MartabeSumut, Medan
Ribuan orang berbendera Forum Silaturrahmi Pensiunan Perkebunan PTPN II Tanjung Morawa meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) bertindak menyelamatkan hak-hak pensiunan PTPN II senilai Rp. 1,2 Triliun yang belum dibayarkan sejak tahun 2002. Dalam aksinya, Selasa pagi (13/5/2014), massa menyerukan DPRDSU agar memanggil Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pantauan MartabeSumut di gedung Dewan, ribuan demonstran datang dengan 8 bus dan beberapa angkutan umum sekira pukul 10.30 WIB. Mereka langsung berkumpul di halaman Dewan seraya memajang spanduk-spanduk, karton dan selebaran bernuansa kecaman terhadap Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution. Koordinator aksi Chairul Harahap, dalam orasinya mengatakan, sejak tahun 2002 sampai saat ini tunggakan hak pensiunan PTPN II sangat tinggi namun tidak jelas realisasinya karena belum dibayarkan PTPN II. “Tunggakan uang pensiun itu bukannya berkurang malah meningkat senilai Rp. 1,255 Triliun. Itu menandakan PTPN II tidak mampu menyelesaikan. Kami minta DPRDSU selaku wakil rakyat Sumut bertindak menyelamatkan nasib ribuan pensiunan PTPN II,” teriak Harahap, diikuti yel-yel massa “Kembalikan hak pensiun kami, jangan gelapkan hak pensiun kami Dirut PTPN II”.
Selang sekira 10 menit berorasi, Humas DPRDSU Rospita Pandingan, SE, dan beberapa anggota DPRDSU seperti Sigit Pramono Asri, Abu Bokkar T serta Rizal Sirait menemui pengunjukrasa. Sedikitnya 10 perwakilan pengunjukrasa dibawa ke aula Lt I gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasi. Usai mendengar masukan-masukan dari perwakilan massa, anggota DPRDSU pun berjanji akan mengusulkan jadwal RDP untuk memanggil Dirut PTPN II dan pihak-pihak terkait lainnya. “Kita segera sampaikan usulan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRDSU supaya rencana RDP dijadwalkan secepatnya,” kata Sigit Pramono Asri. Puas mendapat tanggapan, ribuan pengunjukrasa meninggalkan gedung DPRDSU pukul 12.50 WIB. Kondisi lalulintas di depan gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan sempat mengalami kemacetan akibat aksi tersebut. (MS/BUD)
