Minggu

17 Feb 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 22 Januari 2019 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 90 kali

    2019 Kanwil ATR/BPN Sumut Bidik Mafia Tanah

    Budiman Pardede
    Kepala Kanwil Agraria Tata Ruang (ATR) BPN Sumut Bambang Priono. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) Sumut Bambang Priono menegaskan, tahun 2019 pihaknya serius membidik mafia tanah. Caranya dengan berkolaborasi bersama penegak hukum di pusat dan daerah. Kemudian mencari pihak-pihak yang terindikasi terlibat, untuk selanjutnya dijadikan target operasi (TO).

    Dikonfirmasi www.MartabeSumut.com di Medan, baru-baru ini, Bambang menjelaskan, tahun 2018 sudah ada 2 kasus mafia tanah yang diproses sesuai hukum. Diantaranya pemalsuan surat-surat tanah PTPN II Kebun Penara yang tersangkanya masih dalam proses hukum. Diikuti 1 kasus pemalsuan surat-surat pengadaan tanah terkait proyek jalan tol Medan - Binjai Seksi I di Kel Tanjung Mulia Hilir Kec Medan Deli. "Kita sudah berkolaborasi dengan penegak hukum. Saya sudah MoU bersama Kapolda Sumut bahkan sampai ke pusat. Tahun 2019 ada lagi target membersihkan mafia tanah. Kita cari dan akan jadikan TO," tegas Bambang. Dia berharap, kedepan semua pihak harus mengantisipasi gerakan mafia tanah.  Masyarakat diimbaunya berhati-hati dan jangan mau dibohongi. "Internal kita di ATR/BPN Sumut juga kita bersihkan. Ada reward and punishment yang kita tegakkan. Internal kami ATT/BPN Sumut, kalo yang sekarang saya pastikan bersih," ucapnya.

    Izin HGU Clear and Clean ?

    Menyinggung izin HGU PTPN dan perkebunam swasta di Sumut yang kerap dituding tidak clear and clean tapi Kanwil ATR/BPN Sumut tetap mengeluarkan, Bambang langsung menepisnya. Bagi dia, selama memimpin Kanwil ATR/BPN Sumut, izin HGU perkebunan dipastikan clear and clean. "Izin HGU yang kami keluarkan itu tidak boleh ada sengketa, tidak ada penggarap, bukti kepemilikan lahan jelas dan alas hak harus jelas," terang Bambang. Makanya, ungkap Bambang lagi, tatkala membeli lahan, seyogianya dilengkapi akta jual beli. Bila status suatu lahan dikuasai atau diusahai oleh penggarap, Bambang pun mengingatkan urgensi dukungan pernyataan resmi dan surat garap dari pihak terkait. "Sejak jaman saya, tidak ada izin HGU perkebunan dikeluarkan pada lahan-lahan yang belum clear and clean," tutup Bambang. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda '2019 Kanwil ATR/BPN Sumut Bidik Mafia Tanah'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER