Jumat

16 Nov 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.872,   Bulan Ini : 54.732
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 2 Juli 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 264 kali

    Pasca-Tragedi KM Sinar Bangun, DPRDSU Panggil RDP Semua Pihak Terkait

    Budiman Pardede
    Kawasan wisata Danau Toba menanungi 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Bila tak ada aral melintang, hari ini Senin 2 Juli 2018 Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tragedi KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada Senin sore (18/6/2018). Selain mencari tahu sejauh mana kesigapan aparat berkompeten mnangani musibah, DPRDSU juga akan menyelidiki sistem pengamanan kawasan wisata Danau Toba yang disebut-sebut menuju "Monaco of Asia".

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (29/6/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST, menjelaskan, unsur pemerintah dan pemangku kepentingan yang diundang RDP meliputi: Badan Otorita Danau Toba (BODT), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Polda Sumut, Pemkab Samosir, Pemkab Simalungun, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Dishub Sumut, manajemen KM Sinar Bangun, Pemprovsu serta pihak terkait lain. Sedangkan Tim SAR Daerah Sumut serta 7 bupati yang menaungi perairan Danau Toba dijadwalkan pada pertemuan berikut. Politisi Partai NasDem ini mencontohkan, tragedi KM Sinar Bangun telah membuka mata publik dan "meledakkan bom waktu" berbagai masalah/kekurangan di kawasan Danau Toba. Nezar merinci, beragam masalah itu diantaranya: petugas Syahbandar tidak jelas, pemeriksaan kapal/penumpang yang berangkat tidak ada, sistem panggilan darurat Tim SAR belum tersedia apalagi diketahui publik, kapal penumpang tidak standard memiliki skoci, pelampung, alat komunikasi serta Nakhoda/awak. Bila Danau Toba mau dijadikan destinasi wisata Monaco of Asia, terang Nezar lagi, maka transportasi kapal-kapal kayu harus diganti dengan kapal speed berpenumpang maksimal 40-60 orang. Dia menilai, kapal-kapal kayu tidak lagi standard di Danau Toba membawa penumpang dan harus diganti. Kalau pengusaha lokal tak mampu beli kapal cepat speed, pemerintah dimintanya memediasi pemberian cicilan. "Kita akan tanya nanti sejauh mana kesiapan pemerintah menangani bencana di Danau Toba pasca-KM Sinar Bangun tenggelam. Lalu bagaimana kedepan ? Apakah pengawasan kapal-kapal pembawa nyawa manusia tetap dianggap sepele ? Sistem panggilan darurat saja tak jelas, gimana mau jadi Monaco of Asia," sindir wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut.

     

    Pada sisi lain, kinerja BODT dan Dishub disebut Nezar sangat lemah mempersiapkan infrastruktur Danau Toba sebagai kawasan wisata dunia. Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan ini memastikan, menjamurnya pengusaha lokal penyedia jasa transportasi air, laut dan danau adalah sesuatu yang masuk akal di daerah wisata. Namun Nezar mengingatkan, BODT dan Dishub jangan abai mengawasi dan menyediakan infrastruktur wisata yang aman/nyaman untuk publik. Bagi dia, DPRDSU dan Pemprovsu bisa menyusun Peraturan Daerah (Perda) dalam mengatur batasan/jumlah kapal-kapal pariwisata berstandard keselamatan. "Dishub/BODT patut ambil peran membangun infrastruktur wisata di Danau Toba. Awasi dong standard kelaikan kapal, nakhoda hingga manifest keberangkatan penumpang. Selama ini apa saja kerja Dishub dan BODT ? Dimana sistem emergency alert saat musibah terjadi ? Kemana publik melakukan kontak komunikasi ketika musibah terjadi ? Kelak harus dibereskan, saat RDP kita tegaskan," tutup politisi muda tergolong kritis itu. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER