Sabtu

18 Agu 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.402,   Bulan Ini : 60.463
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 5 Februari 2018 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 198 kali

    Anggaran JKN di Sumut Rp 92 Miliar, DPRDSU Ingatkan Warga Miskin Masuk BPJS Kesehatan

    Budiman Pardede
    Komisi E DPRDSU menggelar RDP membahas jaminan kesehatan masyarakat Sumut, Jumat (2/2/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Firman Sitorus, SE, mengingatkan para pemangku pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumut benar-benar merealisasikan tepat sasaran anggaran Rp. 92 Miliar yang dialokasikan APBD Sumut tahun 2017. Sebab, hingga kini masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

     

    Menurut Firman, sejak tahun 2014 - 2018 menunaikan agenda Reses, tidak sedikit warga miskin mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan. "Kami Reses menemukan fakta tersebut. Apakah masih ada kesempatan bagi rakyat miskin memiliki kartu BPJS Kesehatan ? Berapa sebenarnya quota di Sumut dengan anggaran Rp. 92 Miliar itu," cetus Firman dalam RDP Komisi E DPRDSU yang digelar Jumat siang (2/2/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Politisi Partai Hanura ini pun menuntut pihak BPJS Kesehatan Sumut, Dinkes Sumut dan Dinas Kependudukan di daerah benar-benar bisa memasukkan data warga miskin tepat sasaran. "Kapan kartu mereka keluar ? Kita sebut PBI tapi kenapa dibatasi," cecar Firman. Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Sumut dr Budi M Arief, Kasubbid Kesehatan/Kesra Bappeda Sumut Hendra Yudi dan Kabid Yankes Sumut dr Hatati, MKes. Apalagi, timpal Firman lebih jauh, warga cenderung menduga anggota Dewan pembohong lantaran selalu mengumpulkan KK/KTP. "Tapi kartu BPJS mereka tidak kunjung terealisasi kurun 4 tahun. Dapil saya Sumut III Kab Deli Serdang. Saya dituduh pembohonglah, berpolitiklah dan sebagainya. Tolonglah data warga miskin dimasukkan secara cermat," imbau Firman.

     

    Dana Pemeliharaan Kesehatan Rakyat

     

    Menanggapi hal tersebut, Kasubbid Kes Kesra Bappeda Sumut Hendra Yudi, menjelaskan, anggaran JKN tahun 2017 Rp. 92 Miliar memang diperuntukkan terhadap 330 ribu jiwa warga Sumut. "Memang masuk APBD Sumut untuk pemeliharaan kesehatan warga Sumut," akunya. Sedangkan Kabid Yankes Sumut dr Hatati, MKes, menilai, penetapan awal data warga miskin berada di kelurahan, dinas sosial, dinas kesehatan dan terakhir kepala daerah setempat. "Data hasil Reses Dewan yang diberikan pernah saya coba potong kompas. Tapi saya malah dipanggil BPK. Nanti kami rekap lagi Pak data BPJS warga kab/kota sesuai hasil temuan Dewan," ucapnya. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Sumut dr Budi M Arief menyatakan, kepesertaan warga tidak selalu masuk pada awal tahun. Apalagi setiap orang bisa saja mendaftar bulan berbeda. "Makanya harus diorganisir secara tertib. Input data sesuai format BPJS Kesehatan. Tolong kasih kami data jauh-jauh hari ya Pak. Dalam masa tertentu yang sudah didaftarkan, ternyata ada yang bekerja pada 1 perusahaan sehingga pelayanan kesehatannya bersifat mandiri. Dulu kami ajukan Rp. 100 Milira tapi disetujui Rp. 92 Miliar," ungkap dr Budi. Sepanjang bisa diperjuangkan tambahan dana, lanjutnya lagi, maka kepesertaan warga bisa saja direvisi. Namun perhitungan baku tetap mengacu pada jumlah orang x 23 ribu x berapa bulan. "Itulah dana yang kita butuhkan," terangnya. Pada sisi lain, dr Budi membeberkan, semua tarif rumah sakit bukan BPJS yang membuat tapi melalui kementerian bidang tarif. Dia pun mencontohkan tarif obat, kamar dan dokter. "BPJS Kesehatan punya data-data berbagai macam modus rumah sakit yang cari untung, melakukan penyimpangan hingga mengedepankan orientasi bisnis. Kita tetap memantau supaya pelayanan BPJS Kesehatan warga Sumut bisa dilayani maksimal di setiap rumah sakit atau Faskes rujukan," yakinnya. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER