Jumat

21 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 181,   Bulan Ini : 52.509
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 8 Maret 2018 | 18:46 WIB

    Telah dibaca 386 kali

    HM Nezar Djoeli: Aparat, Pejabat, Dewan Pers & Organisasi Pers Jangan Hancurkan Kemerdekaan Pers

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoeli, ST, saat diwawancarai Di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Aparat, pejabat, birokrat, konglomerat, Dewan Pers, Organisasi Pers dan semua komponen lapisan masyarakat sebaiknya tidak menghancurkan kembali kemerdekaan Pers yang telah terbangun baik saat ini. Sebab, selain sebagai salah satu pilar demokrasi, Pers juga merupakan saluran aspirasi rakyat dan wartawan melalui informasi/tulisan. Artinya, rezim masa lalu pernah memasung Pers dengan format politik korporatis alias sistem wadah tunggal. Saat itu, Pers berhasil dibungkam dan dijadikan sub-ordinasi kekuasaan sehingga aspirasi rakyat dibelenggu sedemikian rupa.

     

    Peringatan keras tersebut dilontarkan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoeli, ST, menyahuti penjemputan paksa (penangkapan) aparat Polda Sumut/Polres Pematang Siantar terhadap 2 wartawan media online Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, Selasa dini hari (6/3/2018). Bila masalahnya menyangkut ketidaksenangan atas berita wartawan seputar dugaan gratifikasi oknum pejabat Polda Sumut senilai Rp. 3 Miliar dari tersangka penipuan proyek bernama Mujianto, maka Nezar memastikan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemaksaan kekuasaan melalui alat negara yang bertujuan menghancurkan kemerdekaan Pers. Nezar menilai, kebijakan aparat Polda Sumut menangkap 2 wartawan terindikasi kuat melanggar Bab I Pasal 1 ayat 8 UU No 40/1999 tentang Pers yang berbunyi: "Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik". Harusnya, tegas politisi Partai NasDem ini lagi, polisi memakai asas praduga tak bersalah. Bukan asal main tangkap lantaran tidak senang pada suatu pemberitaan. "Gak baik, gak bolehlah begitu. Tidak jamannya lagi bos. Tolong catat ya, aparat, pejabat, konglomerat, masyarakat bahkan Dewan Pers dan Organisasi Pers sendiri jangan lagi berperilaku menghancurkan kemerdekaan Pers. Sudah cukuplah era masa lalu Pers kita dipasung," ingat Nezar kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (8/3/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Wartawan Lalai & Salah, ada Proses

     

    Jika akhirnya wartawan terbukti lalai atau bersalah dalam tugas-tugas jurnalistik, Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan ini pun menyatakan ada banyak langkah termasuk proses hukum yang jadi keniscayaan untuk ditempuh. "Pakai mediasi melalui UU Pers atau UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 19/2016. Pada UU ITE Pasal 27, 28, 29 dan 30 mengatur jelas delik pidana penghinaan, pemerasan, hoax, ujaran kebencian, pengancaman hingga pencurian data elektronik. Ancamannya 4-7 tahun penjara. Pasal-pasal KUH Pidana bisa juga untuk menjerat. Jadi tolong jangan main tangkap dong," ingat Nezar. Pada sisi Dewan Pers dan Organisasi Pers, wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan itu mengaku mendengar penolakan besar atas istilah verifikasi media massa dan organisasi Pers yang disebut-sebut diterapkan Dewan Pers secara sepihak. Termasuk mendramatisir istilah sertifikasi dan uji kompetensi wartawan yang kerap dilakukan Organisasi Pers tertentu. Bagi dia, Bab V Pasal 15 ayat 2 ( f ) UU Pers No 40/1999 tentang Pers hanya berbunyi "fungsi Dewan Pers mendata perusahaan Pers" dan bukan verifikasi. Sedangkan kegiatan uji kompetensi/sertifikasi wartawan disebutnya sah-sah saja dilakukan Organisasi Pers sepanjang sifatnya untuk kalangan sendiri. Mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, singkap Nezar lagi, pada Bab V Pasal 9-20 secara lugas mengatur pelatihan kerja/profesi termasuk lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi/uji kompetensi terhadap setiap pekerja/profesi yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pelaksananya juga harus mempunyai otoritas khusus melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertugas sebagai pelaksana uji kompetensi kerja dan mendapatkan lisensi dari BNSP. Nezar mengimbau, menyangkut istilah verifikasi, sertifikasi/uji kompetensi, teramat bijak bila Dewan Pers, organisasi Pers tertentu atau pihak manapun tidak membuat penyesatan informasi kepada publik, instansi pemerintah, aparat dan swasta. "Itu sama saja ikut menghancurkan kemerdekaan Pers serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan internal jangan digeneralisir menggiring opini publik. Kan media massa banyak ? Kan organisasi Pers banyak ? Kan mereka tidak dibawah kendali struktur Dewan Pers atau organisasi Pers tertentu ? Pasal 28 UUD 1945 jelas mengatur hak asasi warga negara untuk berserikat/berkumpul," sindir Nezar Djoeli diplomatis. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER