Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 1 Desember 2018 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 115 kali

    Tanya Mekanisme Membuat Perda, DPRD Samosir Konsultasi ke DPRDSU

    Budiman Pardede
    Anggota DPRD Samosir Kunker me DPRDSU, Jumat siang (30/11/2018) Di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Sebanyak 12 anggota DPRD Kab Samosir melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Jumat siang (30/11/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Namun sayang, kehadiran legislator Samosir tersebut hanya dilayani Kasubag Yanmas Rospita Pandiangan, Kasubag Kajian Hukum per UU DPRDSU Sri Wahyuni dan Staf Protokoler Ulam Nababan. Penyebabnya, semua anggota DPRDSU sedang melakukan Kunker keluar daerah.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, pertemuan baru terlaksana sekira pukul 11.00 WIB karena sempat menunggu kehadiran anggota DPRDSU. Namun lantaran tak kunjung hadir, acara pun akhirnya dimulai. Wakil Ketua DPRD Samosir Jonner Sinaga, mengatakan, pihaknya hadir ke DPRDSU untuk konsultasi soal mekanisme/tata cara penggunaan hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sinaga menjelaskan, ke-12 anggota Dewan berasal dari gabungan komisi di DPRD Samosir. "Kami sedang mengusulkan Ranperda tanah ulayat yang merupakan inisiatif DPRD Samosir sesuai Permendagri No 80/2018 tentang produk hukum daerah," katanya. Menurut Sinaga, ada hal-hal yang membedakan antara hak inisiatif DPRD dan penyampaian usulan kepada pihak eksekutif. "Kami mau tahu mekanisme dari awal pengusulan hingga disepakati bersama eksekutif. Itu yang mau kami konsultasikan dengan DPRDSU. Kami butuh informasi pendukung dan mekanisme yang dilakukan DPRDSU selama ini," ujarnya. Sinaga juga menyinggung anggaran sejak pengusulan sampai pembahasan Ranperda. Kemudian alokasi anggaran semisal transportasi bila mengundang warga atau komponen publik tertentu untuk memperkaya Ranperda. "Di DPRD Samosir tak ada anggarannya. Tapi Pemkab Samosir selalu ada anggaran kalau membuat kegiatan," ungkapnya.

    Dimulai Dari Komisi

    Menangapi pertanyaan tersebut, Sri Wahyuni menjelaskan, mekanisme pembahasan Ranperda inisiatif DPRDSU dimulai atau muncul dari usulan Komisi. Usulan disebutnya bisa inisiatif pribadi bahkan antar-sesama anggota Komisi. Selanjutnya Komisi meneruskan ke Sekretariat DPRDSU untuk pembuatan Naskah Akademik (NA) melalui kerjasama dengan Universitas Negeri. Saat ini, sinfkap Sri, telah dijalin kerjasama dengan USU dan Unimed. "Tahun 2018 DPRDSU mengusulkan hak inisiatif Ranperda Olahraga dan Ketenagakerjaan," ujarnya. Nah, setelah NA diselesaikan Universitas, tahapan berikut diserahkan ke Sekretariat DPRDSU untuk dikaji  Lalu hasil pengkajian diberikan ke pimpinan DPRDSU. Setelah itu hasilnya dibawa dalam Sidang Paripurna internal DPRDSU. "Pengusul dan fraksi berhak menyampaikan pendapat. Bisa saja persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Andaikan selesai, kita kirim surat ke Pemprovsu untuk dibahas bersama OPD/SKPD terkait," terangnya. Menurut Sri, hasil paripurna internal diserahkan ke Komisi, Bapem Perda atau Pansus yang sudah dibentuk. Kemudian mengundang OPD/SKPD untuk membahas bersama. Tahun 2017, kata Sri, hak inisiatif DPRDSU menyangkut Ranperda bahasa dan sastra daerah. "Tahun 2018 sekarang belum ada masuk. Sebab NA baru dibahas USU dan Unimed," akunya. Menyinggung anggaran transport warga yang terlibat membahas Ranperda, Sri menyatakan tidak dialokaskkan. Bahkan uang transport warga menghadiri Reses DPRDSU saja sudah jadi temuan dan dihapuskan. "Keterkaitan membahas Ranperda, ya DPRDSU tetap undang Pemprovsu khususnya OPD/SKPD," cetus Sri. Bagi dia, usulan membuat Ranperda inisiatif DPRDSU belum pernah muncul dari perseorangan (rakyat/komponen publik tertentu) selain Komisi terkait di DPRDSU. Namun PP No 12/2018 dipastikannya membolehkan usulan publik. "Belum pernah masuk ke DPRDSU usulan perorangan/publik. Waktu penyelesaian Ranperda tergantung apa yang dibahas. Bisa selesai 3 bulan bahkan 6 bulan," ujarnya. Jonner Sinaga menambahi, usulan Ranperda tanah ulayat berasal dari perorangan warga Samosir dan telah masuk Prolegda DPRD Samosir. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER