Sabtu

20 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 17 Maret 2019 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 105 kali

    Lahan Warga Trans Sei Besitang Dirampas, Fakta Penguasaan & Pengusahaan Warga vs Sertifikasi BPN

    Budiman Pardede
    Komisi A dan E DPRDSU membahas dugaan perampasan lahan transmigrasi kelompok tani Dusun Pardomuan Nauli Kec Sei Besitang Langkat, Senin (11/3/2019) di gedung Dewan. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Pasca-aksi unjukrasa puluhan orang mengatasnamakan mahasiswa dan Kelompok Tani Transmigran Dusun Pardomuan Nauli Km 11 Desa Bukit Mas II Kec Sei Besitang Kab Langkat ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (21/2/2019) pukul 12.00 WIB, Komisi A dan E DPRDSU langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas nasib warga atas dugaan perampasan tanah transmigrasi eks PIR Translok Sei Lepan seluas 300 Ha yang disebut-sebut dilakukan oknum mantan Ketua Kelompok Tani Sei Lepan Rajiman Silalahi Cs.

    Pantauan www.MartabeSumut.com saat RDP digelar Senin (11/3/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, tidak tampak Kepala Desa Bukit Mas II, Camat Sei Besitang bahkan oknum mantan Ketua Kelompok Tani Sei Lepan Rajiman Silalahi Cs. RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc bersama Ketua Komisi A serta diikuti beberapa anggota Dewan. Syamsul Qodri menilai, ketidakhadiran Rajiman Silalahi dan Camat Sei Besitang menjadi sesuatu yang disayangkan. Sehingga berdampak pada nasib 143 KK transmigran yang lahannya dikuasai Rajiman Silalahi Cs. "Kami hanya sebagai fasilitator yang mengupayakan penyelesaian konflik pertanahan. Kalo Rajiman Silalahi tak datang, maka sia-sia saja RDP yang digelar ini. Kita berencana memanggilnya kembali," ucapnya. Apalagi, lanjut politisi PKS tersebut, Camat dan Kepala Desa setempat juga tidak datang padahal merupakan aparat pemerintah teritorial yang berwenang mengeluarkan surat tanah secara legal. "Ada fakta pengusahaan dan penguasaan lahan dilakukan warga transmigrasi sejak lama. Jadi sertifikasi BPN yang dipegang Rajiman Silalahi Cs itu baru legalitas. Sebab, sekarang banyak sekali terjadi manipulasi izin. Bukan mustahil Rajiman memiliki legalitas namun dasar-dasar awal pengajuannya bermasalah, fiktif dan terindikasi kongkalikong dengan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat dan Kepala Desa," sindir Syamsul Qodri.

     

    DPRDSU Dukung Perjuangan Rakyat


    Kendati pihak terkait tidak datang, timpal Syamsul Qodri lebih jauh, toh pada prinsipnya DPRDSU siap bersama-sama masyarakat untuk berjuang mempertahankan hak. "Namun kita harus ikuti aturan main dan ketentuan hukum berlaku supaya keluhan masyarakat terpenuhi. Kami berencana memanggil pihak kepolisian untuk menertibkan lahan di sana. Atau, DPRDSU bisa turun ke lapangan bersama pihak kepolisian karena Rajiman Silalahi, Kepala Desa dan Camat tidak datang RDP," tegtasnya. Sebelumnya, saat RDP, perwakilan masyarakat yang juga Ketua Kelompok Tani, Rudianto Nadapdap, membeberkan, tahun 1994 pernah dilakukan rapat di Pangkalan Berandan bersama semua instasi Pemda. Diakui Rudianto, lahan warga tidak diberikan sehingga SK kepemilikan tanah diduga direkayasa pihak pengusaha dan oknum pemerintah setempat. "Kami tergusur sebanyak 143 KK. Sesudah itu muncullah surat perjanjian. Lalu diberikanlah lahan milik pengusaha untuk pengganti lahan warga seluas 300 Ha," ungkap Rudianto. Tapi celakanya, sambung Rudianto lebih jauh, lantaran Ketua Kelompok Tani masih dijabat Rajiman Silalahi, kala itu, kelompok tani pun menganggapnya sebagai pembawa aspirasi masyarakat yang tergusur. Kendati areal tersebut masih hutan belukar, Rudianto mengatakan warga mulai ditempatkan pada 5 Maret 1994. Kemudian memasuki lahan yang sudah ditentukan oleh Pemkab Langkat. "Menurut Pemkab Langkat, ada 143 KK yang harus mengerjakan lahan dengan dana yang disediakan PT Anugrah Alam Makmur melalui Pemkab Langkat. Tapi sampai sekarang justru dikuasai Rajiman Silalahi Cs. Kami mohon bantuan DPRDSU mengambil kembali tanah yang telah dirampas Rajiman Silalahi Cs," imbau Rudianto. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Lahan Warga Trans Sei Besitang Dirampas, Fakta Penguasaan & Pengusahaan Warga vs Sertifikasi BPN'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER