Minggu

21 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 23 Maret 2019 | 00:09 WIB

    Telah dibaca 124 kali

    Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu, SH (kiri) dan Direktur Destinasi BPODT M Tata Syafaat R. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Direktur Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) M Tata Syafaat R mengatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar terlalu jauh seputar protes berbagai elemen masyarakat Sumut terkait operasional komersil Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba. Namun Tata memastikan, BPODT mendukung penuh semangat menghentikan pencemaran limbah di Danau Toba termasuk pengurangan KJA. "Saya no comment lah soal KJA. Tapi kami menndukung pengurangan KJA demi keutuhan ekosistem Danau Toba," ucap Tata, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com melalui saluran telepon, Senin kemarin. Kecuali Perpres diganti dan BPODT diberi kewenangan penuh, Tata menyatakan persoalan penutupan operasional KJA bukan ranah BPODT. "Fungsi kita hanya membangun berbagai infrastruktur yang berkorelasi pada kemajuan Danau Toba," tegasnya.

    Pengembangan Infrastruktur

    Tata pun mencontohkan rencana proyek pengembangan infrastruktur di Kec Sibisa Tobasa seluas 1 Ha yang akan dijadikan pilot project. "Saya sekarang di Tobasa memantau. Kami baru membuka lahan semak belukar," akunya. Pada sisi lain, BPODT disebutnya gencar menata infrastruktur pelayanan darat melalui kerjasama dengan PT Damri. Tujuannya untuk memberi kenyamanan penumpang pesawat dari Bandara Silangit ke Parapat. "Penumpang pesawat gratis naik Damri dari bandara ke Parapat. Sejak Desember 2018 sudah kita terapkan. Begitu pula pembenahan infrastruktur angkutan danau," ungkapnya. Tata berharap masyarakat proaktif berinisiatif memajukan Danau Toba semisal pengadaan restoran, souvenir hingga atraksi budaya lokal. Dua tahun ini, ungkap Tata lagi, BPODT mulai maksimal berkoordinasi dengan 7 Pemkab sekitar Danau Toba. Orientasinya mewujudkan berbagai fasilitas umum supaya turis lokal, regional, nasional dan internasional kian tertarik melancong ke Danau Toba. Tata mengakui, hingga kini upaya membangun infrastruktur pendukung Danau Toba masih tergolong lambat. Tapi BPODT diyakininya tetap mendorong berbagai pihak khususnya dunia usaha. "Di Silangit sudah ada rumah makan Sederhana untuk umum. Pertumbuhan akomodasi jenis lain perlu ditingkatkan. SDM warga lokal harus dididik berkarakter hospitality (ramah tamah)," ujarnya, sembari menambahkan, BPODT telah mendidik 20 warga lokal di Bandung setara D1 agar siap benampilan pariwisata.

    Selesaikan Secara Holistik

    Terpisah sebelumnya, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sarma Hutajulu, SH, mengajak para pemangku kepentingan menyelesaikan pencemaran Danau Toba secara holistik. "Kami di DPRDSU ini saja bisa tak 1 pemahaman. Ada yang jadi antek-antek perusahaan pencemar/pembuang limbah di Danau Toba. Saya rasa momentum penyelesaian pencemaran dan perampasan tanah rakyat di kawasan Danau Toba patut diselesaikan holistik," cetus Sarma dengan nada tinggi, tatkala menerima aspirasi demonstran berbendera Aliansi Pecinta Danau Toba, belum lama ini di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Politisi PDIP itu mengilustrasikan, akuarium ikan yang ada di rumah akan sangat bau bila tidak dibersihkan. Artinya, hal serupa melanda "akuarium" Danau Toba karena bertahun-tahun dimasukkan limbah KJA setiap hari. Sarma pun mengimbau Dinas LH Provinsi Sumut dan 7 Kabupaten sekitar Danau Toba menyampaikan ke publik hasil audit masing-masing. "Saya minta Dinas LH menginformasikan hasil investigasinya. Tidak cuma 1 pihak, tapi semua perusahaan perusak dan pencemar Danau Toba. Ayo kita kawal gerakan menjaga Danau Toba bersama-sama," tutup Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga tersebut. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER