Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 457,   Bulan Ini : 56.265
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 18 Oktober 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 171 kali

    Perambahan Hutan Desa Lingga Muda Karo Diduga Libatkan Oknum TNI, DPRDSU Tinjau Lokasi 24 Oktober

    Budiman Pardede
    Komisi B DPRDSU RDP membahas perambahan hutan di Kab Tanah Karo, Selasa siang (16/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) akan turun ke lokasi perambahan hutan Deleng Cengkeh/Deleng Tongkoh di Desa Lingga Muda Kec Lau Baleng Kab Tanah Karo pada Rabu 24 Oktober 2018. Para pelaku perambahan hutan juga segera dipanggil Komisi B DPRDSU untuk klarifikasi. Termasuk berkoordinasi dengan Dandim 0205/TK Kab Tanah Karo lantaran oknum Danramil Lau Baleng Kapten Inf "SES" disebut-sebut terlibat.

     

    Demikian kesimpulan RDP Komisi B DPRDSU dengan para pihak terkait, Selasa siang (16/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com, rapat dipimpin anggota Komisi B DPRDSU Richard P Sidabutar, SE. Hadir anggota Komisi B seperti Siti Aminah Br Perangin-angin, Wasner Sianturi, Lidiani Lase dan Satria Yudha Wibowo. Sementara pihak eksternal tampak belasan warga setempat yang diwakili Natanael Perangin-angin, Kades Lingga Muda Natang Perangin-angin, Camat Lau Baleng Asmona Perangin-angin, Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Tanah Karo Caprilus Barus, Jaka selaku Ka UPT PH Tanah Karo, Yuliani Siregar Kabid Perlindungan Hutan Dishut Sumut, Rahman Panjaitan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Sumut-Sumbar, Kasie Balai Gakkum LH dan Kehutanan Wilayah I Sumut Sumbar Halianto Ginting serta Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP R Tarigan.

     

    Terjadi Sejak 4 Tahun

     

    Warga setempat Natanael Perangin-angin, mengungkapkan, perambahan hutan Deleng Cengkeh/Deleng Tongkoh di Desa Lingga Muda Kec Lau Baleng Kab Tanah Karo sudah terjadi sekira 4 tahun dan terus menyeser ke lokasi sekitar. Dia memastikan, illegal logging marak terjadi sebab kayu yang diambil untuk kepentingan pribadi/komersial. "Kami ketahui sejak 13 Juni 218. Kami temukan alat berat, 4 orang di TKP. Ada kayu gelondongan, tanaman sawit, buah naga dan sebagainya. Kayu ditumbangi dan banyak gelondongan di truk fuso. Jarak warga 2 Km dengan lokasi aktivitas perambahan," ungkap Natanael, sembari membeberkan, dari 4 orang yang dilihat di TKP dikenali 2 orang diantaranya Join F Ginting mantan anggota DPRD Karo dan mantan Kades B Ginting. Natanael berharap, kasus perambahan hutan harus diproses sesuai hukum karena ada 2 alat bukti yang telah dikirim ke Poldasu Dan Polrestabes Karo tatkala membuat laporan. "Saya gak tau modusnya apa dan siapa back-up mereka merambah hutan. Tapi semua harus jelas kepada rakyat. Ini soal hutan. Proses hukum harus jalan. Tolong DPRDSU bantu sesuai fungsi. Hentikan perambahan dan perusakan hutan. Air saja di hutan diganggu bisa berdampak konflik ekosistem dan mengganggu tatanan sosial," terang Natanael. Kades Natang Perangin-angin, Camat Lau Baleng Asmona Perangin-angin dan Kabag Pemerintahan Umum Pemkab Karo Caprilus Barus, sepakat mendukung penegakan proses hukum serta penghentian perambahan hutan. "Hutan Deleng Cengkeh/Deleng Tongkoh sudah berkali-kali dirambah orang sejak 2010. Sekarang terjadi lagi," geram mereka.

     

    UPT tak Bisa Jawab

     

    Jaka selaku Kepala UPT Pengawasan Hutan (PH) Kab Tanah Karo, terlihat kesulitan memberi jawaban ketika dicecar Komisi B DPRDSU. Menurut Jaka, merujuk UU No 23/2014 tentang Pemda, UPT PH baru berjalan 2 tahun atau sedari 2016. Jaka menyebut, Tanah Karo memiliki sekira 80 ribu Ha kawasan hutan. "KPH saya meliputi Karo dan sedikit Dairi sekira 40 ribu Ha. Personel kami terbatas, tapi kami langsung turun ketika ada laporan ini ke Polres Karo. Kami ajak warga melindungi hutan. Perambahan terjadi di hutan lindung. Tahun 2016 kewenangan pengelolaan hutan di provinsi," ujarnya terbata-bata, diikuti cecaran anggota Komisi B Siti Aminah. "Apa yang sudah Anda lakukan ? Sudahkah UPT memanggil 4 orang yang ada di lokasi ? DPRDSU akan panggil mereka termasuk Dandim 0205/TK Kab Tanah Karo lantaran oknum Danramil Lau Baleng Kapten Inf "SES" disebut-sebut terlibat," tegas Siti Aminah. Jaka menanggapi, kewenangan UPT terbatas namun petugas telah patroli di lokasi. "Apakah illegal logging atau tidak, kami belum bisa pastikan. Tapi kami sudah tinjau lokasi dan berkoordinasi dengan polisi," tepisnya. Sedangkan Kabid Perlindungan Hutan Dishut Sumut Yuliani Siregar mengatakan, tak ada izin apapun di kawasan hutan Deleng Cengkeh/Deleng Tongkoh karena merupakan kawasan hutan lindung. "Izin tak ada kami keluarkan di sana. Soal perambahan, mungkin kelalaian petugas dan UPT kami. Polhut saja cuma 8 di sana, yang dirambah 0,25 Ha. Kita tahu ada perambahan," ucapnya.

     

    Oknum TNI Disebut-sebut Terlibat

     

    Masih pantauan www.MartabeSumut.com, giliran Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP R Tarigan bicara, terungkap informasi berdasarkan pemeriksaan 14 saksi. Menurut AKP R Tarigan, saksi Join Ginting hanya mengaku mengangkat kayu sesuai surat dan permintaan Danramil Lau Baleng Kapten Inf "SES". Kami sudah surati Danramil tentang informasi ini," katanya. Dari 14 saksi yang diperiksa, singkap AKP R Tarigan lagi, tak ada 1 pun menyatakan melihat siapa pelaku penebangan kayu secara liar. AKP R Tarigan menegaskan, TKP perambahan hutan telah didatangi bersama pelapor dan saksi. "Benar ada perambahan di lokasi kawasan hutan lindung. Kami sudah panggil pihak yang dilaporkan namun belum menetapkan Tsk. Chainsaws dan alat berat kami amankan," akunya.


    Rahman Panjaitan, mewakili Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Sumut-Sumbar, menjelaskan, sejak zaman Belanda sudah ada register hutan Deleng Cengkeh/Deleng Tongkoh. Bagi Panjaitan, tata batas hutan lindung tersebut dibuat pada 19 September 1997 dan SK 44 tahun 2005. "SK Menhut No 579/2014 juga memposisikan Deleng Cengkeh sebagai hutan lindung. Apakah kelak boleh beralih jadi hutan adat ?  Bisa saja berubah kalo ada keputusan sesuai pasal 67 UU Kehutanan No 41 tahun 1999," ujar Panjaitan. Pejabat Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sumut Chairul Munadi berpendapat, pihaknya telah melihat masalah di Deleng Cengkeh namun belum ada kemitraan di sana. Bila warga sudah masuk mengelola hutan, Munadi meyakini BPSKL dapat ikut menjalankan peran. "Warga bisa merapat dan mengajukan keinginan untuk mengelola fungsi sosial hutan," tutupnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER