Minggu

25 Feb 2018

Pengunjung Hari Ini : 213,   Bulan Ini : 71.299
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 15 Februari 2018 | 08:58 WIB

    Telah dibaca 84 kali

    Datangi Kantor Gubsu, Massa ATO Tuntut Pencabutan Permenhub 108/2017

    Redaksi
    Massa Asosiasi Transportasi Online (ATO) berunjukrasa ke kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu pagi (14/2/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

     www.MartabeSumut.com, Medan


    Ratusan demonstran berbendera Asosiasi Transportasi Online (ATO) dan Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo (Forgammka) berunjukrasa ke kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (14/2/2018). Dalam aksinya, massa menyerukan penolakan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108/2017 tentang peraturan pengganti Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yang menjadi payung hukum angkutan taksi online.

    Pantauan www.MartabeSumut.com, pengunjukrasa tiba di kantor Gubsu pukul 09.30 WIB. Mereka langsung berkumpul di depan pagar pintu masuk sembari memajang poster, spanduk dan berorasi bergantian. "Mahkamah Agung telah menganulir 14 pasal yang terdapat dalam Permenhub No 26/2017. Peraturan  pengganti tertuang dalam Permenhub No 108 tahun 2017 yang ditandatangani Menhub tanggal 24 Oktober 2017 dan disebut-sebut berlaku efektif mulai 1 November 2017. Tapi Permenhub No 108/2017 belum mengikat apalagi akan diterapkan Gubsu 15 Februari 2018. Sebab hakim MA saat ini masih menilai muatan Permenhb 108," teriak Julianus Sembiring dalam orasinya, salah satu demonstran. Dia memastikan, apabila Pemprovsu tetap memaksa mengeluarkan aturan teknis pelaksana Permenhub 108/2017, maka itu merupakan kebijakan cacat hukum dan ilegal. "Kami juga mengecam keras pernyataan Walikota Medan di media massa beberapa waktu lalu terkait ancaman mencabut SIM driver online. "Urusan SIM itu ranah Polri, bukan Walikota Medan dengan dalih Permenhub 108/2017," ingatnya.

    Di lokasi aksi, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi, Pimpinan Aksi Irwanta Tarigan. Bagi Irwanta, sangat tidak bijaksana bila Gubsu ngotot menerapkan Permenhub No 108/2017di Sumut. "Karena masih uji materi di MA dan belum berkekuatan hukum tetap," ucapnya. Tarigan menegaskan, kehadiran 150 ATO, puluhan Forgammka dan mahasiswa ke kantor Gubsu bertujuan mengingatkan Pemprovsu menaati hukum. Artinya, lanjut Tarigan lagi, Kemenhub dan Pemprovsu seharusnya berdiri di tengah rakyat serta mengakomodir aspirasi semua pihak. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha. "Ada 9 substansi yang jadi perhatian khusus MA soal Permenhub No 108 Tahun 2017. Yaitu argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, pengaturan peran aplikator hingga Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)," singkapnya.

    Defenisi 9 Substansi Permenhub 108/2017

    Perlu diketahui, ke-9 substansi Permenhub 108/2017 ini meliputi: pertama, argometer. Mengatur besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Kedua, Wilayah Operasi. Semua taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan Ketiga, pengaturan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/Gubernur sesuai kewenangannya. Keempat, STNK. Harus atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kelima, kuota. Ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya. Keenam, domisili TNKB. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai wilayah operasi. Ketujuh, persyaratan Izin. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi. Kedelapan, SRUT. Kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku. Kesembilan, pengaturan peran aplikator. Perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum. (MS/DEKS)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER