Selasa

25 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 857,   Bulan Ini : 67.062
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 13 Juli 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 138 kali

    2017 Tangani 5.990 Kasus Narkoba dan 7.894 Tsk, Polda Sumut Akui Susah Rehab Pecandu

    Budiman Pardede
    Kabag Wasidik Ditres Narkoba Polda Sumut AKBP Rinaldo (3 dari kiri) saat RDP dengan Komisi A DPRDSU, Selasa siang (10/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kabag Wasidik Ditres Narkoba Polda Sumut AKBP Rinaldo membeberkan kasus Narkoba yang ditangani Polda Sumut kurun 5 tahun terakhir. Menurut dia, tahun 2013 ada 3 ribuan kasus dengan Tsk sebanyak 4.209 orang. Tahun 2017 meningkat 5.990 kasus dengan Tsk 7.894 orang. Sedangkan tahun 2018 terdapat 2.278 kasus dan Tsk 3.761 orang. Usia Tsk disebutnya 13-30 tahun keatas dan paling banyak 4.698 orang berusia 30 tahun keatas. Sementara tahun 2017 Polda Sumut berhasil menyita barang bukti (BB) ganja sekira 3 Ton, 29.872 butir ekstasi dan 211 Kg Sabu Sabu.


    Penjelasan tersebut dilontarkan AKBP Rinaldo dalam forum RDP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Selasa pagi (10/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pengamatan www.MartabeSumut.com, tampak Kakanwil Hukum/HAM Sumut Priyadi, Kepala BNN Sumut Marsauli Siregar, Aspidum Kejatisu Edward Kaban, Kabid Penyuluhan BNN Sumut T Harianja, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Sumut Budianto Tambunan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Zulkarnain. Komisi A DPRDSU dihadiri Muhri F, Sarma Hutajulu, SH, Ir Irwan Amin, P Nababan dan Ikrimah Hamidy, ST. RDP membahas percepatan penyelesaian Perda Pencegahan Narkoba, mendorong Tim Assessment Terpadu ((TAT) untuk merehab pecandu Narkoba, mendukung Napi Narkoba yang sudah jalani 2/3 hukuman agar direhab serta rencana membentuk Pansus DPRDSU Anti Narkoba.

     

    Penyidik Susah Terapkan Pasal 27 UU 35/2009

     

    Namun AKBP Rinaldo mengaku kesulitan saat dikejar DPRDSU persoalan rehabilitasi pecandu Narkoba. Menurut dia, aparat penegak hukum di Indonesia kerap menggunakan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Realitasnya, polisi justru dikesankan memasukkan para korban Narkoba ke penjara atau dianggap "main mata" ketika melepaskan pemakai Narkoba untuk kepentingan rehabilitasi. Padahal, lanjutnya lagi, dalam Pasal 127 UU tersebut dijelaskan hukuman berupa rehabilitasi terhadap para penyalahguna Narkoba di Indonesia. "Penyidik susah menerapkan Pasal 127. Image masyarakat terlanjur negatif dulu. Polda dan Polres tidak bisa memutuskan. Publik curiga, setelah ditangkap lalu dianggap dilepas polisi. Kita punya kendala Pasal 127 ini. Kita susah menerapkan," terangnya. AKBP Rinaldo memastikan, rehabilitasi pecandu Narkoba harus melalui proses hukum penilaian apakah seseorang laik atau tidak menjalani assessment. "Proses BAP kasus tetap ke Jaksa kok. Penyidik tidak berani menerapkan pasal tunggal. Penyidik tidak polisi saja tapi ada BNN dan Jaksa," ujarnya, sembari mengungkapkan, masalah di Kampung Kubur Medan belum bisa diatasi lantaran masyarakat setempat tidak mau bersih dari Narkoba. Dia menambahkan, Ditres Narkoba Polda Sumut tak punya dana pencegahan melainkan sebatas anggaran pemberantasan yang jumlahnya tidak banyak. "Komitmen lintas sektoral mencegah Narkoba belum berjalan maksimal," sesalnya.

     

    AKBP Rinaldo mengungkapkan, Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pengguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. "Nah, jika penyalahguna Narkoba terbukti hanya jadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi UU itu. Di Pasal inilah kami serba susah menerapkan proses hukum saat dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan dikaitkan dengan rehabilitasi. Publik protes karena polisi dituding melepas Tsk Narkoba. Padahal jumlah barang bukti tak cukup sehingga UU mengharuskan rehabilitasi dilakukan," tutupnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER