Lembaga Pemerintahan
Koordinator Aksi MF Daulay, dalam orasinya di depan pintu masuk gedung DPRDSU, mengatakan, pihaknya memiliki data-data terkait dugaan korupsi yang melanda beberapa lembaga pemerintahan di Sumatera Utara. Menurut Daulay, indikasi pencurian uang negara itu berasal dari dana APBD Sumut tahun 2011, APBD Sumut tahun 2012 dan APBN tahun 2012. Dia mensinyalir, oknum-oknum pejabat yang terindikasi korup berseliweran pada lembaga pemerintah seperti; Dinas Pertanian Sumut, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut, Badan Wilayah Sungai Sumatera II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera I, Dinas Perikanan Kelautan Kab Langkat, Dinas PU Kab Langkat, Dinas Kesehatan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai hingga perusahaan-perusahaan daerah milik Pemprovsu.
“Gubsu , DPRDSU, Poldasu dan Kejatisu jangan tidur saja. Periksa semua pejabat korup dan tangkap koruptor yang berkeliaran di lembaga pemerintahan Sumut. Mereka telah merugikan negara triliunan rupiah. DPRDSU harus memanggil semua pimpinan lembaga tersebut,” ujar Daulay, diikuti yel-yel massa ‘tangkap pejabat korup, tangkap koruptor, bersihkan Sumut dari pejabat yang suka korupsi’. Selang 15 menit berorasi, anggota Komisi A DPRDSU Drs H Raudin Purba dan Humas DPRDSU Rospita Pandiangan menemui pengunjukrasa. Di hadapan demonstran Raudin berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRDSU. “Kita sepakat menuntaskan masalah korupsi di Sumut ini. Khusunya koruptor yang berseiweran pada beberapa SKPD Sumut maupun SKPD kab/kota,” yakin Raudin. (MS/BUD)
