Sabtu

15 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 15 Maret 2018 | 00:01 WIB

    Telah dibaca 360 kali

    Relokasi Mesjid Amal Silaturrahim, Nezar Djoeli Sesalkan Walikota Medan Tak Lindungi Rumah Ibadah

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST (pegang mic) berceramah saat tabliq akbar di Mesjid Amal Silaturahim kawasan Asia Mega Mas Medan, Selasa malam (13/3/2018). (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Kementerian PUPR mempunyai program membangun rumah susun di kawasan Asia Mega Mas Jalan AR Hakim Medan. Tahun 2012 rencana tersebut ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian antara Pemprovsu, Walikota Medan dan Perum Perumnas agar proyek rumah susun tidak berdampak pada pembongkaran atau relokasi Mesjid Amal Silaturrahim. Namun faktanya, mesjid yang berdiri sejak 1900-an itu akan direlokasi pengembang berinisial "BB" bekerjasama dengan Walikota Medan. Mesjid bakal dipindahkan ke lokasi gedung serbaguna (asset milik Pemko Medan) berjarak sekira 200 M dari tempat asal.

     

    Kronologis awal tersebut disampaikan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoeli, ST, kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (14/3/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Nezar pun langsung menyesalkan sikap Walikota Medan dan Pemprovsu lantaran tidak melindungi keberadaan rumah ibadah. "Selasa malam (13/3/2018) saya diundang tabliq akbar oleh pengurus Mesjid Amal Silaturrahim. Hadir Wakil Sekjen MUI KH Tengku Zulkarnain dan beberapa pimpinan Ormas Islam. Mereka minta DPRDSU ikut bersikap menolak rencana relokasi mesjid," ungkap Nezar. Seakan-akan difasilitasi Pemko Medan, lanjut Nezar lagi, areal mesjid 800 M2 justru akan direlokasi ke luasan tanah lebih kecil sekira 400 M2. Warga, pengurus mesjid dan ormas Islam disebutnya mempertahankan status lokasi mesjid supaya tidak dipindahkan.

     

    Jangan Langgar UU No 41/2004

     

    Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan itu menilai, berdasarkan UU No 41/2004 Pasal 67 ayat 1-3 tentang Badan Wakaf Islam, jelas dinyatakan bahwa mesjid yang berada di tanah wakaf tidak boleh digantikan peruntukannya tanpa seizin ahli waris wakaf, menteri agama, masyarakat sekitar serta orang-oarang yang berada di lingkungan suatu mesjid. Artinya, bila tetap dipaksakan, maka oknum-oknum yang terlibat akan dikenakan sanksi denda Rp. 400 juta atau kurungan 5 tahun penjara. "Rencana relokasi mesjid dilaksanakan dalam bulan ini. Pengurus mesjid mengatakan kepada saya, Badan Wakaf Kota Medan belum dilantik oleh Badan Wakaf Pusat. Sehingga rekomendasi Badan Wakaf lama tidak bisa dijadikan acuan kepada Perum Perumnas. Lagi pula, tidak ada surat Kemenag untuk mengizinkan pembongkaran," tegasnya.

     

    Politisi Partai NasDem itu mensinyalir, Walikota Medan menunjukkan sikap kurang bijaksana dan tidak bertanggungjawab menjaga rumah ibadah di Kota Medan. Sebab sejak 2010-sekarang, telah ada 12 rumah ibadah umat Islam yang dibongkar untuk alasan pembangunan. Diantaranya di Jalan Timor, Centre Point, Jalan Sudirman dan Mesjid Taqwa Polonia. Politisi muda tergolong vokal ini mendesak Pemko/Pemkab se-Sumut dan Pemprovsu supaya membuat Perda perlindungan rumah ibadah. Beberapa hari lalu, singkap Nezar mencontohkan, pihak Perum Perumnas dan pengembang "BB" nyaris bentrok dengan warga sekitar akibat ingin menggusur mesjid. Kemudian 2 minggu lalu warga demo ke kantor Walikota Medan menolak relokasi mesjid. "Janganlah sampai ada jatuh korban. Ini bukti ketidakpedulian Walikota Medan terhadap rumah ibadah. Kita tak mau hal miris serupa dialami umat agama lain," sindir Nezar Djoeli tak habis fikir. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER