Jumat

19 Apr 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 7 Februari 2019 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 226 kali

    Datangi DPRDSU, Massa Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan & Pemberantasan Mafia Tanah

    Budiman Pardede
    H Syamsul Qodri Marpaung (baju putih) menerima aspirasi massa yang menuntut penuntasan konflik lahan dan pemberantasan mafia tanah, Rabu (6/2/2019) di gedung DPRDSU. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ribuan orang massa kelompok tani Komite Revolusi Agraria (KRA) dan Komite Tani Menggugat (KTM) berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/2/2019) pukul 11.30 WIB. Dalam aksinya, pengunjukrasa menyerukan penuntasan konflik lahan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Sumut.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, massa yang tiba di gedung Dewan langsung berkumpul di pintu utama masuk. Kemudian berorasi bergantian dari atas mobil komando memakai alat pengeras suara. Jumlah massa yang banyak membuat polisi menutup sementara ruas jalan di depan gedung Dewan. Pimpinan aksi, Unggul Tampubolon dan Tao Mindoana Simamora, dalan orasinya menegaskan, KRA dan KTM mendukung pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menangkap seluruh mafia tanah di Sumut. Termasuk pihak-pihak yang mengalih-fungsikan hutan negara jadi perkebunan dan realestate untuk kepentingan pribadi. "Tangkap seluruh oknum yang berada di Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Badan Pertanahan Negara (BPN) yang terlibat mafia tanah," cetus Unggul Tampubolon. Selain itu, Unggul juga meminta Gubernur dan DPRDSU meninjau keberadaan realestate/perumahan mewah yang terindikasi berdiri di atas tanah negara. "Kami minta Polda Sumut menyita tanah seluas 366 Hektare (Ha) milik PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin yang tidak/belum memiliki tanah. Kami harap DPRDSU mendesak Polda Sumut mengusut terbitnya surat-surat tanah dari kelurahan, desa,  camat diatas tanah eks HGU PTPN II," cetus Unggul dengan nada tinggi.

    Ukur Ulang Lahan Konflik

    Selain menyinggung PT ALAM yang sedang berurusan dengan Polda Sumut atas dugaan kasus alih fungsi hutan menjadi kebun sawit di Kab Langkat, demonstran menuntut Gubsu dan DPRDSU agar mendesak BPN, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan mengukur ulang tanah yang dikuasai PT Anugerah Sewindo yang beroperasi di Sampali-Sentis. "Ukur ulang dan tinjau seluruh HGU/HPH/HGB/Izin prinsip dan sebagainya yang diberikan kepada perkebunan/perusahaan di Sumut," ujarnya. Setelah diukur, ucap Unggul lagi, selanjutnya dipublikasikan terbuka dan berulang-ulang ke media massa daftar penerima lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 Ha dari total 5.873 Ha yang dilepas Menteri BUMN. Artinya, DPRDSU perlu menjadwalkan RDP penyelesaian konflik lahan, pemberantasan mafia tanah di Sumut serta skenario pembagian lahan eks HGU PTPN II selyas 2.216 Ha. "Kami minta DPRDSU menggelar RDP swcwpatnya," pinta Unggul. Demonstran lain, Syaipal, menambahkan, diakui atau tidak, pemerintahan Jokowi-Jk telah banyak berbuat untuk rakyat khususnya pemberian sertifikat tanah gratis sekaligus membereskan konflik lahan. "Kami bangga, pada era Pak Jokowi banyak mafia tanah ditangkapi," sebut Syaipal.

    DPRDSU Panggil Para Pihak

    Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, selang 15 menit berorasi, Ketua Komisi E DPRDSU Robert Lumbantobing, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Sekretaris Siti Aminah Perangin-angin dan anggota Komisi E Firman Sitorus menemui pengunjukrasa. Bahkan Syamsul Qodri Marpaung didaulat demonstran bicara di atas mobil komando. Menurut Syamsul Qodri, DPRDSU mendukung aksi massa dalam mendorong penuntasan konflik lahan dan pemberantasan mafia tanah. "Kita mendukung aksi teman-teman ini. Nanti aspirasinya kita sampaikan kepada pimpinan Dewan," ucap Syamsul Qodri Marpaung. Politisi PKS itu pun berjanji menjadwalkan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara massa kelompok tani, Polda Sumut, Pemprovsu, Dinas Perkebunan, BPN dan pihak terkait. "Insya Allah, niat RDP seperti keinginan massa akan dilaksanakan. Badan Musyawarah (Banmus) DPRDSU segera menjadwalkan RDP. DPRDSU mendukung Polda Sumut mengusut kasus mafia tanah di Sumut," tegas Syamsul Qodri. Puas mendapat tanggapan, massa membubarkan diri teratur pukul 12:20 WIB. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Datangi DPRDSU, Massa Tuntut Penyelesaian Konflik Lahan & Pemberantasan Mafia Tanah'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER