Selasa

22 Mei 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.335,   Bulan Ini : 51.202
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Selasa, 6 Februari 2018 | 00:07 WIB

    Telah dibaca 191 kali

    Massa ANSU Ngadu ke DPRDSU, Protes Alat Tangkap di Perairan Sumut yang Langgar Permen KP No 71/2016

    Budiman Pardede
    Beberapa anggota DPRDSU menerima aksi ribuan nelayan asal kab/kota Sumut, Senin (5/2/2018) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ribuan orang berbendera Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (5/2/2018) pukul 10.45 WIB. Massa pun mengadukan kapal-kapal milik pribadi dan swasta yang melanggar Permen Kelautan Perikanan (KP) Nomor 71/-Permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan serta penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI):

     

    Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi, aksi massa mengakibatkan ruas Jalan Pengadilan, Jalan Diponegoro, Jalan Maulana Lubis dan Jalan Imam Bonjol mengalami kemacetan parah. Bahkan polisi terpaksa menutup ruas Jalan Imam Bonjol depan gedung DPRDSU sejak pukul 11.00 WIB - 14.45 WIB. Salah satu pengunjukrasa, Syawaluddin, dalam orasinya mengungkapkan, saat ini nelayan di perairan Kab Batubara menderita akibat banyaknya kapal penangkap ikan beroperasi melanggar Permen KP Nomor 71/-Permen-KP/2016. Dia menyesalkan aktivitas melawan aturan itu terkesan dibiarkan aparat dan pejabat terkait. "Bukan hanya di Batubara tapi hampir semua perairan Sumut. Makanya kami para nelayan datang dari berbagai kab/kota Sumut meminta DPRDSU segera melakukan fungsi pengawasan," cetus Syawaluddin. Dia pun membeberkan beberapa alat tangkap yang dilarang namun marak beroperasi diantaranya: pukat harimau, pukat tarik meliputi dogol, scottish seines, pair seines, cantrang dan lampara dasar. Kemudian pukat hela (trawls) meliputi pukat hela dasar, pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela dasar udang serta perangkap ikan peloncat. "Kenapa pemerintah dan aparat berwenang membiarkan kapal-kapal penangkap ikan itu beroperasi di perairan Sumut? Kami sudah menangkap beberapa kapal yang melanggar aturan pada 11 Januari 2018 tapi dilepaskan aparat. Ada apa ? Kalo memang aparat dan pemerintah mau hancurkan biota laut Indonesia, biar kami tahu. Tolong DPRDSU bersikap agar ikut menegakkan Permen KP Nomor 71/-Permen-KP/2016," imbau Syawaluddin.

     

    Empat Sikap DPRDSU

     

    Selang 15 menit berorasi, sedikitnya 20 perwakilan massa diterima di ruang Banmus Lantai I oleh anggota DPRDSU Drs H Aripay Tambunan, MM, Mustofawiyah Sitompul dan Zulfikar. Tampak pula perwakilan Polrestabes Medan serta Doni M Faisal selaku Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan. Usai melakukan dialog bersama pengunjukrasa, DPRDSU akhirnya mengeluarkan 4 sikap. Pertama, DPRDSU akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang perikanan dan kelautan di Sumut. Kedua, DPRDSU mendukung aksi nelayan tradisional. Ketiga, DPRDSU sepakat menolak operasional alat tangkap yang diatur Permen KP Nomor 71/-Permen-KP/2016 dan keempat DPRDSU mendukung realisasi semua aturan Menteri Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia. Ke-3 legislator juga berkenan menemui ribuan pengunjukrasa yang bertahan di luar pagar gedung Dewan. Puas mendapat tanggapan, massa akhirnya membubarkan diri pukul 14.45 WIB. Saat itu pula polisi langsung membuka ruas jalan yang sempat ditutup untuk umum. Terpisah, masih di gedung DPRDSU, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi Kepala Stasiun PSDKP Belawan Doni M Faisal. Menurut Doni, pihaknya akan meminta back up dari kementerian dan siap menindak kapal-kapal yang melanggar aturan di perairan Sumut. "Kita akan turun ke lapangan melakukan penertiban. Sebab areal PSDKP Belawan cukup luas. Membawahi seluruh perairan wilayah Sumut kecuali Sibolga. Perairan Langsa Aceh dan Rokan Hilir Riau itu juga masuk areal kerja kami," aku Doni. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER