www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik memantau pelaksanaan prorgam e-Warong di Sumatera Utara (Sumut). E-Warong merupakan program Kesejahteraan dan Sosial (Kessos) yang diluncurkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sejak 14 Oktober 2016.
Pantauan www.MartabeSumut.com, Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Khatibul Umam Wiranum dan dihadiri 5 anggota Komisi VIII DPR RI. Kehadiran anggota DPR RI disambut Kadis Kessos Provinsi Sumut Rajali, S.Sos, MSP, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kadissos Medan Endar Lubis, Ka Divre I Reg Bulog Sumut Imran Abdulah serta perwakilan Bank Rakyat Indonesa (BRI), Jumat pagi (17/2/2017) di kantor Dinkessos Sumut Jalan Sampul Medan. Gubsu, yang diwakili Kadis Kessos Provinsi Sumut Rajali, S.Sos, MSP, dalam sambutannya, mengatakan, e-Warong merupakan program pusat di daerah yang bermaksud mendorong percepatan perbaikan masalah-masalah sosial. Dengan jumlah penduduk Sumut 13.766.851 jiwa dan terdapat 1.508.140 jiwa warga miskin (10,79%), singkapnya, APBD Sumut 2017 telah mengalokasikan dana pembangunan kesejahteraan sosial sebesar Rp. 48.863.025.910. Sementara dari dana dekonsentrasi pusat ke Sumut disebut Rajali mencapai Rp. 21.157.389.000. Rajali merinci, dana dekonsentrasi tersebut meliputi 5 bidang. Diantaranya: program rehabilitasi sosial Rp. 3.212.298.00, pemberdayaan sosial Rp. 4.754.676.000, penanganan fakir miskin Rp. 3.642.150.000, perlindungan /jaminan sosial Rp. 9.242.201.000 dan manajemen/pelaksanaan teknis Rp. 306.064.000. “Kita sambut baik program e-Warong karena memberi kemudahan pelayanan Kessos bagi Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya kategori fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui program e-Warong KUBe-PKH, semoga lahir pemikiran KUBe untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan,” tegas Rajali.
80.421 KK Penerima di Medan
Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution mengungkapkan, saat ini ada 50 unit KUBe di Kota Medan dengan usulan 90 e-Warong di Kec Medan Denai dan Medan Amplas. “Tapi 2 kecamatan tersebut belum beroperasi. Di Medan sudah kita siapkan 80.421 KK yang akan menerima bantuan pangan non tunai melalui e-Warong,” kata Akhyar. Sedangkan Khatibul Umam Wiranum menjelaskan, pertemuan bertujuan memberi masukan kepada mitra Komisi VIII DPR RI. “Kami hadir sebagai fungsi legislasi. Kita mengawasi program e-Warong Depsos RI di Sumut. Mulai data penerima, implementasi e-Warong, apa manfaatnya dan masalah yang teridentifikasi,” ucap Khatibul, seraya menambahkan, kelak program CSR akan jadi UU bagi setiap perusahaan. Kadissos Medan Endar Lubis mengakui, e-Warong yang direalisasikan akan menjaring 29.309 PKH di Medan. Pihak BRI menyatakan siap menjalankan pada 23 Februari 2017 sebagai media distribusi. “Agen billing kami nanti bertugas menyalurkan sembako,” terangnya. Hal senada disampaikan Ka Divre I Reg Bulog Sumut Imran Abdulah. Bagi dia, Bulog siap melakukan supply paket beras dan gula pasir untuk triwulan I dan triwulan II telur dan minyak goreng. Kami tunggu launching kepada KPM di Medan pada 23 Februari 2017. Kami lakukan penugasan pemerintah,” cetus Imran.
Terpisah, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Jumat sore (17/2/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kendati mengaku baru mendengar prorgam e-Warong, toh politisi PKS ini mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar “ganti cassing” program beras miskin (Raskin). “Saya baru dengar. Saya harap e-Warong lebih efektif dan efisien dari program Raskin. Tititk lemah sistem Raskin harus dicari supaya realisasi e-Warong berjalan maksimal dan tepat sasaran,” imbau Syamsul Qodri Marpaung. (MS/BUD)
