Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.281,   Bulan Ini : 52.148
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 21 April 2018 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 121 kali

    Bahas Kesiapan Pilkada 2018, DPRDSU Minta Paslon Kdh ASN/PNS yang Belum Mundur Dilapor ke BKD

    Budiman Pardede
    Komisi A DPRDSU saat menggelar RDP membahas kesiapan mengjadapi Pilkada 2018, Selasa kemarin di gedung Dewan. (Foto : www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoeli, ST, mempersoalkan status Paslon Kepala Daerah (Kdh) Gubernur, Walikota maupun Bupati yang masih terdaftar ASN/PNS tapi belum mengundurkan diri. Nezar memastikan, bila ada Paslon yang belum mundur secara resmi, maka sebaiknya segera dilapor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar diberhentikan sebagai ASN/PSN.

     

    Permintaan tersebut dilontarkan Nezar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kesiapan pengamanan Pemilu 2018 di Sumut, Selasa siang (17/4/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pengamatan www.MartabeSumut.com, tampak anggota Komisi A DPRDSU Philips PJ Nehe, Ir Doli S Siregar dan Ikrimah Hamidi. Kemudian Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Komisioner KPU Sumut Benget M. Silitonga dan Yulhasni. Hadir pula Kapolrestabes Medan Kombes Pol DR Dadang Hartanto, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Bakti, Kasat intelkam Polrestabes Medan AKBP Masana Sembiring, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol M Taufik serta Kasubbdit Waster Pam Obvit Poldasu AKBP JH S Tanjung.

     

    Harus Netral

     

    Nezar mengatakan, aparat, pemerintah dan penyelenggara Pemilu harus netral agar rakyat merasakan kualitas Pemilu sekaligus mendapat pembelajaran politik berharga. Bila masih ada Paslon Kdh berstatus ASN/PNS, Nezar percaya akan muncul masalah yang membuat kualitas Pemilu menjadi tidak fair. Beberapa realitas kritis pun disinggung Nezar karena dianggap ganjil. Diantaranya: alasaan melelang alat peraga kampanye (APK), kesiapan KPU Sumut menyediakan fasilitas TPS bagi kaum disabilitas, bagaimana cara KPU menjemput surat suara di daerah perkebunan, apakah pemberian sovenir diperbolehkan dan pernyataan di media massa soal hak DPR mengevaluasi KPU. "Kita mau tahu progress KPU mempersiapkan Pemilu. Begitu pula kesiapan aparat Polri," ucap Nezar.

     

    Sebelumnya, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, progress perkembangan provinsi ada 2, yaitu mendapat 2 calon  Kdh Pilgub yaitu No 1 Edy Ramayadi-Musa Rajekshah (Eramas) dan pasangan No 2 Djarot Saipul Hidayat-Sihar P Sitorus (Djoss). Menurut Mulia, KPU Sumut telah menyampaikan kepada 2 Paslon agar setiap melaksanakan kegiatan kampanye atau sosialisasi mengirimkan surat pemberitahuan ke Bawaslu dan Kepolisian. Debat calon disebutnya diadakan 3 kali yang akan diliput 6  stasiun Tv. "Pada tanggal 21 April 2018 KPU Sumut menetapkan DPT Pilgubsu. KPU Sumut sudah melakukan penelusuran terhadap data pemilih termasuk yang tidak memiliki E-KTP," ungkapnya, seraya menambahkan, kendala KPU Sumut dalam pelaksanaan Pilkada Sumut diantaranya: tahapan Pilkada berbarengan dengan PIlgubsu, masih ada masyarakat belum punya E-KTP, pendistribusian bahan pemungutan suara yang susah sampai di beberapa tempat, sulitnya merekrut anggota PPS yang profesional serta banyaknya masyarakat belum direkam membuat E-KTP. Mulia juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Polri agar tidak terjadi benturan dengan sesama Paslon pada saat kampanye sehingga dibuat zona personal. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER