Rabu
12 Des 2018
Selasa, 25 September 2018 | 00:05 WIBTelah dibaca 215 kaliAnggaran 6 Stel Baju DPRDSU Telan Rp. 2,2 M, Philips Nehe: Paling Mahal Rp.500 Ribu Bahan BatiknyaBudiman Pardede Anggota DPRDSU Philips PJ Nehe saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (17/9/2018). (Foto : www.MartabeSumut.com) www.MartabeSumut.com, Medan
Bila 6 stel baju dinas 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) TA 2018 berbiaya Rp. 2,2 Miliar, sangat wajar publik curiga dan bertanya. Sebab, bukan mustahil ada indikasi mark-up, dugaan manipulasi bahan, kemungkinan persekongkolan jahat Pengguna Anggaran (PA) Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM dengan rekanan penjahit hingga pemborosan uang rakyat. Jika melihat bahan baju batik yang sudah ditawarkan Staf DPRDSU, maka selaku pecinta batik tulis dan printing, paling mahal harga bahannya itu Rp. 500 ribu.
Penilaian keras tersebut dilontarkan anggota DPRDSU Philips Perwira Juang Nehe kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (17/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Sembari memprotes Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dipatok Sekwan DPRDSU Rp. 3,6 juta/baju, Philips memastikan harga 6 baju DPRDSU Rp. 22 juta tersebut terlalu mahal alias tidak memenuhi asas efisiensi dan kepatutan. Pasalnya, baju jarang dipakai sedangkan uang rakyat tidak sedikit dikeluarkan. "Bahan batik yang saya lihat juga biasa saja tuh. Terkesan tidak sesuai pagu anggaran yang fantastis. Saya tidak pernah minta baju dinas mahal-mahal seperti yang dibuat Sekwan sejak 1 tahun silam," ungkapnya, seraya menambahkan, perlu ditelisik bagaimana Sekwan DPRDSU membuat HPS dan kenapa dibuat sangat mahal.
Dukung LSM & Anggota DPRDSU yang Protes
Pada sisi lain, Philips mengapresiasi kritik yang telah dilontarkan LSM dan beberapa anggota DPRDSU kepada media. Diantaranya Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut Hamdan Simbolon, SH, anggota DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Ebenejer Sitorus, SE serta Sujian. Artinya, tidak mungkin LSM & DPRDSU protes bila tidak merasakan ada indikasi mark-up serta perampasan rasa keadilan masyarakat. "Berapa sebenarnya HPS 6 stel pakaian itu ? Contohnya batik. Saya penggemar dan pecinta batik, loh. Saya sudah pegang bahan batik yang ditawarkan Staf DPRDSU. Paling mahal harga bahannya Rp. 500 ribu. Kita buatlah ongkos jahit Rp. 1 juta. Jadi 1 baju batik atau 5 baju dinas lain harusnya Rp. 1,5 juta dong. Kok harga baju batik/dinas sampai Rp. 3,5 juta/baju dibuat Sekwan ? Tidak sebanding dengan kualitas bahan kain batik serta bahan baju dinas tahun 2017 lalu," geram Philips. Politisi PKB ini menilai, bisa saja dibuatkan pakaian batik/baju dinas yang lebih sederhana dan murah dengan tidak mengurangi kualitas. Karena sesungguhnya, ucap Philips lagi, batik yang berkualitas bagus adalah batik tulis dengan memakai bahan kain sutera. Sedangkan model batik yang ditawarkan Sekwan disebutnya seperti batik printing. "Ada apa, atau apa ada ? Kalo 1 baju dibandrol Rp. 1-1,5 juta, saya rasa normal dan tidak akan ada yang ribut. Total dana 6 baju/anggota Dewan tidak sampai Rp. 22 juta melainkan Rp. 9 juta saja. Harga itu cukup logis dan rasional bagi kami tanpa memboroskan anggaran," sindir Philips blak-blakan.
Warga Sumut Perlu Tahu
Anggota Komisi A DPRDSU membidangi hukum/pemerintahan itu pun mengaku perlu berbicara dan meluruskan fakta-fakta proyek pengadaan 6 baju Dinas DPRDSU TA 2018. Bukan apa-apa, ucap Philips, warga Sumut harus tahu bahwa harga fantastis 6 stel baju dinas DPRDSU murni tidak diketahui mayoritas anggota Dewan. "Saya perkirakan hanya keputusan Sekwan DPRDSU dan pimpinan Dewan. Mereka membuat harga seenaknya padahal yang dipakai uang rakyat. Kami tak mau rakyat Sumut menganggap kita semua yang sengaja meminta 6 baju dinas dengan harga gila-gilaan. Tolonglah, masyarakat Sumut jangan dibohongi lagi dengan modus pemborosan anggaran," ingatnya, sembari membenarkan pengadaan 6 baju dinas DPRDSU yang fantastis merupakan cermin perilaku hedonis (hidup boros/poya-poya) oknum pimpinan Dewan dan Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM. Oleh karenanya, legislator asal Dapil Sumut VIII Kepulauan Nias ini meminta Gubsu, Wagubsu dan Sekda Provsu memperhatikan persoalan pengadaan baju dinas yang menelan uang rakyat secara tidak patut. "Jangan nanti ada temuan, malah kami terkena imbas. Sekali lagi, patut diduga ada indikasi mark-up dan persekongkolan jahat memboroskan uang rakyat dari APBD Sumut. Bahan baju batik sudah saya pegang, kualitasnya sangat rendah," tutup Philips.
Pimpinan DPRDSU Tutup Mulut
Wakil Ketua DPRDSU Aduhot Simamora enggan memberi komentar terkait
pengadaan 6 stel baju dinas DPRDSU TA 2018. "Nantilah, jangan sayalah
ditanya," tepis Aduhot berlalu, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com,
Senin sore (17/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Namun
sebelumnya, Kasubag Perlengkapan dan Pendistribusian DPRDSU, Irianto,
sudah membagikan voucher 5 baju dinas dan 1 baju batik khas daerah untuk
100 anggota DPRDSU sejak Senin siang (3/9/2018) di gedung Dewan Jalan
Imam Bonjol Medan. Diantaranya: Baju Batik, Pakaian Sipil Resmi (PSR),
Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian
Dinas Harian (PDH). Saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com,
Irianto membenarkan proyek pengadaan 6 stel baju dinas 100 legislator TA
2018. "Benar, dijahitkan di Necis, Krend dan Mars Jalan Pandu Baru
Medan. Tapi kami gak tahu harga per satuan baju. Kami hanya membagikan
delivery order (DO) atau voucher/kupon untuk dibawa Dewan ke tempat
menjahit baju," terang Irianto. Hingga kini Sekwan DPRDSU Erwin Lubis belum bisa dikonfirmasi www.MartabeSumut.com karena hampir setiap hari tak ada di ruang kerjanya. Erwin Lubis lebih sering tugas luar (TL) dan ikut Kunker anggota DPRDSU. Padahal, Kunker bukanlah tupoksi seorang pejabat Sekwan. "Semalam dia ke Jakarta. Jadi belum pulang," kata salah satu Staf Erwin Lubis, Jamal, tatkala ditanya www.MartabeSumut.com, Rabu siang (5/9/2018). Tidak sedikit pula Staf ASN/PNS DPRDSU mengeluhkan kinerja Erwin Lubis lantaran mengganggu administrasi Sekretariat DPRDSU. "Gak ngertilah Bang, baru kali ini ada Sekwan doyan Kunker memakan job Staf. Aku rasa gelarnya sekarang Sekwan Kunker ajalah," heran seorang Staf ASN/PNS Bagian Umum DPRDSU kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (5/9/2018) di gedung Dewan. Sambil tertawa dan meminta namanya tidak ditulis, Staf tersebut meminta Gubsu Edi Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekda Provsu Hj Sabrina dan pimpinan DPRDSU mengevaluasi kinerja Erwin Lubis.
Berita Lainnya |
Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999
Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS. Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari. 3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat. Seks Mau Meningkat, Makan Ikan ! Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria. |