Rabu

19 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 82,   Bulan Ini : 49.399
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 23 Februari 2018 | 00:21 WIB

    Telah dibaca 328 kali

    GWI Medan Dilantik, KAJI Unit DPRD Sumut Ingatkan Pengawalan Kreativitas Jurnalis yang Berkarya

    Redaksi
    Pengurus KAJI Unit DPRD Sumut, DPP GWI dan DPD GWI Sumut berfoto bersama usai pelantikan, Kamis siang (22/2/2018). (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Konstitusi Negara dan pemerintah Indonesia menjamin seluruh warga untuk berserikat/berkumpul sesuai aktivitas masing-masing. Dituangkan tegas melalui UUD 1945 Pasal 28 huruf (a) sampai (f) yang mengamanatkan terwujudnya kemerdekaan mengeluarkan fikiran, pendapat serta hak memperoleh informasi. Konsekwensi logis yuridis formal lain dituangkan pada Pasal 1 ayat 5 UU Pers Nomor 40/1999. Memberi 2 defenisi terhadap organisasi Pers, yaitu yang didirikan wartawan dan perusahaan penerbitan Pers. Oleh sebab itu, atas nama konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal, tidak ada 1 pihak pun mampu melarang pendirian/pembentukan atau perhimpunan suatu organisasi bahkan tidak ada pula yang bisa memaksa seseorang masuk jadi anggota suatu organisasi tanpa kemauan hati sendiri. Artinya, khusus organisasi Pers, keberadaannya dituntut memenuhi ketentuan UU dan berkewajiban mengawal kreativitas anggota/jurnalis agar berkarya dan beretika menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

     

    Peringatan tersebut disampaikan Ketua Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos, tatkala menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kota Medan periode 2018-2023, Kamis siang (22/2/2018) di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam Medan. "Selamat berkarya kepada Ketua DPC GWI Medan Erwin Siregar, Sekretaris P Simbolon/jajaran yang telah dilantik secara resmi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GWI Sumatera Utara (Sumut) Jasman, SH dan disaksikan Ketua Umum DPP GWI Morris Giawa, SE. Saya harap organisasi GWI konsisten mengawal kreativitas jurnalis selaku anggota/rekan. Bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kalangan jurnalis," ucap Budiman Pardede, yang saat itu didampingi Sekretaris KAJI Unit DPRD Sumut Reza Fahlefy S.I.Kom, Bendahara Sozato Gea alias Yanto, Wakil Bendahara Amsari, anggota Herry B Manalu dan Parsaoran Sitorus. Acara dimulai dengan doa, tarian-tarian adat dan laporan Ketua Panitia Anggiat Siahaan. Tampak hadir Humas Polsek Sunggal Aiptu Irianto Wijaya serta perwakilan pejabat Diskominfo Kota Medan.

     

    Kompetensi Organisasi Pers, Media Massa & Jurnalis

     

    Pada sisi lain, Budiman Pardede berbicara pula soal maraknya kehadiran organisasi Pers, media massa dan sosok-sosok jurnalis di era kekinian. Menurut dia, kehadiran ke-3 unsur tersebut sangat positif dalam bingkai penguatan pilar demokrasi di Indonesia. Namun Budiman Pardede meyakini, kompetensi ke-3 unsur hanya bisa disebut kompeten bila dilandasi semangat berkarya, beretika dan bertanggungjawab menjalankan fungsi/tugas. Jurnalis yang menulis aktif di salah satu Harian terbitan Medan dan media online ini melanjutkan, keberadaan 3 unsur tersebut tidak bisa diukur dari istilah-istilah baru yang muncul sejak beberapa tahun terakhir. Diantaranya: verifikasi media massa ala Dewan Pers, sertifikasi hingga uji kompetensi wartawan. Ketiga istilah itu dinilainya bagus diterapkan dan memang tidak pernah terdengar pada era rezim Orde Baru. Namun Dewan Pers diimbaunya tidak boleh ujug-ujug jadi pahlawan kesiangan. Sebab tidak punya hak untuk memverifikasi media massa. "Tugasnya jelas dalam Bab V Pasal 15 hanya mendata dan menjembatani masalah-masalah Pers. Jadi jangan langgar aturan. Jangan berangus kemerdekaan Pers dengan membuat selebaran-selebaran "gelap" yang menyesatkan publik. Seolah-olah media massa yang tidak terverifikasi itu bukan media massa. Kan Dewan Pers tidak punya hubungan struktural apapun dengan media-media massa di Indonesia ? Saya ajak semua wartawan dan organisasi Pers di Indonesia melawan penzoliman, ketidakadilan dan model pemberangusan Pers yang sistematis ini," imbau Budiman Pardede dengan nada tinggi. Menyinggung sertifikasi dan uji kompetensi wartawan, Budiman Pardede mengapresiasi bila ada organisasi Pers tertentu yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksud memperbaiki kinerja wartawan. Tapi sekali lagi, imbuh Budiman Pardede, kegiatan itu hanyalah versi organisasi Pers masing-masing dan tidak boleh memunculkan perilaku mendiskreditkan/mengerdilkan jurnalis lain melalui aktivitas pembusukan budaya. "Tidak boleh ada penyesatan informasi ke publik seolah-olah menyatakan bahwa wartawan hasil uji kompetensi oranisasinyalah yang boleh dilayani institusi negara/swasta," ingatnya. 

     

    Alasannya, lanjut Budiman Pardede lagi, di era Orde Baru - sampai sekarang. Negara dan pemerintah Indonesia belum pernah menunjuk 1 otoritas resmi yang berhak melakukan verifikasi media massa/organisasi Pers atau menetapkan 1 lembaga khusus untuk melakukan sertifikasi/uji kompetensi wartawan Indonesia. Verifikasi media massa, organisasi Pers dan uji kompetensi wartawan dipercayanya sangat mulia tapi bukan dengan cara-cara sepihak melanggar aturan apalagi bertujuan merampas HAM atau mengerdilkan/mendiskreditkan keberadaan jurnalis, media massa serta organisasi Pers. Bagi Budiman Pardede, organisasi Pers dan media massa apapun bisa melakukan kegiatan uji kompetensi wartawan sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. "Jangan sampai ada organisasi Pers/media massa tertentu yang mengklaim atau merasa paling berhak melakukan kegiatan uji kompetensi wartawan. Jangan seolah-olah mereka paling kompeten melakukan kegiatan uji komptensi wartawan. Karena kegiatan begituan merupakan wujud pelatihan biasa saja yang memerlukan pelatih/praktisi dengan skill ilmu jurnalistik, sastra dan komunikasi. OKP seperti GMKI dan HMI sering kok mendidik anggotanya melalui Kursus Latihan Kepemimpinan (KLK)," ujarnya mencontohkan. Makanya, Budiman Pardede heran sekali melihat geliat Dewan Pers yang justru tega menzolimi wartawan, media massa dan organisasi Pers. Lalu dengan enteng menganggap suatu organisasi Pers dan media massa yang tidak terverifikasi adalah tidak kompeten untuk dilayani publik. "Silahkan saja Dewan Pers ambil mitra tapi jangan buat informasi kepada publik/institusi pemerintah/swasta dengan selebaran/propaganda menyesatkan. Itu sama saja memberangus kebebasan/kemerdekaan Pers. Saya minta Presiden Jokowi menertibkan perilaku lembaga negara/organisasi Pers yang memakai uang rakyat/APBN/APBD tapi sengaja merampas HAM atau membunuh kemerdekaan Pers di Indonesia," cetusnya.

     

    Hentikan Status Quo & Pengerdilan Pers

     

    Budiman menyarankan, Dewan Pers sebaiknya kembali kepada peran yang diatur UU Pers. Bukan malah menghadirkan lembaga negara yang mempertahankan status quo era rezim Orde Baru dan menghancurkan iklim kemerdekaan Pers. "Hentikan politisasi, pengerdilan, pengebirian media massa, wartawan dan organisasi Pers. Segudang dalih semisal verifikasi atau apapun bisa dicari-cari tapi faktanya mereka langgar UU Pers. Presiden Jokowi tegas sekali mendukung iklim kebebasan Pers bertanggungjawab. Beliau memerintahkan pemberantasan berita hoax (bohong). Bukan sebaliknya Dewan Pers terindikasi kuat memberantas kemerdekaan Pers. Macam tak ada kerjaan aja," heran Budiman Pardede. Logikanya, simpul Budiman Pardede lebih jauh, ketika muncul konflik pemberitaan antara wartawan/media massa dengan publik, maka UU Pers bisa dipakai sebagai acuan penyelesaian sengketa. Namun kalau menyangkut delik pelanggaran pidana, Budiman memastikan penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan yang patut ditempuh oleh semua pihak. "Bahkan ada pula UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 19/2016 Pasal 27, 28, 29 dan 30. Jelas sekali mengatur delik pidana penghinaan, pemerasan, hoax, ujaran kebencian, pengancaman hingga pencurian data elektronik. Ancamannya 4-7 tahun penjara. Profesi jurnalis bukan macam guru yang disertifikasi langsung naik gaji. Trus, apa Dewan Pers yang membiayai pendirian media massa dan organisasi Pers di Indonesia sehingga berani mendikte urusan rumah tangga orang lain bahkan menjelek-jelekkannya kepada publik ? Wartawan saja dilarang onani (syur sendiri) menulis, kok sekarang Dewan Pers yang onani dengan kebijakannya ? Benar-benar lelucon Dewan Pers yang sangat tidak menggelikan," sindir pria yang baru 23 tahun menggeluti profesi jurnalis. (MS/RED)

     


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER