Selasa

16 Okt 2018

Pengunjung Hari Ini : 1.505,   Bulan Ini : 40.868
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 4 Februari 2018 | 00:05 WIB

    Telah dibaca 313 kali

    Urgen, Pergub Perlindungan 9.000 Pekerja Rumahan di Sumut

    Budiman Pardede
    Komisi E DPRDSU menggelar RDP membahas perlindungan pekerja rumahan yang marak pada kab/kota Sumut, Selasa kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyarankan Gubsu segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melindungi 9.000 tenaga kerja industri rumahan yang terpencar di penjuru kab/kota Sumut. Sebab, dasar hukum pekerja rumahan memang tidak termuat dalam UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan.


    Penegasan tersebut terungkap saat Komisi E DPRDSU melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pihak membahas nasib pekerja rumahan, Selasa kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dihadiri anggota Dewan seperti Firman Sitorus, Delmeria, Syamsul Bahri Batubara dan Zulfikar. Menurut Syamsul Bahri Batubara, masalah tenaga kerja rumahan sebenarnya sudah lama muncul namun pemerintah abai menyikapi. "Kita jangan berkutat di naskah akademik (NA) pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Ini tanggungjawab Disnaker. Sejauh mana Disnaker melindungi tenaga kerja sektor formal dan informal termasuk kepantasan upah.  Sangat banyak upah yang dibawah ketentuan khususnya pekerja rumahan. Padahal mereka bekerja rata-rata di atas 12 jam. Tolong para mitra dan perusahaan serius," cetus Syamsul Bahri. Hal senada disampaikan Firman Sitorus. Bagi politisi Hanura ini, perlu difikirkan regulasi jangka pendek yang maksimal demi melindungi tenaga kerja rumahan. Diantaranya PP, UU, Perda dan Pergub. "Jangan sampai mati dulu mereka semua. Apa pernah Disnaker survei ke lapangan? Panggil dong perusahaan atau industri rumahan yang banyak beroperasi di Kab Deli Serdang," tegas Firman, sembari mengimbau kepedulian para pemberi kerja. Sedangkan Zulfikar menambahkan, sudah saatnya DPRDSU membuat Pansus agar kelak tak ada warga Sumut jadi korban. "Lahirkan draft Perda, kami tunggu. Kepada LSM atau NGO, tolong dibuat himpunan/organisasi pekerja rumahan di Sumut," cetus Zulfikar.

    9.000 Pekerja Rumahan di Sumut


    Menanggapi masukan kalangan legislator, Staf Advokasi Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra/NGO) Hawari Hasibuan mengungkapkan, asumsi angka pekerja rumahan saat ini mencapai 9.000 orang di Sumut. Sementara organisasinya telah berdiri di 4 kab/kota Sumut. Plt Kadisnaker Sumut Frans Bangun berjanji, pihaknya akan mengusahakan draft NA Perda selesai 1 bulan untuk diserahkan ke DPRDSU. Frans memastikan, DIsnaker Sumut kerap membahas nasib tenaga kerja rumahan. "Kita komit walau 33 perwakilan provinsi bingung mencari dasar hukum. Apalagi ada UU 12/2011 yang mengatur secara tersirat. Intinya solusi terbaik melindungi tenaga kerja rumahan termasuk jaminan sosial mereka. Bisa saja dibuat dulu Pergub dan menyusul Perda," usul Frans Bangun. Pihak Apindo yang diwakili HM Yunan berpendapat, apapun bentuk aturan, seyogianya bertujuan menyelamatkan tenaga kerja kontrak dan serabutan yang kian menjamur. "Ada beban bila suatu saat muncul Perda. Sebab para kerja sektor informal rumahan/home industry jadi ragu apakah masih berkerja lagi kelak," ingat Yunan. Perwakilan Disnaker Medan mengaku sedang membahas Ranperda ketenagakerjaan dan sudah didukung Pansus. "Akhirnya dibentuk pelayanan dan perizinan bidang sosial. Kami buat NA tapi sekarang jadi polemik. Karena dasar hukum pekerja rumahan tidak termaktub dalam UU No 13/2003. Makanya kami tidak membahas itu," terangnya.


    Komisi E DPRDSU akhirnya menskors RDP dan berencana memanggil pemilik usaha rumahan. "Ada gak niat perusahaan melindungi tenaga kerjanya yang real berkerja di sektor formal dan informal? Kalo NA lahir, kita minta kajian bidang hukum Pemprovsu untuk melahirkan Pergub. Kita bisa lahirkan UU atau paling tidak PP. Demikian juga Perda, bisa melahirkan Pergub. Tergantung substansinya. Kalo ada kesulitan, kita bisa ambil jalan pintas," cetus kalangan wakil rakyat, sembari memastikan, bila Pergub terbit, niscaya kab/kota dapat mengikuti Pergub sebagai acuan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER