Senin

22 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.000,   Bulan Ini : 59.671
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 18 September 2018 | 00:11 WIB

    Telah dibaca 154 kali

    Anggota DPRDSU Protes Harga Baju Dinas, Ebenejer Sitorus: Sekwan Jangan Peralat Fasilitas Dewan..!

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (17/9/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Setelah sebelumnya Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut Hamdan Simbolon, SH, menuding Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM, tergolong pejabat hedonis yang suka poya-poya dan menghambur-hamburkan uang rakyat, diikuti kegeraman anggota F-PKS DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, kini giliran anggota FP-Hanura DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE, gerah mengetahui pagu anggaran 6 stel baju Dinas 100 anggota DPRDSU TA 2018 yang disebut-sebut mencapai Rp. 2,2 Miliar.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (17/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Eben menegaskan, bila benar anggaran 6 stel baju dinas tersebut mencapai Rp. 2,2 Miliar, maka perlu diselidiki secara serius apakah bahan/upah menjahit baju memang sesuai harga. Eben menyatakan, harga per satuan (HPS) yang dibuat Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM, terlalu mahal sebab sudah melihat bahan baju dinas jenis wol termasuk hasil pembuatan baju tahun 2017. "Kualitas baju tahun lalu rendah sekali. Kok sekarang selangit lagi mematok harga ? Bagaimana cara Sekwan menetapkan HPS ? Kalo kualitas wolnya 80 persen, ya gak apa-apa. Bahan dasar sutera untuk baju batik Jogja saja tak segitu mahal. Kalo indikasi mark-up yang membuat HPS baju selangit, siapa yang tahu," sindir Eben bertanya.

     

    Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kab Batubara ini pun mengingatkan Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM, agar tidak memperalat anggota Dewan melalui pemberian hak/fasilitas. "Kami kan gak tahu persis detail setiap fasilitas yang disalurkan ? Cuma terima delivery order (DO) dan disuruh mengukur ke penjahit. Kalo sudah diributkan rakyat seperti sekarang, kan jadi kami yang dituduh bersikap hedonis atau suka poya-poya ? Makanya Sekwan jangan peralat fasilitas anggota Dewan dengan membuat harga selangit 6 stel baju dinas kami," cetus Eben. Dia meminta Sekwan DPRDSU membuat harga pantas dan tidak merampas rasa keadilan rakyat Sumut. Sebab di mata masyarakat saat ini, seolah-olah anggota DPRDSU yang menuntut harga baju mahal, bahan mewah dan menghamburkan uang rakyat. "Bikin baju mahal mudah sekali. Tinggal menentukan bahan dan tempat menjahit. Membuat baju berkelas murah, standard dan menengah juga tidak sulit. Tergantung uang dan cara kita mengatur. Apalagi 6 stel baju dinas kami dibeli dengan uang rakyat ? Wajar-wajar ajalah, kok bikin harga selangit," sesal anggota Komisi C DPRDSU membidangi keuangan tersebut. Wakil Ketua DPRDSU Aduhot Simamora enggan memberi komentar terkait pengadaan 6 stel baju dinas DPRDSU TA 2018. "Nantilah, jangan sayalah ditanya," tepis Aduhot berlalu, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Senin sore (17/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Voucher 6 Stel Baju Dinas Dibagikan

     

    Sebelumnya, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis melalui Kasubag Perlengkapan dan Pendistribusian DPRDSU, Irianto, sudah membagikan voucher 5 baju dinas dan 1 baju batik khas daerah untuk 100 anggota DPRDSU sejak Senin siang (3/9/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Diantaranya: Baju Batik, Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Harian (PDH). Saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Irianto membenarkan adanya proyek pengadaan 6 stel baju dinas bagi 100 legislator TA 2018. "Benar, dijahitkan di Necis, Krend dan Mars Jalan Pandu Baru Medan. Tapi kami gak tahu harga per satuan baju. Kami hanya membagikan delivery order (DO) voucher/kupon tempat menjahit baju kepada 100 anggota Dewan," terang Irianto, yang saat itu didampingi Staf bernama Uun.

     

    KAK 100 Baju Batik Khas Daerah Rp. 350 Juta


    Data diperoleh www.MartabeSumut.com, Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan 100 baju batik untuk 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) TA 2018 sudah disusun Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM sejak April 2018. Pengamatan www.MartabeSumut.com terhadap soft copy KAK batik tersebut, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis mencantumkan HPS batik senilai Rp. 3,5 juta/baju dengan total harga 100 batik Rp. 350 juta.

     

    Ini 3 Penjahit 6 Stel Baju Dinas DPRDSU

     

    Pada Selasa siang (4/9/2018), www.MartabeSumut.com menelusuri secara terpisah 3 penjahit di Jalan Pandu Baru Medan yang disebut-sebut mendapat "kue" proyek dari Sekwan DPRDSU Erwin Lubis. Meliputi Penjahit Krend, Penjahit Necis dan Penjahit Mars. Lokasi 3 penjahit ibarat bertetangga. Jarak usaha masing-masing hanya 5-10 Meter.

     

    Liza, Staf Penjahit Krend, tatkala dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, mengaku mendapat proyek pengadaan baju dinas DPRDSU TA 2018 sebanyak 2 stel. Yaitu baju batik dan PSR. "Bahan dan keperluan jahit semuanya dari kami. HPS batik Rp. 3,3 juta/baju. Sedangkan HPS PSR Rp. 3,1 juta. Tahun lalu kami dapat jahitan 1 stel PDH untuk 100 anggota DPRDSU," ungkap Liza. Menurut dia, order diterima dari Sekwan DPRDSU pada 20 Agustus 2018. "Ada kontrak dengan Sekwan DPRDSU. Masa pekerjaan 2-3 bulan," aku Liza.

     

    Dari Penjahit Krend, www.MartabeSumut.com kembali mendatangi toko Penjahit Necis. Manajer Penjahit Necis, Rahman, membeberkan, pihaknya menerima order baju dinas DPRDSU TA 2018 sebanyak 3 stel. Rahman merinci, ke-3 stel baju dinas terdiri dari PSH (2 stel) dengan HPS Rp. 2 juta lebih dan PSL (jas) 1 stel Rp. 6 juta. "Target kerja 3 bulan Bang. Dewan cuma datang bawa voucher. Lalu kami ukur dan mereka menunggu sampai pakaian selesai dijahit," ujar Rahman, yang saat itu didampingi Staf Indira dan Lia. Ketika ditanya apa ada hubungan dengan Penjahit Krend dan Mars, Rahman hanya tersenyum kecil. "Paling ya hubungan bisnis. Tahun lalu kami dapat 2 stel jahit baju 100 anggota DPRDSU," katanya, sembari menyatakan Penjahit Necis telah berdiri selama 35 tahun.

     

    Terakhir, www.MartabeSumut.com menyambangi Penjahit Mars. Di sini, Pelaksana Operasional Samsul Siregar menyatakan mendapat proyek 1 stel PDH dengan HPS Rp. 3,1 juta. "SPK masuk 20 Agustus 2018. Baru 2 anggota Dewan yang datang mengukur. Tahun 2017 Sekwan DPRDSU memberi kerjaan 2 stel PSH 100 anggota DPRDSU," singkapnya. Siregar menjelaskan, target penyelesaian order jahit baju selama 60 hari kerja sesuai kontrak. "Bahan dari kita semua. Kami diberi proyek ini karena kenal sama Sekwan DPRDSU Erwin Lubis," singkap Siregar, sambil menambahkan, Penjahit Mars telah berdiri selama 9 rahun.


    Sekwan DPRDSU Pejabat Hedonis

     

    Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut Hamdan Simbolon, SH, menuding Sekwan DPRDSU H Erwin Lubis, SH, MM, tergolong pejabat hedonis yang suka poya-poya dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Patut diduga, tegas Hamdan, telah terjadi mark-up, kolusi dan korupsi pada proyek pengadaan 6 stel baju dinas 100 anggota DPRDSU TA 2018. "Terindikasi persekongkolan jahat Sekwan DPRDSU Erwin Lubis dengan rekanan untuk menggerogoti uang rakyat dari APBD Sumut," geram Hamdan Simbolon kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (3/9/2018). Hal senada disampaikan anggota DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc. Bagi politisi PKS ini, pengadaan 6 stel baju dinas DPRDSU TA 2018 berikut harga satuannya, baru diketahui dari www.MartabeSumut.com setelah dikonfirmasi. Anggota Komisi D DPRDSU itu mengingatkan, Sekwan DPRDSU jangan seenaknya mengatasnamakan fasilitas anggota Dewan tapi membuat anggaran tidak rasional apalagi terindikasi mark-up, korupsi, kolusi dan merampas rasa keadilan rakyat. "Saya rasa 100 anggota DPRDSU pasti tak semuanya tahu detail fasilitas yang ditawarkan selama ini. Lihat kondisi rakyat dong. Jangan asal patok harga. Kami yang kena getahnya nanti," cetusnya. Syamsul Qodri memastikan, dalam membeli apapun, anggaran sedikit bisa cukup dan uang banyak pun bisa kurang. Sehingga relatif sekali bila bicara pengadaan suatu barang. "Mau mewah dan wah ya ? Fungsi baju mewah itu apa ? Memang kita bergaya dengan harga mewah ?  Tolong hormati perasaan publik," sindir Syamsul Qodri Marpaung kepada www.MartabeSumut.com, Senin (3/9/2018).


    Sekwan DPRDSU Doyan Kunker

     

    Hingga kini Sekwan DPRDSU Erwin Lubis belum bisa dikonfirmasi www.MartabeSumut.com karena hampir setiap hari tak ada di ruang kerjanya. Erwin Lubis lebih sering tugas luar (TL) dan ikut Kunker anggota DPRDSU. Padahal, Kunker bukanlah tupoksi seorang pejabat Sekwan. "Semalam dia ke Jakarta. Jadi belum pulang," ucap salah satu Staf Erwin Lubis, Jamal, tatkala ditanya www.MartabeSumut.com, Rabu siang (5/9/2018) lalu. Tidak sedikit pula Staf ASN/PNS DPRDSU mengeluhkan kinerja Erwin Lubis lantaran mengganggu administrasi Sekretariat DPRDSU. "Gak ngertilah Bang, baru kali ini ada Sekwan doyan Kunker memakan job Staf. Aku rasa gelarnya sekarang Sekwan Kunker ajalah," sesal seorang Staf ASN/PNS Bagian Umum DPRDSU kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (5/9/2018) di gedung Dewan. Sambil tertawa dan meminta namanya tidak ditulis, Staf tersebut meminta Gubsu Edi Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Sekda Provsu Hj Sabrina dan pimpinan DPRDSU mengevaluasi kinerja Erwin Lubis.

     

    Rincian Harga 5 Stel Pakaian Dinas DPRDSU

     

    Data dihimpun www.MartabeSumut.com, total rincian harga 5 stel pakaian dinas (diluar 100 baju batik Rp. 350 juta) untuk 100 anggota DPRDSU tergolong fantastis disusun Sekwan DPRDSU Erwin Lubis. Diantaranya: pengadaan PDH menelan anggaran senilai Rp. 321.600.000. Lalu pengadaan PSH senilai Rp. 643.200.000, pengadaan PSL senilai Rp. 649.900.000 dan pengadaan PSR senilai Rp. 321.600.000. Untuk pengadaan PDH dimenangkan CV. MARS, beralamat di Jalan Pandu Baru Nomor. 41/42 Medan. Untuk PSH dan PSL dimenangkan CV. NECIS beralamat di Jalan Pandu Baru Nomor. 62/63 Medan serta baju batik dan PSR dimenangkan CV. KREND beralamat di Jalan  Pandu Baru Nomor. 56 Medan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER