Minggu

16 Des 2018

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 7 Maret 2018 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 316 kali

    Dr Januari Siregar: Masalah Hutan Register 40 Melelahkan, Segera Eksekusi Tanpa Tebang Pilih

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi A DPRDSU Dr Januari Siregar, SH, MHum, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin siang (5/3/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Dr Januari Siregar, SH, MHum, meminta pemerintah segera mengeksekusi hutan Register 40 di Kab Padang Lawas (Palas) dan Kab Padang Lawas Utara (Paluta). Hal itu dinilai Januari urgen sebab menjadi bom waktu bila dibiarkan berkepanjangan. "Harus cepat dieksekusi. Selama ini tak ada perhatian pemerintah. Kalo kita konsekuen dengan keutuhan lingkungan, ya 54 perusahaan di sana wajib diperlakukan sama. Jangan cuma kebun DL Sitorus saja diributkan. Harus semuanya dong," tegas Januari kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (5/3/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Tanggapan tersebut diaampaikan Januari menyahuti aksi mahasiswa menuntut eksekusi hutan Register 40 ke kantor Dinas Kehutanan, Senin pagi (5/3/2018) di Jalan SM Raja Medan. Politisi PKPI ini mengakui, eksekusi hutan Register 40 di Kab Padang Lawas (Palas) telah dikukuhkan berdasar Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Menurut dia, PT Inhutani IV selaku Badan Pelaksana Pengelola Sementara (BPPS) Hutan Register 40 sebaiknya serius mengambil alih asset yang sudah dirampas negara sesuai Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 2642 K/Pid/2006. Kemudian menjalankan operasional dengan penunjukan mitra secara transparan, meninjau kembali keberadaan mitra yang telah ditunjuk serta penegakan hukum di Register 40 dilakukan sungguh-sungguh agar asset-asset negara bisa dikelola secara jelas.


    Eksekusi Semua

     

    Legislator asal Dapil Sumut II Medan Johor, Medan Polonia, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Petisah itu yakin, semua masalah di hutan Register 40 harus ditinjau dan dieksekusi. Bukan hanya meributkan masalah PT Torganda milik DL Sitorus saja. "Orang sudah capek-capek buka lapangan kerja malah digusur Menhut dan MA," herannya. Januari pun blak-blakan membeberkan kasus lain di hutan Register 18 Simalungun yang sudah menjadi lahan perkebunan. Belum lagi di wilayah Kab Asahan, Kab Langkat, Kab Labuhan Batu dan Kab Batubara. Bila Kita masih mau jujur, sindir Januari, banyak hutan lindung dan hutan bakau yang dibabat jadi lahan perkebunan komersial. Dilakukan secara massif oleh perusahaan tertentu dan melibatkan oknum pejabat, aparat dan birokrat di Sumut. "Jadi saya tidak setuju bila cuma hutan Register 40 saja dieksekusi. Keputusan MA itu merugikan kepentingan Nasional bila sifatnya tebang pilih," cetus wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut, seraya mensinyalir, banyak petinggi Muspida Plus Sumut yang tergolong kapitalis nasional membabat hutan Register. Pun demikian, bagi Januari, sistem hukum negara yang incracht (berkekuatan hukum tetap) adalah produk yang menjadi kesepakatan nasional dan patut didukung. Kalau keputusan MA berkekuatan hukum tetap, dia berharap segera dieksekusi sebab sudah 11 tahun berlalu tanpa kejelasan. "Masalah ini cukup melelahkan kita semua. Silahkan 54 perusahaan di sana melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Tapi ayo hentikan pola-pola kapitalis nasional di hutan Register 40," tutup Januari dengan nada tinggi.

     

    Data dihimpun www.MartabeSumut.com, saat ini Dishut Sumut hanya sebagai Badan Pengawas Pengelolaan Sementara Hutan Register 40 Palas berdasarkan SK Menhut RI Nomor 358/Menhut-II/2008. Jauh-jauh hari pihak PT Inhutani IV menginformasikan, sebelum Keputusan MA RI Nomor 2642 K/Pid/2006 dikeluarkan, sebanyak 47 ribu Ha hutan Register 40 Palas dikuasai oleh 4 koperasi. Meliputi; 23 ribu Ha perkebunan kepala sawit serta seluruh bangunan yang ada dikelola. Begitu pula kebun sawit seluas 24 ribu Ha dan segala bangunan yang dikelola di sana. Semua asset akhirnya dirampas negara melalui Departemen Kehutanan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER