Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 10 Oktober 2018 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 260 kali

    Gubsu Edy Batalkan Surat Mantan Gubsu Erry Soal 2.266 Ha Eks HGU PTPN II, Delmeria: Cari Solusi !

    Budiman Pardede
    Anggota Pansus Eks HGU PTPN II Dra Delmeria saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kabar terbaru menyeruak saat Panitia Khusus (Pansus) eks HGU PTPN II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar rapat bersama Kepala Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) Provinsi Sumut Bambang Priono, Senin siang (8/10/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pasalnya, Ketua Pansus eks HGU PTPN II DPRDSU FL Fernando Simanjuntak dan beberapa anggota Pansus terlihat kaget mengetahui surat Gubsu Edy Rahmayadi per September 2018 membatalkan data nominatif pelepasan dan penghapus-bukuan aset eks HGU PTPN II sekira 2.266 Ha dari total 5.873, 06 Ha yang diusulkan mantan Gubsu HT Erry Nuradi. Beberapa anggota Pansus pun mempertanyakan nasib data nominatif lahan eks HGU PTPN II seluas 2.266 Ha yang dimohonkan Erry Nuradi saat menjabat Gubsu melalui surat No 18.1/13294/2017 tertanggal 21 Desember 2017.

     

    Kalangan legislator menilai, data nominatif 2.266 Ha tersebut sudah mengarah kepada beberapa Yayasan penerima, posisi lokasi tanah serta luasan yang dialokasikan. Sementara sisa lahan seluas 3.607,06 Ha hingga kini belum memiliki kejelasan dimana tanah berada dan dibagikan kepada siapa. Pengamatan www.MartabeSumut.com pada copy surat pembatalan yang dikeluarkan Gubsu Edy Rahmayadi per September 2018, tujuan surat adalah pemegang saham PTPN II Cq Dirut PTPN II di Tanjung Morawa. Sedangkan tembusan surat disampaikan kepada Meneg BUMN, Menteri ATR, Direksi PTPN III Holding serta Kepala ATR/BPN Sumut. "Data lahan sekira 2.266 Ha ini tolong dibagilah ke kami bila sudah valid. Selasa besok (9/10/2018) Pansus akan menemui Gubsu. Kita akan klarifikasi seputar pembatalan ini," ucap Fernando Tobing kepada Kepala ATR/BPN Sumut Bambang Priono.

     

    Namun Bambang Priono justru menyatakan data yang dimilikinya diperoleh dari "balik meja" alias tidak resmi masuk ke institusi ATR/BPN Sumut. "Saya sendiri sampai sekarang tidak tahu dimana dan untuk siapa lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha yang sudah dilepas Meneg BUMN sejak lama. Kami masih kumpulkan dimana saja lahan itu. Masih berserak. Kita berada di ruang gelap sekarang. Macam benang kusut," aku Bambang. Dia memastikan, ATR/BPN Sumut sedang serius melakukan validasi. Data nominatif 2.266 Ha disebutnya tidak dimiliki tapi dieroleh secara tidak resmi. "Gak mungkin saya berikan kepada Pansus. Data itu ada di PTPN II dan kantor Gubsu. Kalo msalah PTPN II ini selesai, maka persoalan tanah di Sumut tinggal 15 persen. Saya juga ingin masalah tanah eks HGU PTPN II selesai," tegas Bambang.


    Cari Solusi Terbaik

     

    Terpisah, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi anggota Pansus eks HGU PTPN II DPRDSU Dra Delmeria, Selasa siang (9/10/2018). Dihubungi melalui ponselnya, Delmeria berharap semua stake-holder terkait bisa bersikap terbuka dan bersinergi untuk mencari solusi terbaik. Menurut politisi Partai NasDem itu, pembatalan 2.266 Ha merupakan kebijakan evaluasi Gubsu Edy Rahmayadi agar tanah tidak jatuh ke pihak yang salah serta benar-benar bermanfaat bagi rakyat Sumut. "Saya rasa evaluasi dan antisipasi Pak Gubsu. Kalau pun ada perubahan data nominatif 2.266 Ha dibuat Pak Gubsu, tentulah kita percaya bertujuan positif. Paling tidak tanah yang akan didistribusikan sesuai sasaran peruntukan. Solusi terbaik patut dicari," ujar Delmeria. Apakah Pansus eks HGU PTPN II DPRDSU jadi menemui Gubsu ? Anggota Komisi E DPRDSU membidangi Kesra ini mengaku kurang tahu. Sebab sejak awal telah meminta izin tidak bisa ikut ke kantor Gubsu karena sesuatu hal. "Tapi teman-teman Pansus bilang belum diterima. Mungkin Pak Gubsu masih sibuk," tutup Legislator asal Dapil Sumut IX Kota Sibolga, Kab Tapteng, Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir dan Kab Humbahas tersebut. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER