Selasa

16 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 3.123,   Bulan Ini : 42.486
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 11 Maret 2018 | 00:13 WIB

    Telah dibaca 281 kali

    Kasus Penangkapan 2 Wartawan, Toni Togatorop: Harusnya Kapoldasu Lihat UU Pers Pasal 1 Ayat 11-13

    Budiman Pardede
    Ketua FP-Hanura DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM, saat dikonfirmasi di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua FP-Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Toni Togatorop, SE, MM, angkat suara terkait kasus penjemputan paksa (penangkapan) aparat Poldasu/Polres Pematang Siantar terhadap 2 wartawan media online Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, Selasa dini hari (6/3/2018). Toni menilai, media massa dan kalangan jurnalis jangan diam melainkan terus menyoroti/menyelidiki kemungkinan ketidaksenangan atas berita wartawan seputar dugaan gratifikasi oknum pejabat Polda Sumut senilai Rp. 3 Miliar dari tersangka penipuan proyek bernama Mujianto. Sedangkan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw diminta Toni memberi penjelasan jujur dan terang benderang supaya publik memahami. "Harusnya Kapoldasu melihat, membaca dan menerapkan Pasal 1 ayat 11-13 UU Pers No 40/1999," heran Toni kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu siang (10/3/2018).

    Berbicara melalui saluran telepon, Toni menyatakan miris mengetahui peristiwa yang terjadi. Dia mengecam oknum aparat Poldasu yang main "nyosor" menangkap jurnalis. Padahal, polisi seyogianya melindungi, mengayomi, melayani dan menggali sumber informasi yang benar sebelum melakukan penangkapan. "Jurnalis itu duta informasi yang mampu menghubungkan dan menggali berita untuk diketahui publik. UU Pers No 40 tahun 1999 jelas mengatur tugas/fungsi wartawan termasuk hak-hak publik. Hentikan praktik pemberangusan kebebasan Pers dengan modus apapun. Terus tuliskan dan beritakan apa-apa yang jadi fakta terkait penangkapan 2 wartawan itu," imbaunya.

    Pasal 1 Ayat 11-13 UU Pers


    Anggota Komisi B DPRDSU tersebut memastikan, bila ada pemberitaan jurnalis yang salah, keliru atau tidak benar, seharusnya kalangan aparat, pejabat, birokrat, wakil rakyat, konglomerat bahkan masyarakat menggunakan Bab I Pasal 1 ayat 11-13 UU Pers No 40 tahun 1999 tentang hak jawab dan hak koreksi publik. Tidak boleh asal main tangkap terhadap wartawan lantaran alasan subjektif tidak senang terhadap suatu pemberitaan. Kalau pasal itu tidak cukup, Toni juga menegaskan tersedia UU ITE No 19/2016 dan KUH Pidana. Sebab Toni meyakini, fungsi media massa, organisasi Pers dan jurnalis merupakan 1 kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Menjadi penyeimbang kehidupan berbangsa/bernegara sekaligus salah satu pilar demokrasi aspirasi rakyat. "Kok polisi main embat aja macam era Orde Baru ? Kan ada Pasal 1 ayat 11-13 ? Maunya panggil dulu, beri warning kalau salah, wujudkan hak-hak melalui UU Pers atau lakukan pendekatan. Kita duga penangkapan 2 wartawan ini ada unsur kolusi dan kejahatan persekongkolan," sindir Toni.

    Jangan Buat Jurnalis Ketakutan Berkarya


    Legislator asal Dapil Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat itu pun meminta kepada Kapoldasu segera meluruskan persoalan sejujur-jujurnya. Jangan membuat jurnalis terbenam dan ketakutan untuk berkarya akibat arogansi kekuasaan. Pers juga dipastikan Toni sangat berperan sebagai kontrol eksternal dalam melihat dan memberitakan berbagai kejadian-kejadian ditengah masyarakat. Seharusnya dibackup up, bukan diintimidasi, tidak diancam apalagi ditangkapi. Menurut dia, Pers memberi ruang transparansi publik sehingga ikut membawa wibawa pembangunan negara ke arah lebih baik. "Kita dorong kinerja wartawan sebagai duta informasi andal untuk menggali berita terkubur menjadi opini aktual," cetusnya mantap. Ketika fungsi Pers diwujudkan bertanggungjawab, timpal Toni lebih jauh, jangankan aparat/pejabat, Dewan Pers dan organisasi Pers saja tidak berhak memberangus kemerdekaan Pers dengan alasan subjektif semisal verifikasi, sertifikasi, uji kompetensi hingga dalih apapun. "Tapi kalau ada yang terbukti tidak bertanggungjawab, maka silahkan proses hukum ditegakkan. Bukan malah memberangus kemerdekaan Pers dengan modus-modus pembusukan budaya," ingat Toni blak-blakan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER