Sabtu

18 Agu 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.386,   Bulan Ini : 60.447
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 8 Februari 2018 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 347 kali

    Proyek Lau Simeme Sisakan Masalah Lahan 420 Ha, Fahrizal & Donald: Awas Bom Waktu Keresahan Sosial

    Budiman Pardede
    Wakil Ketua Komisi D DPRDSU Fahrizal Efendi Nasution, SH (kiri) dan anggota Komisi D Donald Lumban Batu, SE saat dikonfirmasi di gedung Dewan, Rabu siang (7/2/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Fahrizal Efendi Nasution, SH dan anggota Komisi D DPRDSU Donald Lumban Batu, SE, heran. Bingung mengetahui masalah pembebasan tanah rakyat sekira 420 Ha tak kunjung tuntas di kawasan proyek nasional Bendungan Serba Guna Lau Simeme Kecamatan Sibiru-biru Kab Deli Serdang. Kedua legislator pun mengingatkan pemangku kepentingan untuk mengawal proyek Rp. 1,5 T itu agar tidak jadi bom waktu keresahan sosial namun bermanfaat terhadap rakyat Sumut.

     

    Fahrizal Efendi Nasution, SH, misalnya. Usai RDP bersama Pemkab Deli Serdang, Kanwil BPN Sumut, Kepala BPN Deli Serdang dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Medan, Selasa siang (6/2/2018), Fahrizal mengatakan, sedikitnya 270 KK masih menuntut ganti untung tanah. "Pembebasan lahan belum beres. Pemerintah wajib memberi ganti untung kepada rakyat, bukan ganti rugi," tegasnya kepada www.MartabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Sebab, bila ganti untung telah selesai, politisi Partai Hanura ini memastikan bakal muncul persoalan baru terkait relokasi. "Makanya jangan sampai jadi bom waktu keresahan sosial. Lakukan ganti untung tanah dan relokasi warga secara manusiawi. Proyek Lau Simeme harus memberi manfaat," imbau Legislator asal Dapil Sumut VII Kab Tapsel, Kab Madina, Kab Padang Lawas, Kab Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidimpuan ini. Fahrizal mengungkapkan, pada 22 Juni 2016, lokasi lahan proyek Lau Simeme mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut-LH) RI. Mengacu SK No.579 Menhut RI tahun 2014, lanjutnya lagi, lahan tersebut merupakan tanah negara dengan status Hutan Produksi Tetap (HPT). "Di lapangan terdapat lahan yang diusahai rakyat berupa tanaman serta pohon duku," terang Fahrizal.

     

    Lima Manfaat

     

    Sementara Donald Lumban Batu berpendapat, proyek Lau Simeme tergolong strategis dan patut disukseskan bersama. "Saya rasa proyek Lau Simeme akan memberi 5 manfaat untuk daerah Sumut," yakin Donald kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (7/2/2018) di gedung Dewan. Politisi Partai Gerindra itu merinci, 5 manfaat tersebut meliputi: pertama, sarana kendali banjir Kota Medan dan Kab Deli Serdang kurun 25-50 tahun kedepan. Kedua, membantu suplemen air baku PDAM Tirtanadi Sumut 3.000 Liter/detik. Ketiga, sumber dan suplai pengairan untuk daerah irigasi Bandar Sidoras seluas 3.082 Ha dan menghasilkan daerah irigasi seluas 185 Hektare. Keempat, suplai energi tambahan listrik (PLTA mini) berkapasitas 2,2 MW serta kelima sebagai sarana pariwisata air. "Nah, tolong pemangku kepentingan cepat menyelesaikan masalah yang tersisa," pinta legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Humbahas, Kab Samosir, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu.

     

    Terpisah sebelumnya, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Kepala BWSS II Sumatera Roy Pardede melalui Staf Antoni Siahaan, Selasa sore (6/2/2018). Dikonfirmasi via jejaring pesan WhatsApp, Antoni Siahaan membenarkan pembebasan lahan Lau Simeme terbentur tuntutan ganti rugi tanah masyarakat sehingga tahapan relokasi belum dilakukan. "Skema pembebasan lahan menggunakan UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum," ungkapnya. Saat ini, imbuh Antoni lebih jauh, pihaknya terus berupaya memproses identifikasi/inventarisasi tanah oleh Satgas A dan Satgas B. Sedangkan jumlah KK terkena dampak disebutnya sekira 270 KK dengan luas tanah 420 Ha. "Warga di sana berharap proses ganti rugi segera beres lantaran ingin memulai usaha baru," tutup Antoni Siahaan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER