Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.309,   Bulan Ini : 52.176
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 24 April 2018 | 21:52 WIB

    Telah dibaca 115 kali

    Hak Politik 40 Ribu Warga Nias yang tak Punya e-KTP Terancam Hilang

    Budiman Pardede
    Ilustrasi Pilkada Serentak 27 Juni 2018. (Courtesy Google)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Saat ini di Kab Nias ada sekira 40.000 warga tidak memiliki e-KTP atau kehilangan identitas dan dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). KPU Sumut perlu mengambil kebijakan tepat agar hak-hak masyarakat tidak hilang dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018.

     

    Realitas tersebut disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kesiapan pengamanan Pemilu 2018, Selasa siang (17/4/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Selain di Kab Nias, banyak pula warga Nias yang tersebar di Medan memiliki KTP bodong. "Di DPS/DPT nama mereka tidak tercantum. Saya ingin pihak Polrestabes dan Dinas Dukcapil Medan melakukan razia KTP khusus warga Nias. Razia sajalah, supaya kependudukan mereka jelas," ungkap Fajar.

     

    Pengamatan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, ST dan dihadiri anggota Komisi A seperti Philips PJ Nehe, Ir Doli S Siregar serta Ikrimah Hamidi. Tampak Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Komisioner KPU Sumut Benget M Silitonga dan Yulhasni. Kemudian Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Bakti, Kasat intelkam Polrestabes Medan AKBP Masana Sembiring, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol M Taufik serta Kasubbdit Waster Pam Obvit Poldasu AKBP JH S Tanjung. Menurut Fajar, bulan Februari 2018 lalu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan anggota KPU RI. Tujuannya membahas masyarakat yang tidak terdaftar di perekaman e-KTP sehingga tidak dilakukan Coklit. Hak-hak masyarakat Nias yang tinggal di Medan semisal kartu KIS atau BPJS, juga tidak pernah jelas sampai sekarang. Artinya, timpal legislator asal Kepulauan Nias ini lagi, terjadi penurunan DPS di Nias sekira 70.000 dan terbesar di Nias Selatan. "Fakta miris di Nias saat Pilkada itu diantaranya: pencoblosan surat suara sebelum pemilihan. Terjadi di pedalaman Pulau Gomo. KPU Sumut wajib menyikapi. Sebab keberhasilan KPU Sumut dalam Pilkada adalah suksesnya Pilkada di Nias Selatan," tegas Fajar.

     

    Akan Diantisipasi

     

    Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menjelaskan, syarat dilakukannya perekaman data pemilih e-KTP dan surat keterangan (suket) yaitu setelah melakukan Coklit. Selanjutnya pemisahan masyarakat yang tidak memiliki e-KTP atau suket dan diserahkan ke Dinas Dukcapil Sumut. "Prinsip Pemilu adalah transparan dan akuntabel. Nama yang tidak masuk DPT akan terus kita antisipasi. Sebab di Pilkada ada aplikasi Sistem Penghitungan (Situng)," terangnya, sembari menambahkan, terkait mahasiswa yang merantau, KPU Sumut sudah melakukan kegiatan "go to campus" untuk menyampaikan agar tidak pulang kampung melainkan mengurus form A5. Mulia menyampaikan, Pokja Data Pemilih melibatkan beberapa Instansi terkait yang mengurus Data Pemilih. Meliputi Kanwil Kemenkumham, Polda dan Pangdam. "Kenapa telat alat peraga kampaye (APK) dilelang ? Menurut PKPU proses APK dilelang setelah Paslon ditetapkan. Sedangkan kaum disabilitas diantisipasi dengan membangun TPS yang mudah dijangkau," ungkapnya. Masalah lain, apabila ada Paslon berstatus ASN/PNS sampai 30 hari sebelum pencoblosan tanpa surat pengunduran diri, Mulia memastikan dilakukan pencoretan dari daftar Paslon. Soal warga di perkebunan, dia menyebut ada aturan PKPU menyatakan bahwa yang terdaftar sesuai KTP maka hak pilihnya tetap bisa diwujudkan di daerah tersebut. "Untuk Pileg dan Pilpres menggunakan e-KTP dan tidak berlaku suket. Untuk Situng hasil penghitungan suara paling lambat 2x24 jam kita akan tahu hasilnya," ucap Mulia. (MS/BUD)

     


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER