Rabu

18 Jul 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.299,   Bulan Ini : 31.043
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 11 Juli 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 93 kali

    DPRDSU Bahas Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Sumut, Anggaran & Sinergi TAT Masih Kendala

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU menggelar RDP membahas persoalan rehabilitasi pecandu Narkoba, Selasa pagi (10/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas berbagai persoalan seputar rehabilitasi pecandu Narkoba, Selasa pagi (10/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Kendala soal dana terungkap ke permukaan padahal di lain pihak ada anggaran rehabilitasi yang justru dikembalikan ke kas negara alias sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Termasuk mekanisme Tim Assessment Terpadu (TAT) yang terkesan belum bersinergi melaksanakan rehabilitasi terhadap para pecandu Narkoba.

    Pengamatan www.MartabeSumut.com, tampak Kakanwil Hukum/HAM Sumut Priyadi, Kepala BNN Sumut Marsauli Siregar, perwakilan Ditres Narkoba Polda Sumut AKBP Rinaldo, Aspidum Kejatisu Edward Kaban, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Sumut Budianto Tambunan dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Zulkarnain. Komisi A sendiri dihadiri Muhri F, Sarma Hutajulu, SH, Ir Irwan Amin, P Nababan dan Ikrimah Hamidy, ST. Sebelum RDP usai, Komisi A DPRDSU mengeluarkan rekomendasi RDP diantaranya: percepatan penyelesaian Perda Pencegahan Narkoba, mendukung dana hibah TAT, mensukung Napi Narkoba yang sudah jalani 2/3 hukuman agar direhab serta membentuk Pansus DPRDSU Anti Narkoba.

    Tak Ada Dana Rehab

    Sebelumnya, Kakanwil Hukum/HAM Sumut Priyadi menyatakan tidak punya dana untuk merehabilitasi pecandu Narkoba yang ada di Lapas atau Rutan. "Kami harus memastikan dulu keberadaan suatu panti Rehabilitasi Narkoba. Saat ini situasi Lapas over crowdit luar biasa. Perlu pemisahan Napi pemakai, pecandu, kurir dan bandar agar saat keluar Lapas mereka tidak jadi bandar," ujarnya. Priyadi menjelaskan, Lapas hanya menerima sisa setelah proses hukum dari BNN, polisi atau JPU. Dia menilai, setiap upaya pencegahan, penangkapan, vonis hingga rehabilitasi butuh kerjasama berbagai unsur. Bila semua Tsk Narkoba ditangkap, maka kasusnya masuk peradilan sehingga Lapas kesulitan menampung dan tidak menyelesaikan akar masalah. "Kalo dia pemakai ya harusnya direhab. Tapi sampai sekarang masih jadi perdebatan publik. Selain biaya mahal, akibat pidana kurungan itu luar biasa. Kami melakukan langkah-langkah komprehensif terhadap pemakai, pecandu, kurir, pengedar dan bandar," tegas Priyadi.

    Sisa Dana Rehab Dikembalikan

    Kepala BNNP Sumut Marsauli Siregar berpendapat, rehabilitasi pecandu Narkoba sudah dipayungi aturan-aturan bersifat vertikal/pusat. Termasuk metode menjalankan assessment. Data terakhir, ungkap Marsauli, terdapat 250 ribu lebih pecandu Narkoba di Sumut. "Saya setuju program rehabilitasi ini prioritas kedepan. Di BNN Sumut ada dana assessment terpadu bagi rehabilitasi pecandu. Tapi penyidiklah yang berhak memutuskan. Anggaran rehab untuk 70 pecandu telah disiapkan namun baru 13 yang dipakai. Kelebihan anggarannya kita kembalikan ke kas negara," cetus Marsauli, sembari membeberkan, di kab/kota Sumut disiapkan anggaran rehab 120 pecandu tapi cuma 38 yang direalisasikan. "Dana rehabilitasi yang lebih dikembalikan. Sepenuhnya kewenangan penyidik untuk assessment rehabilitasi pecandu Narkoba. Kami di BNN tak boleh ujug-ujug. Hanya Penyidik yang bisa usulkan atau meminta assessment. Makanya anggaran tidak terserap," ucap Marsauli, seraya mengajak berbagai komponen bangsa menguatkan upaya pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi pecandu Narkoba. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER