Gatot Batal Dilantik Gubsu Defenitif di Jakarta, Anggota DPRDSU Nilai Cocok Karena Harusnya di Medan

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) yang juga Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST, batal dilantik jadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif. Pasalnya, rencana pelantikan yang diagendakan mendadak pada Kamis siang (28/2/2013) di kantor Mendagri Jakarta, itu sepertinya tidak disetujui Ketua DPRDSU H Saleh Bangun. Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) pun menilai pembatalan tersebut cocok karena pelantikan seharusnya dilakukan di Medan.

Anggota Fraksi PDIP DPRDSU H Alamsyah Hamdani, SH dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRDSU Oloan Simbolon, ST, yang dikonfirmasi MartabeSumut,Kamis malam (28/2/2013), menyatakan sepakat atas pembatalan tersebut. Keduanya berkeyakinan, pembatalan mendadak terjadi tidak terlepas dari kebijakan pimpinan DPRDSU yang terkesan dipaksakan, aneh dan kurang melihat realita rapat Bamus yang tegas meminta penundaan pelantikan. “Pendapat saya sudah cocok pelantikan Gatot itu dibatalkan. Sebab akhirnya semua pihak menyadari bahwa tempat yang paling tepat untuk pelantikan Gubsu ya di Kota Medan sebagai ibukota provinsi. Bukan di Jakarta atau tempat pengungsian, seolah-olah Kota Medan ini tidak aman,” sindir Alamsyah Hamdani.

Kepastian Administrasi Negara

Hal lain yang mengganggu, lanjut dia, menyangkut kepastian administrasi ketatanegaraan yang disandang Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Bagi Alamsyah, selaku pejabat negara atau incumbent yang ikut mencalonkan diri menjadi Cagubsu, izin cuti Mendagri yang dimiliki Gatot masih efektif dari tanggal 18 Februari 2013 sampai 3 Maret 2013. Fakta administratif itu disebutnya memposisikan Plt Gubsu tidak tepat menjalani urusan pemerintahan. “Yth Bapak Gatot kan sedang cuti, masak lagi masa cuti dilantik? Atau, sampai sekarang publik Sumut juga menebak-nebak apakah izin cutinya memang sudah dicabut lebih dulu sehingga bisa dilantik? Kalau ternyata izin cuti itu tidak dicabut, bukankah pelantikan yang dilakukan mendadak menjadi pelanggaran aturan/UU?,” terang Alamsyah dengan nada tanya. Alamsyah juga menegaskan, rasa keadilan masyarakat Sumut terusik tatkala seremonial acara pelantikan dilakukan di Jakarta. Sebab, selain memboroskan anggaran daerah, acara seremonial juga dipersiapkan mendadak di Jakarta dan melupakan Kota Medan sebagai tempat yang sepatutnya diketahui warga Sumut. “Makanya anggota F-PDIP DPRDSU dianjurkan tidak menghadiri acara tersebut,” aku Alamsyah.

Bamus DPRDSU Minta Penundaan

Terpisah, anggota Bamus DPRDSU Oloan Simbolon menambahkan, beberapa waktu lalu rapat Bamus pertama DPRDSU tegas meminta penundaan pelantikan sampai selesai pelaksanaan Pilgubsu 7 Maret 2013. “Masalahnya dilatarbelakangi dinamika politik Sumut saat ini yang sedang meningkat dan tentu akan memakan banyak pikiran maupun waktu kita semua,” kata Oloan. Anggota Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GBBR) itu mengaku heran terhadap situasi pembatalan mendadak yang terjadi di Jakarta. “Sesungguhnya apa yang terjadi hari ini? Karena setahu saya Pak Gatot sendiri tidak suka dilantik pada masa cuti. Tapi malah pimpinan DPRDSU yang ngotot melakukan pelantikan hari ini. Lalu kenapa justru pimpinan DPRDSU sendiri yang menunda/membatalkan tatkala semua persiapan sudah beres di sana? Ada apa dengan pimpinan DPRDSU,” heran Oloan bertanya.


Diakui Ketua Komisi A DPRDSU ini, saat rapat Bamus DPRDSU terakhir digelar tanggal 26 Februari 2013, Komisi A sedang melakukan kunjungan kerja ke Kab Tapteng. Jadi dia menyatakan tidak bisa mengikuti rapat Bamus tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, imbuh Oloan, rencana Bamus mengagendakan pelantikan Gubsu defenitif tanggal 28 Februari 2013 juga masih bersifat tentatif (sementara-Red). “Tiba-tiba kami mendapat pemberitahuan bahwa tanggal 28 Februari 2013 dilakukan Paripurna khusus DPRDSU di jakarta untuk pelantikan Gubsu defenitif. Nah, sekarang tiba-tiba pula kami dengar dari media dibatalkan lagi oleh Ketua DPRDSU secara mendadak. Ada apa ini, aneh deh pimpinan DPRDSU,” tutup Oloan.


Seperti diketahui, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho,ST, batal dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara ke-17 setelah Kementerian Dalam Negeri menerima surat permintaan pembatalan pelantikan dari Ketua DPRDSU Saleh Bangun, Kamis siang (28/2/2013). Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur definitif Sumatera Utara sesuai Keputusan Presiden Nomor 14/P Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi Gubernur masa jabatan 2008-2013. Perlu diketahui pula, awalnya, terhitung sejak 16 Juni 2008, Gatot adalah Wakil Gubernur Sumut 2008-2013 mendampingi Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Namun dalam perjalanan tugas, Syamsul tersandung kasus korupsi APBD Langkat dan harus menjalani sanksi pidana penjara. Gatot pun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu mulai 21 Maret 2011. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here