Selasa

20 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 409,   Bulan Ini : 66.682
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 8 Juli 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 146 kali

    Soal PKPU No 20/2018, Julheri Sinaga Sebut Bila Pidana Berulang Baru Cabut Hak Politik Caleg

    Budiman Pardede
    Praktisi hukum Julheri Sinaga, SH, saat dikonfirmasi di Medan, Jumat pagi (6/7/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Praktisi hukum Julheri Sinaga, SH, menyatakan boleh-boleh saja PKPU No 20/2018 dijadikan dasar hukum untuk menyeleksi Calon Legislatif (Caleg) yang pernah mendapat sanksi pengadilan atas kasus korupsi, Narkoba dan kejahatan seksual anak. Namun dia menilai, seyogianya PKPU mengatur lebih dulu peringatan atas pengulangan pidana serupa. "Jadi tidak serta merta langsung diberlakukan begitu. Harusnya dicantumkan warning dalam PKPU. Bila kejahatan sejenis berulang dilakukan seseorang, barulah cabut hak politiknya," ucap Julheri kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (6/7/2018) di Medan.

     

    Menurut Julheri, semua perangkat aturan patut merujuk UU. Secara moral dan etika, 3 kejahatan tersebut merupakan musuh bersama dan sangat tidak pantas melekat pada diri seorang wakil rakyat yang terhormat. Andaikan muncul pihak yang tidak setuju pengesahan PKPU, Julheri mempersilahkan menggugat ke MA. Artinya, timpal Julheri lagi, dengan dijalaninya hukuman, setidaknya pidana sudah selesai. Sehingga masalah hukum dan administrasi ikut luntur dari diri seseorang. "Manusia pada dasarnya baik. Seleksi PKPU ini bagus. Cuma hak politik orang jangan langsung dicabut sampai mati. Berikan kesempatan," ingatnya.

     

    Bagi Julheri, secara pribadi sangat setuju pencabutan hak politik seseorang dilakukan KPU terhadap Caleg yang melakukan 3 kejahatan itu. Tapi syaratnya wajib ada konsiderans peringatan tidak dilakukan pidana serupa sehingga PKPU bisa diterima semua pihak. Nah, ketika suatu saat pidana sama kembali dijalani seseorang, tentu saja upaya pencabutan hak politik dapat diterima. Sebab yang bersangkutan (Caleg) tergolong tidak punya niat baik untuk sadar. "Payung hukum jangan PKPU tapi ditingkatkan UU. Skala prioritas kita memang pemberantasan kejahatan. Namun tetap memakai standard jelas agar tidak polemik. Buat aturan yang jelas. Hukum itu adalah suruhan dan larangan," tutup Julheri. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER