Jumat

21 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 315,   Bulan Ini : 52.643
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 29 Agustus 2018 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 120 kali

    Mental ASN/PNS Rentan Suap/Gratifikasi, DPRDSU Pesimis Daerah Siap Terapkan Perizinan OSS

    Budiman Pardede
    Komisi B DPRDSU membahas perizinan Terpadu Elektronik OSS, Rabu siang (22/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) pesimis daerah siap menerapkan PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Pasalnya, selain sosialisasi tidak berjalan masif, kinerja instansi Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu tidak efektif sampai sekarang akibat mental ASN/PNS yang rentan minta disuap/gratifikasi.

     

    Wakil Ketua Komisi B DPRDSU Drs H Aripay Tambunan, MM, saat memimpin RDP bersama Kadis Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PPTSP) Provinsi Sumut Ir Arief S Trinugroho, MT dan Kadis Perikanan Kelautan Sumut Mulyadi Simatupang, Rabu siang (22/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, memastikan, OSS adalah mekanisme perizinan yang belum diketahui publik. "Kami saja baru tahu, bagaimana pula warga ? Sosialisasi yang tak masif membuat susah pihak berkepentingan. Apalagi Pasal 98 bisa jadi celah. Memposisikan gubernur, walikota, bupati dan pejabat lembaga berwenang dapat mengambil keputusan penyelesaian ketika timbul hambatan dalam proses OSS," ungkap Aripay.

     

    Berdasarkan pengamatan www.MartabeSumut.com, anggota Komisi B yang hadir seperti Richard P Sidabutar, Jenny RL Berutu, Siti Aminah dan Jan Toguh Damanik, tampak kritis menyoroti OSS. Richard Sidabutar, misalnya. Secara lantang dia menyatakan penerapan OSS kelak bakal menimbulkan kesulitan baru di kab/kota bahkan kelembagaan kementerian Indonesia. "Mental pemangku kepentingan pengeluar izin masih akrab dengan pola-pola lama suap, grativikasi dan korupsi. Mereka selalu ingin jumpa orang-orang yang memerlukan izin. Reformasi di tubuh Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu saja tak beres sampai sekarang," heran Richard. Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, izin satu pintu di Kota Medan, Kab Deli Serdang dan beberapa daerah lain di Sumut banyak kacau balau akibat komitmen daerah tak kunjung terbukti. Ketika OSS tak berjalan kelak, Richard meyakini akan muncul keluhan publik di lapangan. Sebab para pemberi izin cenderung main langsung-langsung dan memakai pola lama. "Sorry, saya agak pesimis dengan OSS ini. Tapi kita jangan berhenti. Alam pasti punya solusi. Intinya kesiapan mental aparat, ASN/PNS, pejabat, birokrat, gubernur, bupati, walikota dan pimpinan lembaga pemerintahan daerah," ingat Richard.


    141 SIPI Terkendala

     

    Menanggapi hal tersebut, Kadis Perikanan Kelautan Sumut Mulyadi Simatupang membeberkan, hingga kini 141 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tertunda akibat sistem OSS. Menurut dia, bila 141 SIPI sulit atau lambat keluar, imbasnya membuat nelayan berunjukrasa karena tak keluar melaut selama 1 bulan alias menganggur. "Jika dalam 1 kapal nelayan ada 5 orang awak, maka jumlah tanggungan keluarganya mencapai ribuan orang. Rekomendasi teknis telah selesai termasuk pembayaran pajak. Tapi izin tak bisa diproses lantaran PP 24/2018. Dari 141 SIPI, sebanyak 54 berkas lunas membayar pajak," singkap Simatupang.

     

    Sedangkan Kadis PM PPTSP Provinsi Sumut Ir Arief S Trinugroho, MT, membenarkan tantangan/godaan besar pada wilayah kerjanya terkait suap, korupsi dan grativikasi. "Silahkan 141 SIPI diurus ke kami, tapi lengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB). Silahkan datang ke loket kami. Sosialisasi OSS memang minim," akunya. Ketika rekomendasi PM PPTSP dikeluarkan nanti, timpal Arief lagi, selanjutnya diikuti penerbitan 141 SIUP SIPI. Kendati demikian, semua proses disebutnya tergantung kelancaran akses, koneksi online, server hingga jaringan internet. "Satu izin selesai kurang dari setengah jam. Kalo akses jaringan tak lancar, ya bisa 1 hari," ujar Arief. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER