Senin

24 Sep 2018

Pengunjung Hari Ini : 2.017,   Bulan Ini : 65.467
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Sabtu, 13 Januari 2018 | 00:08 WIB

    Telah dibaca 448 kali

    Pimpin Komisi A DPRDSU, Nezar Ingatkan Polisi Jangan Bacol Tindak Leasing Perampas Kendaraan Warga

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi A DPRDSU HM Nezar Djoely, ST, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu siang (10/1/2018). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoely, ST, meminta aparat kepolisian jangan bacol (penakut) menindak perusahaan pembiayaan (leasing) yang sewenang-wenang terhadap masyarakat selaku kreditur. Politisi Partai NasDem ini memastikan, penarikan unit kendaraan dari tangan konsumen secara paksa merupakan tindak kejahatan melanggar hukum sesuai KUH Pidana Pasal 365 tentang perampasan. Menurut Nezar, selain merampas, perusahaan leasing yang nakal juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). "Polisi harus bertindak supaya ada efek jera kedepan. Polisi jangan angap sepele pengaduan warga. Nanti akan banyak penjahat yang dengan mudah mengaku leasing," tegas Nezar kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (10/1/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Seraya merujuk Pasal 1321 KUH Perdata tentang perikatan suatu perjanjian, Nezar menilai, penarikan unit kendaraan yang dilakukan debt collector perusahaan leasing sepatutnya melalui putusan/penetapan pengadilan dan bukan seenaknya merampas tanpa prosedur sah. Nezar mengungkapkan, beberapa waktu lalu viral tersiar pernyataan keras Kapolres Sumenep yang memerintahkan anggotanya memburu dan menembak di tempat pelaku perampasan kendaraan warga yang menunggak hutang terhadap perusahaan leasing. "Kenapa di Kota Medan dan Provinsi Sumut polisi terkesan bacol ya? Saya dengar tidak sedikit laporan warga ditolak aparat Polrestabes Medan padahal jadi korban perampasan leasing. Ironisnya lagi, setelah ditolak di Polrestabes Medan, pengaduan warga ke Poldasu juga ditolak polisi. Apakah polisi kita di Sumut memang sudah bacol, melihat-lihat kasus serta suka mendiskriminasi orang yang melapor," sindir Nezar blak-blakan.

     

    Wujudkan Kepastian Hukum

     

    Oleh sebab itu, wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut menyerukan Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan segera mewujudkan kepastian hukum terhadap rakyat. Karena Nezar mengaku sangat banyak warga konstituen mengeluhkan kinerja polisi di Sumut yang terindikasi diskriminatif menyikapi laporan masyarakat. Nezar mengingatkan, aksi-aksi brutal debt collector dan tindak perampasan kendaraan milik warga di Medan menjadi keresahan serius atas ketidakpastian penegakan hukum. "Polisi jangan mudah melihat kasus perdata tapi pura-pura tidak tahu pelanggaran pidana yang terjadi. Perampasan itu kan pidana bos," cetusnya, sembari menyatakan setuju polisi di Sumut menerapkan diskresi tembak di tempat seperti sikap Kapolres Sumenep. Bila memang pengaduan masyarakat memenuhi syarat, Nezar pun menyatakan tidak ada alasan polisi berputar-putar cari alasan, mempersulit rakyat atau berlaku diskriminatif.

     

    Menyinggung target Komisi A DPRDSU yang dipimpinnya, Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan tersebut berencana memanggil berbagai pihak membahas masalah perizinan, pertanahan dan hukum. Diantaranya dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumut, kantor Wilayah Agraria Tata Ruang (ATR), institusi penegak hukum hingga mitra-mitra Komisi A yang menggunakan dana APBD Sumut. Tujuannya disebut Nezar untuk mengetahui persis mekanisme pengeluaran izin yang dilakukan BPPT Sumut, memahami progress kinerja kantor ATR Sumut seputar batas wilayah, tanah HGU/eks HGU PTPN termasuk kondisi lahan-lahan perkebunan yang dikelola asing, swasta serta BUMN/BUMD. Begitu pula realisasi dana pembangunan yang dikerjakan Dinas maupun SKPD Sumut. "Tahun 2018 ini kita evaluasi seluruh perusahaan dan dinas-dinas mitra Komisi A DPRDSU. Kita juga akan awasi barang-barang masuk melalui perairan dan bea cukai yang datang ke wilayah Sumut. Kalau kita temukan kejanggalan regulasi, maka kita teruskan kepada penegak hukum. Tugas DPRDSU sebagai pengawas dan kami siap menindaklanjuti," tutup Nezar diplomatis. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER