Selasa

25 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 755,   Bulan Ini : 66.960
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 17 Juni 2018 | 18:54 WIB

    Telah dibaca 179 kali

    Hari ini 17 Juni Jabatan Gubsu Habis, Hadiri Paripurna Terakhir 5 Juni & Segudang Kritik DPRDSU

    Budiman Pardede
    Sidang Paripurna DPRDSU membahas LKPj Gubsu tahun 2017, Selasa siang (5/6/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. ( Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Sebelum mengakhiri jabatan pada Minggu 17 Juni 2018, Gubsu HT Erry Nuradi masih menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) untuk terakhir kalinya, Selasa sore (5/6/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Gubsu juga menggelar acara pamitan di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Minggu siang (17/6/2018).

     

    Sementara agenda Sidang Paripurna DPRDSU yang dihadiri Gubsu Selasa kemarin, semata-mata untuk menerima secara resmi rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubsu 2013-2018 yang dibacakan Sarma Hutajulu, SH dan Pansus LKPj Gubsu tahun 2017. Pengamatan www.MartabeSumut.com, Gubsu HT Erry Nuradi tiba di gedung Dewan sekira pukul 15.00 WIB. Sebab sejak pukul 11.00 WIB - 14.50 WIB dilaksanakan Sidang Paripurna Internal membahas laporan Pansus LKPj AMJ Gubsu 2013-2018 dan LKPj akhir tahun 2017, termasuk PAW politisi Partai Gerindra/Wakil Ketua DPRDSU Parlinsyah Harahap kepada Sri Kumala. Gubsu hadir terakhir kali dalam Sidang Paripurna DPRDSU, sore itu, hanya untuk menerima segudang kritik ke-2 Pansus DPRDSU tersebut. Nah, sebelumnya, kritik pertama mengalir deras dilontarkan Ketua Pansus DPRDSU LKPj Gubsu tahun 2017 Sutrisno Pangaribuan, ST. Sedikitnya ada 51 rekomendasi dibacakan Sutrisno Pangaribuan dalam Sidang Paripurna Internal. Semua rekomendasi bermuara pada lemahnya kinerja Pemprovsu dibawah kepemimpinan Gubsu HT Erry Nuradi. Salah satunya terkait manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut yang dianggap cuma jadi benalu dan menggerogoti keuangan daerah. Pasalnya, kata Sutrisno, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 jauh lebih rendah dibanding 2016. Lemahnya BUMD di Sumut, atau hanya 66 persen dari target tahun 2017, berkorelasi erat dengan tidak adanya langkah-langkah inovatif Pemprovsu menganalisa kinerja BUMD. Menurut Sutrisno, jangankan BUMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) saja tak sanggup memenuhi target kerja sepanjang 2017. Fakta itu disebutnya sebagai bukti bahwa Gubsu dan Pemprovsu tidak memonitoring bahkan tidak mengevaluasi kegagalan kinerja BUMD dan OPD. "Pansus DPRDSU merumuskan, tak ada langkah inovatif Gubsu masa kerja 2017. Makanya BUMD jangan cuma jadi benalu yang menggerogoti keuangan daerah," terangnya. Tak heran, lanjutnya lagi, pembahasan LKPj akhir tahun terkesan cuma rutinitas belaka. Menyinggung pendapatan BUMD, Sutrisno menyarankan seharusnya Gubsu dan Pemprovsu membuat langkah penyehatan. Bukan membiarkan BUMD jadi benalu yang terus-menerus menggerogoti keuangan daerah semisal permintaan dana penyertaan modal. "Kita prihatin atas keterlambatan Gubsu menyampaikan LKPj akhir tahun 2017. Harusnya 3 bulan sebelum penyampaian. Ini kok baru 23 April 2018 kemarin," sindirnya, seraya mencontohkan BUMD AIJ salah satu yang telah divonis tidak efektif.

     

    Banyak Asset Daerah Tak Bawa PAD

     

    Setelah PT Inalum beralih menjadi BUMN, Sutrisno menyatakan masih banyak lagi asset daerah yang akan lepas tanpa membawa PAD bagi Provinsi Sumut. Itulah sebabnya, Pansus DPRDSU LKPj Gubsu tahun 2017 memberikan rekomendasi terkait perbaikan tata kelola pemerintahan dengan membangun sistem yang lebih baik kedepan. "Kita minta dilakukan evaluasi terhadap semua BUMD milik Pemprovsu. Kita minta setoran PAD dong, jangan pintar menuntut dana penyertaan modal saja. Begitu pula retribusi PAD dari villa, pesanggrahan hingga tempat penginapan milik Pemprovsu. Perlu difikirkan kerjasama dengan pihak ketiga agar ada retribusi," usulnya.

     

    Beberapa Rekomendasi Perbaikan

     

    Pada sisi lain, politisi PDIP itu menyampaikan pula beberapa rekomendasi perbaikan kinerja Gubsu dan Pemprovsu 5 tahun kedepan. Diantaranya keberadaa OPD Sumut yang tidak punya analisis target kerja, kegiatan/program Pemprovsu belum terukur memajukan kesejahteraan rakyat, penyusunan LKPj Gubsu tahun 2017 tidak mencerminkan akuntabilitas, transparansi serta keterbukaan sehingga input/out put program tidak bisa diukur pencapaiannya sesuai RPJMD Sumut 1013-2018. "BUMD dan OPD perlu evaluasi menyeluruh," imbaunya. Selanjutnya Gubsu/Pemprovsu harus peduli merealisasikan aspirasi rakyat yang dibawa DPRDSU, penguatan infrastruktur daerah, banyak kegiatan/program Pemprovsu 2017 tidak bermanfaat, penegakan hukum, good governance dan clean government juga belum bisa diukur, dana aksesbilitas Rp. 4,71 T untuk peningkatan mutu pendidikan/infrastruktur belum terukur secara mutu sehingga APBD Sumut 2018 Rp. 12, 75 T terkesan sia-sia. Kemudian masalah mutu dan akses pelayanan kesehatan tidak terukur, Pemprovsu belum membuat langkah penyehatan, PAD 2017 lebih rendah dari 2016, Gubsu/Dinas Pendidikan harus memperhatikan guru tidak tetap dan tenaga kependidikan, buruknya pelayanan pasien BPJS, keberadaan Puskesmas minim padahal amanat Permenkes No 75/2014, pengayoman perempuan dan anak dalam kejahatan rendah, Gubsu urgen meningkatkan program rutin pencegahan Narkoba agar tidak terjadi lost generation, Sumut tak punya tempat pengelolaan limbah B3 sebab selama ini dikirim ke Prov Jabar, masih ada 8,6 Ha kawasan permukiman kumuh di Sumut serta pemenuhan lahan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung dan penyediaan rumah melalui alih fungsi hutan. "Ciptakan program antisipasi atas eskalasi gesekan agama yang tinggi paaca-tahun politik," tutupnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER