Sabtu

17 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 539,   Bulan Ini : 56.347
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 7 Agustus 2018 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 155 kali

    DPRDSU Bahas PHK 120 Buruh PT Klambir Jaya: Pekerja Tuntut Rp30 Juta, Perusahaan Siapkan Rp15 Juta

    Budiman Pardede
    Komisi E DPRDSU menggelar RDP membahas konflik tenaga kerja dan PT Klambir Jaya, Senin siang (6/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas konflik PHK 120 buruh PT Klambir Jaya, Senin siang (6/8/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com, pertemuan diskors sampai minggu depan lantaran pekerja menuntut pesangon Rp. 30 juta sedangkan pihak perusahaan bertahan pada angka Rp. 15 juta.

    Eben, perwakilan pekerja, menjelaskan, setelah RDP Komisi E pada 17 Juli 2018, diperoleh progress (perkembangan) atas mediasi yang dilakukan Disnaker Sumut dan Disnaker Deli Serdang. "120 pekerja telah mengabdi 8-25 tahun. Usianya 19-45 tahun. Angka Rp. 40 juta adalah permintaan kami untuk hak pensiun PT Klambir Jaya. Kalau tidak, kami minta tetap di angka Rp. 30 juta," tegas Eben. Pejabat Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Sumut Mustamar menilai, waktu 2 minggu sudah dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak. "Cuma, apakah masalah PHI atau normatif yang dibahas ? Pengawas bisa turun bila ada pelanggaran normatif," ujarnya. Kalau perselisihan hubungan kerja dengan pekerja bisa selesai, dia pun menyarankan perusahaan segera membayar hak-hak para pekerja sebab akan lebih rumit dan repot bila kasus masuk sidang pengadilan PHI.

    Sedangkan A Gultom, perwakilan PT Klambir Jaya, mengatakan, sedikitnya ada 5 item yg jadi permintaan pekerja kurun 2 minggu mediasi. Dari 120 pekerja, ungkap Gultom, hak 30 orang sudah diselesaikan secara adil. "Kami menilai adil dan bijaksana sesuai kemanusiaan. Anjuran Disnaker Rp. 8,5 juta tapi kami punya minimal angka Rp. 15 juta bagi yang punya masa kerja lumayan," ucapnya, sembari menambahkan, pemberian pesangon disesuaikan aruran/UU terkait masa kerja. Karena belum ada titik temu, Komisi E DPRDSU akhirnya menskors RDP sampai pekan depan dengan mengimbau perusahaan tetap mengacu Pasal 156 UU No 13/2013 tentang ketenagakerjaan yang mewajibkan semua perusahaan membayar pesangon karyawan PHK. Komisi E DPRDSU juga mengingatkan manajemen perusahaan kertas sembahyang yang beralamat di Tanjung Gusta, itu memakai UU No 2 tahun 2004 terkait masa kerja karyawan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER