Senin

27 Mei 2019

  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Kamis, 18 Januari 2018 | 00:02 WIB

    Telah dibaca 534 kali

    UU 23/2014 Lambat Diterjemahkan, Leonard Samosir Sebut Dephub Gagal & Banyak Jalan Nasional Hancur

    Budiman Pardede
    Anggota Komisi D DPRDSU Leonard S Samosir saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (17/1/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan (Dephub) gagal menerjemahkan dan menjalankan wewenang yang sudah diambil-alih dari daerah sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegagalan berimplikasi pada kehancuran jalan nasional dan kekacauan manajemen terminal angkutan umum di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

     

    Kritik keras tersebut dilontarkan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Leonard S Samosir, BA, kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (17/1/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Leonard mengatakan, persoalan tata kelola jembatan timbang dan terminal umum angkutan seharusnya rampung ditangani pemerintah pusat melalui Dephub sejak 1 tahun lalu. Namun hingga kini, tegas Leonard, pengelolaan 2 urusan Dephub itu justru tidak kunjung jelas sehingga Komisi D DPRDSU berencana menemui Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) Dephub di Jakarta pada 25-27 Januari 2018.

     

    Berdampak Negatif

     

    Politisi  Partai Golkar ini menjelaskan, tidak beresnya operasional pengambil-alihan wewenang daerah oleh pemerintah pusat, berdampak negatif terhadap kesemrawutan angkutan tonase lebih serta kekacauan manajemen terminal umum di Sumut. Dia mengungkapkan, ketika Komisi D DPRDSU Kunker ke Dephub tahun 2017 lalu, pihak Kemenhub menyatakan telah membentuk Balai Dephub Wilayah di Provinsi Sumut. Tapi faktanya, sampai sekarang tidak ada pejabat berwenang yang ditempatkan Dephub mengelola Balai Dephub di Sumut. "Pejabatnya saja tak nampak apalagi kerjanya. Beberapa waktu lalu ditunjuk pejabat bernama Mangasi Sinaga sebagai Kepala Balai Dephub Wilayah Sumut. Tiba-tiba nama Mangasi Sinaga diganti dengan Hermansyah padahal Mangasi belum bekerja. Kemudian nama Hermansyah hilang dan diganti lagi oleh Sri Hardianto. Nah, sampai saat ini Sri Hardianto tidak pernah kita lihat bertugas di Sumut selaku Kepala Balai," heran Leonard tak habis fikir.

     

    Pengambilan Wewenang Sudah 1 Tahun

     

    Legislator membidangi urusan pembangunan/perhubungan itu melanjutkan, persoalan kian rumit karena pengambilan wewenang sudah berlangsung 1 tahun lebih dan dampaknya merugikan daerah Sumut. Leonard mencontohkan, tidak sedikit ruas jalan raya khususnya jalan nasional hancur berantakan akibat pengelola teknis jembatan timbang tidak jelas. Begitu pula nasib terminal angkutan umum yang semakin berantakan tanpa manajemen. "Lihat saja truk melebihi tonase merajalela melintasi ruas jalan kab/kota, jalan provinsi hingga jalan nasional. Sementara terminal tidak terurus dengan baik. Pada malam tahun baru 2018 lalu, banyak sekali truk-truk berat tonase lebih mengganggu arus lalulintas. Kemacetan tidak terelakkan, jalan raya rusak dan aparat kepolisian ikut susah mengatur lalulintas," singkap Leonard. Oleh sebab itu, wakil rakyat asal Dapil Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat ini memastikan Komisi D DPRDSU akan meminta ketegasan pemerintah pusat melalui Dephub. Bila memang pengambilan wewenang tidak memberi dampak positif terhadap daerah dan rakyat Sumut, Leonard pun menyarankan lebih baik dikembalikan ke Provinsi. Bagi dia, DPRDSU berkepentingan meminta tanggungjawab dan kepastian teknis operasional Balai Dephub di Sumut. "Jangan sampai kondisi tak jelas ini dimanfaatkan angkutan-angkutan berat tonase lebih untuk terus berbuat jahat merusak ruas jalan," tutup Leonard Samosir diplomatis. (MS/BUD)

    Share this

     
     

    Berikan Komentar Anda 'UU 23/2014 Lambat Diterjemahkan, Leonard Samosir Sebut Dephub Gagal & Banyak Jalan Nasional Hancur'


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER