Jumat

21 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 210,   Bulan Ini : 52.538
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 19 Agustus 2018 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 153 kali

    18 Guru/Pegawai Honor MAN II Medan Dipecat dengan WA, DPRDSU Warning Kepsek Bereskan 3 Minggu

    Budiman Pardede
    RDP Komisi E DPRDSU membahas nasib 18 guru honor dan pegawai MAN II Model Medan, Senin siang (13/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mengingatkan Kepsek Madrasah Aliyah Negeri (MAN) II Model Medan Irwansyah, MA dan Kanwil Kemenag Sumut membereskan masalah PHK 18 guru/pegawai honor yang dipecat dalam tempo 3 minggu. Apalagi, guru honor dan pegawai yang dipecat hanya diberitahukan melalui jejaring pesan WhatsApp (WA) pada 5 Juli 2018 pukul 22.00 WIB.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com saat Komisi E DPRDSU RDP bersama beberapa guru/pegawai jonor MAN II Model Medan yang dipecat, kuasa guru/pegawai Mohd Ali Harahap, SH, Kepsek MAN II Model Medan Irwansyah, MA dan perwakilan Kanwil Kemenag Sumut Dahyan Husein, Senin siang (13/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, para guru honor/pegawai tampak terharu bahkan meneteskan air mata menceritakan kemelut yang dialami. Hilma, misalnya. Guru honor yang bekerja selama 8 tahun tersebut menyesalkan kebijakan pemecatan 14 guru honor dan 4 pegawai honor melalui WA pada 5 Juli 2018 pukul 22.00 WIB. "Pantas gak kami di-PHK dari Hp dalam situasi larut malam ? Setelah di- PHK, sampai sekarang kami tak pernah dipanggil untuk dikonfirmasi apa sebab kami di-PHK. Bahkan kami tidak diberi pesangon apapun. Kuasa kami telah datang ke sekolah dan Kanwil Kemenag Sumut tapi tak digubris," ucapnya terisak-isak. Hilma melanjutkan, SK guru honor yang dipegangnya langsung diteken Kanwil Kemenag Sumut beberapa tahun silam. Menurut dia, sejak 30 April 2018, sebenarnya banyak guru dan pegawai honor dipecat sepihak sejak Kepsek baru Irwansyah, MA dilantik bulan Maret 2018. "SK saya habisnya Juni 2018 namun April langsung dipecat Kepsek baru. Sampek sekarang saya gak tahu apa salah saya. Dari Maret - Juni 2018, kami dipecat satu persatu. Apa pantas ? Dia saja baru bertugas dan tak kenal kinerja kami," keluh Hilma.

     

    Kepsek Sewenang-wenang

     

    Hal senada dilontarkan Helda selaku ibu asrama/pegawai honor MAN II Model Medan. Bagi dia, apa yang dilakukan Kepsek MAN II Model Medan sangat tidak adil dan sewenang-wenang. Kuasa guru/pegawai honor Mohd Ali Harahap, SH, menilai, pemecatan dengan WA itu banyak melanggar UU dan peraturan. Kemudian terindikasi pula berbagai persoalan hukum di MAN II Model Medan semisal uang pungutan liar dengan dalih partisipasi oangtua siswa didik.

     

    Tidak Over tapi Diganti

     

    Anggota Komisi E DPRDSU Zulfikar terbawa perasaan emosi melihat curahan hati guru/pegawai honor. Seharusnya, kata Zulfikar, dipanggil saja semua yang di-PHK dan tidak dipecat melalui WA. "Alasan Kepsek tadi over guru/pegawai. Kok pengganti mereka yang baru juga mengasuh pelajaran sama ? Berarti pergantian namanya dan tidak over dong. Ada kesan tidak suka kepada mereka sehingga di-PHK," sindir Zulfikar. Menyinggung dugaan kutipan-kutipan liar, Zulfikar meminta agar dihentikan dan dituntaskan. Sebab menyangkut nama baik sekolah agama. "Bersihkan dari korupsi. Kanwil Kemenag Sumut jangan asal setuju dengan sikap Kepsek," cetusnya geram, sembari mengusulkan rekomendasi agar kutipan liar di sekolah diusut tuntas dan ada mediasi penyelesaian ulang selama 3 minggu. Zulfikar meyakini, sesuai aturan, pungutan iuran komite sepatutnya bersifat partisipasi sukarela dan bukan malah dipatok Rp. 200 ribu/siswa. "Tolong Kepsek mempertanggungjawabkan. Kanwil jangan tolak kehadiran guru yang di-PHK sebab bisa menengahi," geram Zulfikar, sembari berharap Kanwil Kemenag Sumut menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melebar.


    Zulfikar memastikan, apa yang terjadi memalukan dunia pendidikan. Kanwil Kemenag Sumut ditudingnya gagal jadi ayah kandung yang baik. "Ada tuduhan kepada sekolah soal penggelapan uang, pungli dan penghapusan data. Ini bukan masalah sederhana. Silahkan lapor ke polisi bila masing-masing pihak merasa dirugikan. Tapi masalah PHK ini sangat tidak manusiawi. Diberhentikan saat mereka tak mungkin lagi daftar ke sekolah lain. Saya soroti Kanwil-nya ya," terangnya. Zulfikar pun mengimbau keputusan PHK direvisi. Dia menyarankan Kepsek dan Kanwil merevisi ulang. "Malu kita, sekolah agama harusnya bisa jadi contoh. Kanwil harusnya dapat selesaikan. Kalo ada salah, kasih SP 1-3. Kalo fatal, laporkan ke polisi," pintanya, sembari menuntut Kepsek menjelaskan rinci apa salah guru dan pegawai honor dan bukan sekadar alasan evaluasi dan analisis normatif.


    Analisis Kebutuhan

     

    Sebelumnya, Kepsek MAN II Model Medan Irwansyah, MA, menjelaskan, 18 guru/pegawai honor dinonaktifkan karena analisis kebutuhan jam pelajaran, evaluasi kinerja guru, membocorkan soal ujian serta analisis kebutuhan pegawai. Posisi saat itu disebutnya masih libur Lebaran sehingga WA dikirimkan untuk mempercepat penyampaian pesan. "Seperti itu kami lakukan selama ini. Dokumen PHK sudah kami berikan secara langsung dan tak langsung. Soal uang pesangon/jasa, mohon maaf tidak tersedia dana. Saya hanya bisa ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu guru dan pegawai honor yang pernah mengabdi," cetus Irwansyah enteng. Sedangkan pejabat Kanwil Kemenag Sumut Dahyan Husein mengaku langsung membentuk tim klarifikasi setelah mendapat info PHK. "Kepsek juga datang ke kami. Madrasah itu Satker dan Kepsek adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hasil klarifikasi menunjukkan Kepsek MAN II Model Medan tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian tidak ada pemberhentian sepihak tapi melalui rapat komite. "Surat kerja guru/pegawai honor tentang tidak diperpanjang lagi dikirim melalui WA lantaran saat itu 1 bulan libur dan supaya mereka cepat cari kerja baru," tepis Husein santai, yang langsung dicecar beberapa angota Dewan. Komisi E DPRDSU akhirnya menskor RDP dengan 4 rekomendasi. Pertama, terjadi PHK guru/pegawai honor dan diduga ada penyimpangan dana. Kedua, Komisi E meminta Kanwil Kemenag Sumut memediasi kembali penyelesaian masalah tanpa merugikan guru/pegawai honor. Ketiga, Kanwil mengambil tindakan atas dugaan pungli di sekolah. Keempat, sinkronisasi siswa online dan siswa real dilakukan atas dugaan penyimpangan data siswa/kelas secara online dan real. Komisi E memberi limit penyelsaian 3 minggu atau awal September 2018. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER