Minggu

25 Feb 2018

Pengunjung Hari Ini : 224,   Bulan Ini : 71.310
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Rabu, 7 Februari 2018 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 110 kali

    Jaga Ekosistem Laut, Toni & Faisal Minta Pemerintah Tertibkan Alat Tangkap Ikan Ilegal

    Budiman Pardede
    Toni Togatorop, SE, MM (kiri) dan M Faisal, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jl Imam Bonjol Medan, Selasa siang (6/2/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Aksi ribuan orang berbendera Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/2/2018) pukul 10.45 WIB, mendapat reaksi dari Ketua FP-Hanura DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM dan Ketua Komisi B DPRDSU M Faisal, SE. Kedua legislator pun mengimbau pemerintah/aparat hukum menertibkan alat tangkap ikan ilegal, menindak para pelanggar aturan, menjaga ekosistem laut dan melindungi perekonomian nelayan tradisionil.

     

    Dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Selasa siang (6/2/2018) di gedung Dewan, Toni Togatorop dan Faisal sepakat mengatakan, saatnya aparat mengambil langkah tegas terhadap pemilik kapal-kapal pribadi/swasta yang melanggar Permen Kelautan Perikanan (KP) Nomor 71/-Permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan serta penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI): Sebab, operasional alat tangkap ikan yang dilarang berimplikasi pada efek domino negatif atas kehidupan nelayan dan keutuhan lingkungan alam. "Saya minta Polda Sumut, Dinas Perikanan/Kelautan Sumut, Kepolisian Perairan dan TNI AL bersinergi melakukan penertiban. Antisipasi segala aktivitas pengusaha yang rentan menggunakan alat tangkap ikan merugikan itu. Tegakkan aturan, jangan ada pembiaran," imbau Toni dengan nada tinggi. Apalagi, lanjut Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat ini, Presiden Jokowi dan Kementerian Kelautan/Perikanan RI telah jauh-jauh hari mengamanahkan pemberantasan aksi ilegal fishing dan praktik pemakaian alat tangkap yang merugikan. Anggota Komisi B membidangi perekonomian/perikanan itu menyarankan, aparat/pemerintah perlu menjadwalkan penggerebekan kapal-kapal yang tetap membandel. "Saya rasa urgen disikapi. Supaya kehidupan nelayan tradisionil sejahtera dan ekosistem laut kita terlindungi. Saya sesalkan bila ada pembiaran dari aparat/pemerintah," tutup Toni, sembari meminta Gubsu membentuk Satgas penertiban alat tangkap ikan.

     

    Tenggelamkan Kapalnya

     

    Lebih keras lagi dilontarkan Ketua Komisi B DPRDSU M Faisal, SE. Bagi politisi Partai Golkar tersebut, pemerintah/aparat jangan memberi ruang pelanggaran aturan di seluruh perairan Indonesia. "Harus tegas dong. Kalo perlu tenggelamkan aja kapal-kapal yang tetap memakai alat tangkap ilegal," imbau Faisal blak-blakan. Pada sisi lain, Faisal mengingatkan juga keberadaan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Hayati berserta Ekosistemnya. Menurut dia, semua jajaran pemerintahan dan aparat bertanggungjawab penuh menjalankan penerapan UU No 5 tahun 1990. Pasalnya, UU itu mengandung 3 perintah sakral diantaranya: menjaga, melindungi dan melestarikan alam/lingkungan hidup. Artinya, timpal wakil Rakyat asal Dapil Sumut II Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Polonia, Medan Maimoon dan Medan Johor itu lagi, pembiaran perusakan lingkungan laut sama saja memuaskan kepentingan komersial pengusaha dan menyuburkan praktik kolusi oknum-oknum aparat/pemerintah. "Kita mau semua potensi pemerintah/aparat hukum di Sumut bersinergi menegakkan hukum lingkungan melalui payung UU No 5 tahun 1990. Jangan sampai ekosistem laut hancur dan perekonomian nelayan kecil tersungkur," tutup Faisal diplomatis, seraya berjanji menjadwalkan RDP Komisi B  pada Maret 2018 untuk memanggil para pihak terkait. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER