Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 7 Maret 2018 | 19:07 WIB

    Telah dibaca 297 kali

    Reses DPRDSU di Medan Tuntungan, Dr Januari Serap Curhat Warga Soal Air PDAM Tirtanadi Bercacing

    Budiman Pardede
    Anggota DPRDSU Dr Januari Siregar, SH, MHum (2 dari kiri-depan) menunaikan Reses di Kel Mangga Kec Medan Tuntungan, Rabu (7/4/2018) pukul 11.00 WIB. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) asal Dapil Sumut II Medan Johor, Medan Polonia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Petisah, Dr Januari Siregar, SH, MHum, menunaikan agenda Reses, Rabu pagi (7/3/2018) di Jalan Karet Raya Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan. Siang harinya pukul 14.30 WIB, Dr Januari kembali Reses ke titik II menemui konstituen di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com saat Reses di Kelurahan Mangga, tampak hadir Staf Reses DPRDSU Evelyn Sitanggang, Lurah Mangga Wandro Malau, Camat Medan Tuntungan Gelora KP Ginting dan ratusan masyarakat. Warga yang hadir antusias menyampaikan curahan hati (Curhat) terkait masalah berkembang. Diantaranya air PDAM Tirtanadi Sumut mengandung cacing, keruh, kotor dan berpasir. Ada pula aspirasi seputar masalah pembuatan KTP yang selesai 3 bulan, konflik angkutan online dengan konvensional, pelebaran jalan, kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun hingga persoalan klasik banjir. Helen Siagian, salah satunya. Warga Lingkungan 17 itu secara terbuka menyampaikan masalah air PDAM Tirtanadi Sumut yang selalu keruh, kotor dan sering mati. "Sangat tidak layak diminum Pak. Bahkan sering keluar cacing. Tolong bantu kami menyelesaikan Pak. Sudah bertahun-tahun terjadi," pinta Helen. Sementara Dalimunte, warga komplek Karya Wisata Johor, menyampaikan permintaan pelebaran Jalan Kapten Purba sebab warga 9 kelurahan dan 24 lingkungan di Kec Medan Tuntungan kerap melintas. Sedangkan F Singarimbun mengherankan masalah PKB yang setiap tahun naik. "Saya bingung, nilai jual motor dan mobil kan selalu turun ? Kok PKB malah naik terus," keluhnya. Pada sisi lain, Singarimbun mempertanyakan juga pembuatan KTP yang selesai minimal 3 bulan. "Bulan 11 tahun 2017 saya urus KTP anak yang hilang. Bikin SIM aja selesai 5 menit dan pasport 3 hari. Kok KTP 3 bulan baru selesai ? Bahkan yang buat KTP baru 1 tahun selesai," ungkapnya, seraya menambahkan, sampai sekarang konflik angkutan konvensional dan online rentan terjadi lantaran angkutan online tidak mematuhi UU Jalan Raya, tidak berbadan hukum dan tidak memakai plat kuning. "Apa dasar hukum kendaraan berbasis online itu," tanya Singarimbun lagi. Yanti, warga Jalan Karet Raya ikut mempersoalkan pembelian gas yang harus memakai KTP.

     

    Januari Siregar Menjawab

     

    Menanggapi Curhat warga, Dr Januari Siregar menjelaskan, sampai sekarang air PDAM Tirtanadi memang banyak dikomplain masyarakat. Dia berjanji akan meneruskan hal tersebut kepada Komisi C DPRDSU. "Debet air dan jumlah pelanggan saja tidak sebanding. Bahkan sering digali sumur dan disambung ke pipa besar. Jadi wajarlah kalo kotor, keruh dan bercacing," sindir politisi PKPI itu. Menyinggung pelebaran Jalan Kapten Purba, Januari menyatakan suatu keharusan. Sementara persoalan banjir di Kota Medan telah sering diusulkan agar dibangun waduk penampung air di wilayah Johor. Lalu melakukan pengerukan sungai secara terjadwal, perbaikan saluran drainase dan parit-parit. "Kalo waduk dibuat pasti cukup menampung air hujan atau banjir kiriman. Tapi Pemko Medan ini bebal saya lihat," herannya. Terkait kenaikan PKB, Dr Januari memperkirakan pemerintah pusat butuh dana pembangunan. Namun Pemprovsu disebutnya tertutup tentang pajak bagi hasil BBM ke daerah. "Bila Pemprovsu ditanya, mereka selalu banyak alasan. Pembuatan KTP tolong dipercepat-lah. Jangan ada alasan server, keterbatasan komputer, printer atau masalah cetak," tegasnya melirik lurah dan camat, sembari menambahkan, permasalahan angkutan online sudah 2 kali disampaikan ke pemerintah pusat tapi Menhub berdalih bukan ranahnya melainkan Kemen Kominfo. Dr Januari pun memastikan secepatnya menyalurkan semua Curhat rakyat yang menjadi kewenangan Kota Medan, Provinsi Sumut serta pemerintah pusat. Untuk diketahui, titik III Reses akan dilakukan Dr Januari di Jalan Wijaya Kusuma Pasar 4 Tanjung Sari Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang, Kamis (8/3/2018) pukul 10.00 WIB. Sore harinya pukul 16.00 WIB, Dr Januari mengakhiri agenda Reses dengan menjumpai warga di Jalan Merak Kel Sei Kambing B Kec Medan Sunggal. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER