Sabtu

20 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 807,   Bulan Ini : 53.945
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 26 Juli 2018 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 172 kali

    Tragedi KM Sinar Bangun Sebulan Berlalu, Richard Sidabutar Ingatkan Regulator Lalai Diproses Hukum

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi B DPRDSU Richard P Sidabutar, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Richard P Sidabutar, SE, meminta penegak hukum mengawal secara cermat proses hukum terhadap 5 tersangka kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, 18 Juni 2018 lalu. Politisi Partai Gerindra ini memastikan, KM Sinar Bangun tenggelam akibat kelalaian regulator atau aparat PNS/pegawai honor Dishub Samosir mengawasi kapal-kapal kayu berpenumpang yang beroperasi di perairan Danau Toba. "Jangan kita bicara absurd (konyol) lagi soal analisis cuaca buruk. Intinya banyak kelalaian pihak regulator. Penegak hukum jangan main-main khususnya polisi, JPU dan hakim," ingat Richard kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (25/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Bukan apa-apa, lanjut Richard lagi, banyaknya korban jiwa dan hilang KM Sinar Bangun wajib dilihat sebagai kelalaian fatal regulator mengawasi keselamatan pelayaran dan kelaikan moda transportasi di Danau Toba. Termasuk berbagai Standard Operational Procedure (SOP) yang kerap dilanggar dan diabaikan pejabat pengawas berwenang. Pada sisi lain, Richard membenarkan pengeluaran izin trayek berlayar memang kewenangan provinsi. Namun pelaksanaan kegiatan izin itu disebutnya tanggungjawab pihak kabupaten karena kapal beroperasi di wilayah kabupaten. "Jangan macam kiper buang badan. Provinsi dan kabupaten sama-sama buang badan atas tragedi KM Sinar Bangun. Terakhir kita macam membahas gaib saja. Makanya pintu terakhir adalah penegak hukum. Kita semua harus mengawal proses hukum yang sedang berjalan," geram Richard dengan nada tinggi, sembari mengajak penegak hukum ikut merasakan penderitaan keluarga korban dan hak-hak mereka memperoleh rasa keadilan sesuai hukum berlaku. 

     

    Sanksi Hukum Kelalaian

     

    Saat Komisi B DPRDSU RDP bersama para pemangku kepentingan pasca-KM Sinar Bangun tenggelam, singkap Richard lebih jauh, persoalan pengawasan izin berlayar dan uji kelaikan kapal/boat yang melayari Danau Toba sudah disampaikan. Artinya, setiap kapal yang tak lolos uji dilarang berlayar atau bila dilanggar/ada kelalaian pengawasan, maka diberi sanksi hukum dengan merujuk Permenhub No. KM 73/2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai/Danau, Permenhub No. KM 58/2007 tentang Perubahan Keputusan Permenhub 73/2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai/danau, Permenhub PM NO. 8/2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lalulintas angkutan jalan, angkutaan sungai, danau/penyeberangan hingga Pasal 359 KUHpidana. Kalau kapal tidak beres, regulator diimbaunya memberi tindakan tegas. Bukan dibiarkan sehingga kapal yang berlayar rentan musibah. Kemudian membina perusahaan pelayaran berdasarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Richard memastikan, 7 Pemkab di kawasan Danau Toba patut serius mengantisipasi keselamatan penumpang, pengunjung dan wisatawan dengan memperhatikan standar keselamatan transportasi, keamanan serta kenyamanan publik. Bagi Richard, pesan moral tragedi KM Sinar Bangun mengisyaratkan manajemen penanganan bencana tidak jelas di perairan Sumut termasuk manajemen pengurangan risiko bencana. "Life guard dan life jacket aja kita tak punya di kapal tapi bicara Danau Toba jadi Monaco of Asia  ? Ingat ya, regulasi, koordinasi dan eksekusi saja tak cukup. Pakailah hati. Tegakkan hukum kalau regulator dan pemilik kapal lalai," ingatnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER