Senin

25 Mar 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 12 Januari 2019 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 174 kali

    Protes Dugaan Mark-Up & KKN Proyek Dinas PU Asahan, Massa ke DPRDSU Serukan Penegakan Hukum

    Budiman Pardede
    Massa berunjukrasa ke gedung DPRDSU di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat pagi (11/1/2019). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Puluhan orang berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat pagi (11/1/2019). Dalam aksinya, massa meminta DPRDSU, Kapoldasu, Kajatisu dan BPK Perwakilan Sumut memanggil, memeriksa, mengusut serta melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan KKN proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Asahan.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, massa tiba di gedung Dewan pukul 10.30 WIB. Mereka langsung berkumpul di depan pagar pintu masuk sembari memajang spanduk dan berorasi bergantian. Pengunjukrasa yang datang berbendera Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK). Salah satu demonstran, FA Siagian, dalam orasinya mengungkapkan, berbagai proyek Dinas PU Asahan terindikasi korupsi karena data-data RAB APBD/P-APBD Kab Asahan TA 2017-2018 tidak pernah diberikan terbuka kepada LSM/Ormas padahal UU No 14/2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia mengatakan, rekanan kontraktor kerap dimintai uang (Pungli) yang wajib dibayar kepada Dinas PU Asahan setelah mendapat proyek. "Contohnya, ada indikasi mark-up anggaran proyek pekerjaan jalan di Desa Sarang Gelang Kec Sei Kepayang Timur Kab Asahan tahun 2018. Kemudian proyek pengaspalan jalan di desa itu tidak sesuai bestek bahkan tanpa pelang proyek. Kami minta Poldasu, Kajatisu dan BPK memeriksa proyek di Desa Sarang Gelang. Lalu DPRDSU memanggil RDP Kadis PU Asahan," imbau Siagian.

    Dugaan KKN Belanja Modal 2015

    Pada sisi lain, beber Siagian lagi, penegak hukum juga harus mengusut dugaan KKN anggaran belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 senilai Rp. 128.922.266.603,74 dengan realisasi anggaran Rp. 119.753.182.298,00. Menurutnya, dugaan KKN belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 tersebut mencakup 6 hal. Diantaranya, pertama, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 41.410.176,96 pada lanjutan hotmix jalan Sibogat Desa P Bungur Kab Asahan. Kedua, kekurangan volume pekerjaan Rp. 63.465.579,36 pada lanjutan peningkatan jalan hotmix di Pondok Kucingan Bunut Seberang Kab Asahan. Ketiga, kekurangan volume pekerjaan Rp. 16.215.757 pada peningkatan jalan hotmix jalan Rawang Pasar I dan Rawang Pasar IV Kab Asahan. Keempat, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 59.903.528,94 pada lanjutan hotmix dari Tasik Malaya Air Joman hingga Watas Kota Tanjung Balai. Kelima, kekurangan volume pekerjaan Rp. 17.321.230,63 pada pekerjaan hotmix jalan Tugu Dusun II Desa Bandar Pulau Pekan menuju kantor Camat Asahan. Keenam, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 28.787.282,55 pada pekerjaan hotmix jalan Tugu Dusun V Desa Aek Korsik Kec Aek Ledong Kab Asahan. Dia pun meminta BPK Sumut mengaudit laporan proyek Dinas PU Asahan karena diduga sarat praktik KKN. "Periksa juga oknum pejabat Dinas PU Asahan terkait pembagian kegiatan penetapan barang/jasa proyek jalan/jembatan tahun 2014 untuk perorangan di beberapa kecamatan. Proyek itu ditetapkan oleh PPJB dari anggaran DAK dan APBD Asahan. Termasuk indikasi KKN belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 serta banyaknya kekurangan volume pekerjaan proyek," singkap Siagian. Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, aspirasi pengunjukrasa hanya diterima Kasubag Yanmas DPRDSU Rospita Pandiangan, SE. Sebab seluruh anggota DPRDSU sedang melakukan Kunker keluar daerah. Pukul 11.40 WIB, massa akhirnya membubarkan diri teratur. Tidak ada kemacetan lalulintas akibat aksi tersebut. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'Protes Dugaan Mark-Up & KKN Proyek Dinas PU Asahan, Massa ke DPRDSU Serukan Penegakan Hukum'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER