Rabu

14 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.663,   Bulan Ini : 45.844
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 1 September 2018 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 184 kali

    RP-APBD 2018 & R-APBD Sumut 2019 Telat, Syamsul Qodri: Pemprovsu & Ketua DPRDSU Langgar Permendagri

    Budiman Pardede
    Anggota Banggar DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, menyesalkan kelalaian-kelalaian berulang yang terus dipertontonkan Pemprovsu dan Ketua DPRDSU Wagirin Arman dalam pembahasan APBD Sumut setiap tahun. Padahal, sesuai Permendagri No 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ungkap Syamsul Qodri, jadwal pengusulan Rancangan Perubahan (RP) APBD Sumut 2018 seharusnya sudah dimasukkan ke DPRDSU pada minggu I Agustus 2018.

     

    Sebab, persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Sumut dan DPRDSU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Sumut 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2018. "Saya rasa kelalaian berulang oleh Pemprovsu dan Ketua DPRDSU selaku pimpinan Dewan. Kelalaian ini membuktikan pengabaian dan pelanggaran aturan. Akibatnya, kita telat membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) P-ABPD Sumut 2018," sesal Syamsul Qodri kepada  www.MartabeSumut.com, Jumat siang (31/8/2018) melalui saluran telepon.

     

    Politisi PKS itu mengungkapkan, saat menjadi Jubir Fraksi menyampaikan sikap atas Ranperda Fasilitasi Pencegahan Narkotika dalam Sidang Paripurna DPRDSU pekan lalu, dirinya telah mengingatkan Pj Gubsu, Sekda Provsu dan Ketua DPRDSU untuk memproses rancangan P-APBD Sumut 2018. Tapi hingga kini, timpal Syamsul Qodri lagi, rancangan KUPA-PPAS P-APBD Sumut 2018 tidak kunjung muncul di DPRDSU sehingga tidak diketahui konsep perubahan anggaran 2018. "Pemprovsu lalai memasukkan, Ketua DPRDSU ikut abai tidak menyurati Pemprovsu. Kalo begini terus, Dewan yang keteter mempelajari rancangan yang dimasukkan karena terlambat dan diburu waktu," geram anggota Komisi D membidangi pembangunan tersebut. Pada sisi lain, Syamsul Qodri membeberkan pula rancangan KUA-PPAS R-APBD Sumut 2019 yang juga bakal telat dibahas akibat kelalaian mengabaikan Permendagri No 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Menurut dia, jadwal penyerahan rancangan KUA-PPAS APBD Sumut 2019 seyogianya masuk ke DPRDSU awal Agustus 2018. "Mau bilang apa lagi ? Pemprovsu dan Ketua DPRDSU sama-sama suka langgar aturan. Sayangnya, tak ada sanksi dari Mendagri atas kelalaian yang terus terjadi setiap tahun. Otokrotik bagi kami di DPRDSU," herannya.

     

    Tim Transisi Harusnya Ada

     

    Tatkala disinggung keterlibatan Tim Transisi Gubernur terpilih Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah membahas APBD Sumut, Syamsul Qodri memastikan tidak bisa. Bila Tim Transisi ada, katanya, tidak untuk membahas anggaran kecuali sebatas rancangan kebijakan. "Saya tak tahu persis apakah Tim Transisi Eramas memang ada sekarang. Namun Tim Transisi harusnya ada. Baik dari Pemprovsu maupun Eramas. Supaya Pemprovsu bisa mengadopsi visi-misi Kdh terpilih khususnya tentang rancangan kebijakan," tegasnya. Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara ini pun meminta Pj Gubsu, Sekda Provsu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut secepatnya mengirimkan dokumen KUPA-PPAS P-APBD Sumut 2018 dan KUA-PPAS APBD Sumut 2019 kepada DPRDSU agar dapat menjadwalkan pembahasan- pembahasan berbasis komisi serta mengambil keputusan tanpa dikejar waktu. "Kalau terlambat mengesahkan APBD, tentu saja berimbas pada kondusifitas pembangunan daerah dan kesejahteraan warga di penjuru Sumut," tutup Syamsul Qodri dengan nada tinggi. Terkait tudingan ini, www.MartabeSumut.com mencoba menelepon Sekda Provsu Hj Sabruna, Jumat siang (31/8/2018). Tapi sayang, Sabrina tidak mengangkat ponselnya bahkan tidak membalas pesan konfirmasi yang dikirim ke WhatsApp miliknya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER