Kamis, 2 Agustus 2018 | 00:01 WIBTelah dibaca 237 kaliPanggil Kadis Pendidikan Sumut, Komisi E DPRDSU Cecar Masalah Zonasi PPDB Online SMAN/SMKNBudiman Pardede![]() Komisi E DPRDSU Raker bersama Kadis Pendidikan Sumut, Senin (30/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto : www.MartabeSumut.com) www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ir Juliski Simorangkir, MM, mengungkapkan berbagai masalah yang terjadi pasca-seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMAN/SMKN se-Sumut 2018/2019, Senin sore (30/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pengamatan www.MartabeSumut.com, Juliski menyampaikan pernyataan dalam forum Raker Komisi E bersama Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis. Juliski mencontohkan, tidak sedikit kalangan orangtua resah melihat ketidaklulusan anaknya. Apalagi, menyeruak dugaan seputar manipulasi data zonasi hingga pengaturan skor. "Jarak rumah dekat dari sekolah, nilai UN tinggi tapi kok tidak lulus ? Sementara calon siswa yang jauh rumahnya dan nilai UN lebih rendah justru lulus. Kenapa bisa begitu Pak Kadis ? Bahkan sudah banyak warga Sumut mengadu ke DPRDSU," cecar Juliski.
Politisi PKPI ini pun menilai Dinas Pendidikan Sumut kurang sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan seleksi jalur akademik dan non akademik. Bagi Juliski, warga curiga zonasi sengaja dimanipulasi operator dengan mencantumkan titik koordinat yang salah pada rumah warga. "Masalah permainan surat miskin juga banyak terjadi di Jakarta dan Jawa Tengah. Saya gak tau di Sumut ada lagi gak ? Sebaran sekolah perlu ditingkatkan di kecamatan sebab tak ada lagi istilah sekolah favorit," ucapnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi E lain seperti Firman Sitorus, Dra Delmeria dan Zulfikar. "Zonasi PPDB online ini menyimpan beragam masalah. Keberadaan sekolah belum merata. Pencantuman nama orang tertentu di KK juga kerap jadi modus supaya dianggap sebagai keluarga dekat suatu sekolah," sindir Firman Sitorus.
Sumut 2 Kali Gelar PPDB Online
Menyinggung dugaan manipulasi data operator yang sengaja mengaburkan titik koordinat zonasi rumah, Arsyad enggan menjawab secara rinci. "Kita telah membuat fakta integritas dengan semua petugas. Titik koordinat harus jelas ditetapkan termasuk nama jalan, kelurahan dan nomor rumah," tepis Arsyad mengelak. Dia memastikan, tujuan pemerintah menerapkan sistem PPDB memang untuk menghilangkan konsep sekolah favorit dan menjadikan semua sekolah sama rata statusnya. Sehingga kelak tidak menumpuk lagi siswa-siswa pintar di sekolah tertentu saja. (MS/BUD) Berita Lainnya |
Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999
Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS. Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari. 3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat. Seks Mau Meningkat, Makan Ikan ! Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria. |