Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 407,   Bulan Ini : 56.215
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 8 November 2018 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 148 kali

    Penandatanganan KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 Molor, F-PDIP DPRDSU: Gubsu Gagal & Tidak Transparan

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU F-PDIP menggelar Konperensi Pers, Rabu sore (7/11/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) beragenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Sumut 2019 molor digelar di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (7/11/2018) pukul 10.00 WIB. Informasi dihimpun www.MartabeSumut.com, molornya sidang sampai sore hari akibat belum sinkronnya komunikasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut (Provsu). Sejumlah anggota F-PDIP DPRDSU pun menilai Gubsu Edy Rahmayadi telah gagal berkoordinasi dengan jajaran Pemprovsu, TAPD, SKPD/OPD serta tidak transparan menjalankan roda Pemerintahan Sumut.

    Padahal, masih pengamatan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, hingga pukul 23.30 WIB Selasa (6/11/2018), Banggar DPRDSU dan TAPD Provsu masih menggelar rapat sinkronisasi. Tujuannya supaya agenda Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 bisa terlaksana keesokan pagi. Tapi faktanya, Banggar DPRDSU dan TAPD Provsu baru selesai melaksanakan rapat sinkronisasi pada Rabu (7/11/2018) pukul 16.50 WIB. Sidang Paripurna beragenda penandatanganan KUA PPAS R-APBD Sumut 2019 yang batal digelar pagi hari, itu akhirnya dilaksanakan pukul 17.30 WIB.

    F-PDIP WO, Tuding Pemprovsu Tak Transparan

    Saat rapat sinkronisasi KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 berlangsung di gedung Dewan sedari siang-sore, Rabu (7/11/2018), sejumlah anggota Banggar DPRDSU asal F-PDIP melakukan aksi walk out (WO). Kemudian menggelar jumpa Pers yang dipimpin Ketua F-PDIP DPRDSU Drs Baskami Ginting dan Sekretaris Sarma Hutajulu, SH. Tampak hadir anggota F-PDIP DPRDSU seperti Ruben Tarigan, Jantoguh Damanik, Siti Aminah br Perangin-angin, Wasner Sianturi dan Sutrisno Pangaribuan. Menurut Baskami, pihaknya bukan menghambat proses pembahasan APBD Sumut 2019. Tapi meminta TAPD Provsu memasukkan visi-misi Gubsu dan Wagubsu selaku Kepala Daerah (Kdh) terpilih. Sedangkan Sarma Hutajulu memastikan, kualitas dan transparansi KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 pantas dipertanyakan lantaran tidak memasukkan visi-misi Kdh dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumut. "Kami tak mau gagalnya pembahasan P-APBD Sumut 2018 September kemarin terulang kembali akibat perubahan sepihak Gubsu. Sepertinya keberadaan TAPD Provsu berjalan sendiri tanpa dukungan Gubsu atau tanpa persetujuan Gubsu. Kami WO sebagai bentuk penolakan melihat kondisi TAPD Provsu yang tidak kondusif," sesal Sarma, sembari mempersoalkan legal standing KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019. "Apa acuan Pemprovsu ? Sesuai Permendagri No 38/2018 tentang penyusunan APBD, perlu diperhatikan viai-misi Kdh dan RKPD. Tapi kenapa tidak masuk visi-misi Kdh Sumut," sindir Sarma lagi. Pada sisi lain, Sarma mengherankan draft KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 tidak bermuatan program pengurangan kesenjangan pembangunan di kab/kota Sumut yang seharusnya didukung melalui dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Ironisnya, simpul Sarma lebih jauh, prioritas dan komitmen membangunan Sumut Bermartabat bertolak belakang dengan 5 visi-misi Gubsu-Wagubsu karena tidak tergambar dalam alokasi belanja dan anggaran APBD Sumut 2019 sekira Rp. 15 Triliun. "KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 tak sesuai Permendagri 38/2018. Sekda Provsu Hj Sabrina selaku Ketua TAPD Provsu sudah kami tanya. Dia menjawab akan merevisi tapi sampai sekarang gak jelas. Kita sudah ingatkan legalitas dokumen KUA-PPAS. Kami tak mau terjadi lagi inkonsistensi (pembatalan) Gubsu saat membahas R-APBD Sumut 2019. Makanya kami WO. Gubsu gagal berkoordinasi dengan jajaran saat pembahasan P-APBD Sumut 2018 dan kini R-APBD Sumut 2019," geram Sarma.

     

    KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 Janggal

     

    Sementara Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan, sejak awal F-PDIP DPRDSU telah menemukan kejanggalan KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019. Visi-misi Kdh yang tak masuk disebutnya tidak sesuai acuan Permendagri. Menurut dia, dokumen yang disajikan tak berubah sama sekali sejak diterima Banggar DPRDSU tanggal 27 Agustus 2018 dan diteken Pj Gubsu Eko Wibowo. "Kita minta Sekda Provsu memperbaiki namun sampai jam 11 tadi malam (Selasa) kami tetap membahas yang itu terus. Termasuk pajak Air Permukaan Umum (APU) belum kunjung dimasukkan dalam pendapatan," ucapnya. Anehnya, kata Sutrisno, sosok Kadis yang dibutuhkan justru tak hadir padahal akan ada pagu anggaran yang berubah. Diakuinya, F-PDIP DPRDSU mencoba memaklumi kekurangan tapi lama-lama makin tak beres. Artinya, timpal Sutrisno, Kadis yang tak hadir saat rapat Banggar sama saja pelecehan terhadap lembaga DPRDSU. "Gubsu dan Ketua TAPD terkesan tidak transparan dan gagal menjembatani masalah-masalah. TAPD Provsu berjalan sendiri tanpa dukungan Gubsu sedangkan Gubsu tak memberi persetujuan. Kami WO sebagai bentuk penolakan kami dengan kondisi yang tidak sinkron di TAPD," ujarnya.

     

    Konsepsi Sumut Bermartabat Gagal


    Ruben Tarigan menambahkan, judul yang ingin diangkat dalam persoalan yang terjadi adalah kegagalan konsepsi Sumut bermartabat. Harusnya, kata Ruben, Sumut Bermartabat memanusiakan warga yang ada di Sumut. "Itulah yang tak kami temukan dalam draft anggaran KUA-PPAS TAPD Provsu. Keberpihakan anggaran tidak sepenuhnya untuk rakyat. Misalnya program perbaikan jalan yang macam kubangan lembu di penjuru Sumut. Lihat saja ruas jalan rute Sibolangit menuju Birubiru. Jalan di sana malah dilalui lembu. Itu kan tidak bermartabat," cetusnya. Dia menegaskan, KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 jelas-jelas tidak bermartabat. Apalagi anggaran untuk kab/kota distop sepihak oleh Gubsu. "Apa Sumut jadi bermartabat bila BKP dihentikan," ketus Ruben dengan nada tinggi. Hal senada disampaikan Wasner Sianturi. Dia menyesalkan apa yang terjadi merupakan fakta kebiasaan lama dalam kesepakatan-kesepakatan dan menganggap DPRDSU cuma lembaga stempel mengesahkan APBD. Sesuai UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Wasner memastikan prinsip penggunaan anggaran harus transparan.

    Gubsu Gagal Koordinasi dengan Jajaran

     

    Lebih keras lagi dilontarkan Siti Aminah Perangin-angin. Bagi dia, merujuk UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara,mutlak diperhatikan asas kepatutan dalam menyusun anggaran. Siti percaya, draft R-APBD Sumut 2019 tidak mencerminkan kepatutan anggaran yang berpihak kepada rakyat. "Saya menilai Gubernur terpilih Edy Rahmayadi telah gagal berkoordinasi dengan jajaran TAPD dan SKPD/OPD Provsu. Roda pemerintahan Sumut berjalan tidak transparan. Tak mungkin pekerjaan bisa berjalan baik bila tidak didukung anggaran," tegasnya. Siti pun menyatakan tidak percaya lagi kepada TAPD dan SKPD/OPD Provinsi Sumut. Buktinya, timpal Siti, P-APBD Sumut 2018 gagal disahkan pada Senin (24/9/2018). Siti mengatakan, ada kesan APBD dan anggaran Sumut 2019 dikondisikan milik Gubsu/Pemprovsu. "Apa suka-suka Gubsu saja? Termasuk dana hibah rumah ibadah yang dihilangkan seenaknya. Ingat ya, hak budgeting adalah tupoksi DPRDSU bukan ranah Gubsu/Pemprovsu semata. Kami dengar yang tidak dukung Gubsu saat Pilkada kemarin akan diabaikan. Kita terharu bila info itu benar. Pembahasan R-APBD Sumut 2019 gawean DPRDSU. Apa karena PDIP oposisi," protes Siti blak-blakan. Pendapat terakhir diucapkan Jantoguh Damanik. Dia meyakini, semenjak dini F-PDIP DPRDSU sangat peduli aspek legalitas dan kehati-hatian tatkala membahas KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019. Seyogianya, terang Jantoguh, RKPD dan visi-misi Kdh wajib dipedomani jauh-jauh hari sebelum dilakukan pembahasan dalam forum Banggar. "Kok baru tadi malam kami dikasih Compact Disk (CD) RKPD ? Menurut Kepala Bappeda Sumut, Irman, CD sudah diberikan 1 bulan lalu. Kok Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis bilang baru pada Selasa malam (6/11/2018) ? Bagaimana mungkin hasil pembahasan maksimal kalau RKPD diberikan tergesa-gesa saat pembahasan berlangsung ? Kapan lagi kami mulai mempelajari. Apa ini namanya Sumut Bermartabat ? Dimana Sumut Bermartabat itu," heran Jantoguh tak habis fikir. Untuk diketahui, DPRDSU dan Gubsu Edy Rahmayadi akhirnya sepakat menandatangani KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 dalam Sidang Paripurna yang molor, Rabu sore (7/11/2018) di gedung Dewan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER