Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.283,   Bulan Ini : 52.150
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 25 April 2018 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 81 kali

    Ratusan Tenaga Outsourcing Belum Dilelang, Ebenejer Sitorus Sesalkan Kaban BPPRD Sumut

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi C DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (23/4/2018). (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE, menyesalkan sikap Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD/Dispenda) Provinsi Sumut yang tidak melelang pengadaan tenaga outsourcing (kontrak) kepada pihak ketiga di lingkungan BPPRD Sumut. Padahal, setiap tahun APBD Sumut telah menganggarkan lelang tenaga kontrak tersebut.

     

    Kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (23/4/201/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Eben menjelaskan, Kaban BPPRD harusnya paham bahwa ratusan tenaga kontrak butuh kejelasan status. "Punya rasa perikemanusiaan dikit dong. Tolong perhatikan ratusan tenaga outsourching. di sana. Jangan biarkan mereka bergantung tak bertali," ingat Eben. Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, tenaga outsourcing di BPPRD Sumut sudah 5 bulan belum dilelangkan kepada pihak ketiga. Artinya, Kaban BPPRD tidak bisa secara sepihak membiarkan masalahnya berlarut-larut sebab menyangkut honor tenaga kontrak. "Pengadaan tenaga kontrak bukan kegiatan rutin seperti Satpam atau petugas kebersihan. Kemarin beberapa tenaga kontrak di BPPRD mengadu kepada saya. Gaji mereka UMK tapi tidak jelas sampai sekarang," heran Eben.

     

    Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjung Balai itu memastikan, Kaban BPPRD Sumut patut menunjukkan kepekaan, sensitifitas serta kepedulian terhadap hak-hak dasar manusia untuk bekerja. "Kita sesalkan sikap Kaban BPPRD Sumut. Kan dananya telah dialokasikan APBD Sumut setiap tahun ? Kenapa terjadi pembiaran nasib tenaga kontrak," sindirnya. Ketika ditanya sampai kapan negara memakai tenaga kontrak, Eben menyatakan masih dibutuhkan dan belum bisa dihapuskan. Lalu, bukankah birokrasi pemerintah cederung "gemuk" dan boros anggaran sedangkan ASN/PNS banyak yang bolos tanpa kinerja ? Kali ini Eben terdiam sejenak. Bagi dia, birokrasi masih membutuhkan tenaga pembantu atau outsourcing. "Perkiraan saya sampai 3-5 tahun kedepan. Lelang ke pihak ketiga itu otoritas Kaban BPPRD. Tolong dibantu rakyat," imbaunya, sembari menambahkan, ratusan tenaga kontrak BPPRD bingung menunggu kepastian status sekaligus penempatan di UPT BPPRD Sumut. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER