Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 642,   Bulan Ini : 56.450
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 20 Oktober 2018 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 90 kali

    Soal Pembayaran Gaji ke-13, ke-14 dan THR ASN, DPRDSU Ingatkan Sumber Dana Daerah tak Ada

    Budiman Pardede
    Anggota Banggar DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc (2 dari kiri) saat menerima anggota DPRD Kab Asahan di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, belum lama ini. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota F-PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, mengingatkan pemerintah pusat persoalan baru seputar pembayaran gaji ke-13, ke-14 dan tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi ASN/PNS di kab/kota se-Indonesia. Pasalnya, hingga kini pemerintah kab/kota kebingungan menyikapi sementara pemerintah pusat telah melegitimasi bahwa seluruh ASN/PNS berhak mendapat dan akan diberikan.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, belum lama ini, Syamsul Qodri memastikan, sumber dana APBD kesulitan merealisasikan pembayaran gaji ke-13, gaji ke-14 dan THR keagamaan untuk ASN/PNS di daerah. Menurut dia, pengeluaran dana untuk 3 pos tersebut tidak dianggarkan lantaran daerah memang tidak punya anggaran. "Mau tak mau ya harus ditampung dalam P-APBD 2018 masing-masing kab/kota. Tapi sumber anggaran memang gak jelas dari mana membayarnya," terang anggota Komisi D DPRDSU itu.

     

    Anggota Banggar DPRDSU ini membeberkan, saat menerima beberapa anggota Banggar DPRD Kab Asahan, Jumat siang (14/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, persoalan serupa juga dikeluhkan kalangan eksekutif dan legislatif Kab Asahan. "Kita sarankan dilakukan penghematan dengan mengurangi atau membatalkan program yang sudah disahkan APBD induk 2018. Lalu konsultasikan ke Pemprovsu tentang Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak," tegasnya. Syamsul Qodri menilai, kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan kab/kota membayar gaji ke-13, ke-14 dan THR ASN/PNS, itu diumumkan presiden setelah daerah mengesahkan APBD 2018 di daerah masing-masing. Sehingga berdampak pada postur keuangan daerah yang kesulitan menyiapkan anggaran. "Daerah membayarnya memakai uang dari mana ? Daerah berharap, kelak APBN Perubahan 2018 yang akan mengganti. Ternyata tidak ada," heran legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kab Batubara tersebut. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER