Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 409,   Bulan Ini : 56.217
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 27 Oktober 2018 | 00:08 WIB

    Telah dibaca 178 kali

    Komisi D DPRDSU Panggil PKS di Labura, Fahrizal Nasution Ingatkan 3 Dampak Universal Akibat Limbah

    Budiman Pardede
    Komisi D DPRDSU RDP membahas limbah industri perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Selasa siang (23/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Fahrizal Efendi Nasution, SH, mengimbau seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kab Labura dan Labuhan Batu untuk tidak main-main mengurusi limbah masing-masing. Sebab, 3 masalah universal seperti kesehatan, keutuhan lingkungan dan kemanusiaan akan berdampak buruk bila penanganan limbah hanya sebatas formalitas.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com saat Komisi D DPRDSU RDP, Selasa siang (23/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, tampak hadir Kadis LH Labura Imam A Harahap, Manager Tim Legal/Bina Lingkungan Udin Syariffuddin dan Manager EHS/Lingkungan Martin dari PKS PT Merbau Jaya Indah Raya serta Asisten Quality Control Hotmaida Silalahi mewakili PKS PT Torganda pabrik Tahuan Ganda Desa Aek Korsik. Sementara kalangan legislator yang datang diantaranya Darwin Lubis, Burhanuddin Siregar dan Yantoni Purba. Menurut Fahrizal, banyak persoalan muncul dihadapi masyarakat akibat limbah perusahaan PKS di Labuhan Batu dan Labura tidak ditangani secara tuntas. "Yang kita kedepankan adalah persoalan keutuhan lingkungan, kesehatan warga dan kemanusiaan. Bukan komersil atau ekonomi semata. Perusahaan PKS/rumah sakit di sana bahkan di penjuru Indonesia jangan anggap remeh," ingatnya.

     

    Limbah Tanggungjawab Perusahaan PKS

     

    Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, penanganan limbah cair dan B3 wajib menjadi tanggungjawab perusahaan. Dia juga meminta perusahaan tidak sekadar puas mengelola instalasi limbah sendiri, buat kolam penyimpanan/pengelolaan limbah dengan PH standard baku mutu 6-9, memakai bakteri untuk mewujudkan baku mutu air limbah yang sudah laik dibuang ke sungai atau menjalin kerjasama dengan pihak ketiga selaku transportir, pengumpul serta pemusnah limbah. Lebih dari itu, urusan limbah dipastikan Fahrizal harus benar-benar diketahui sedari pangkal hingga ujungnya. "Banyak tak sesuai manifest soal pembuangan limbah. Ada pula yang tidak sampai ke tujuan akhir pembuangan. Kemana raibnya limbah itu? Sejauh ini, pengawasan negara dan pemerintah memang masih lemah," tegasnya.

     

    Penyakit Bisa Muncul Tiba-tiba

     

    Legislator asal Dapil Sumut VII Kab Tapsel, Kab Madina, Kota Padang Sidempuan, Kab Palas dan Kab Paluta itu meyakini, limbah yang mencemari tanah, air dan udara akan berdampak pada penyakit yang muncul tiba-tiba tanpa disadari manusia. Artinya, mungkin sekali limbah yang dibuang ke tanah, laut, sungai, udara dan danau berimbas buruk terhadap kelanjutan kehidupan manusia maupun daya dukung ekosistem alam. Diakuinya, hingga kini Indonesia belum tegas dalam hal penegakan hukum lingkungan. "Ini masalah pidana. Komisi D DPRDSU meminta pihak perusahaan sadar terkait masalah limbah. Intinya supaya jangan muncul persoalan lingkungan, kemanusiaan dan kesehatan," terangnya. Bagi Fahrizal, 3 masalah tersebut sangat sensitif, bersifat universal dan keniscayaan. Apalagi ditemukan fakta bahwa ada perusahaan tidak melakukan pengelolaan limbah dengan tuntas namun membuangnya di jalan atau kawasan publik. Bila realitas miris tersebut dibiarkan, Fahrizal percaya akan banyak yang dirugikan dan rentan menimbulkan korban. Kedepan, simpulnya lebih jauh, mindset perusahaan mencapai nilai komersial patut sejalan dengan penguatan keutuhan lingkungan. Dia berharap, setiap perusahaan mutlak serius memonitor walau telah membayar mahal pihak ketiga yang menangani limbah. "Apa benar limbah diangkut, dikumpulkan, dibuang dan dimusnahkan di lokasi pembuangan terakhir ? Adakah pengawasan perusahaan terhadap pihak ketiga selaku pengelola limbah ? Makanya jangan lepas tangan. Tetap minta tanggungjawab pengelola limbah sesuai butir-butir kontrak kerja yang dibuat bersama," tutup Fahrizal diplomatis. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER