Minggu

17 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.813,   Bulan Ini : 58.301
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Jumat, 1 Desember 2017 | 00:04 WIB

    Telah dibaca 117 kali

    Kepentingan Pilgubsu 2018 Rontokkan Aspirasi Rakyat, Pimpinan DPRDSU Dituding Tak Maksimal

    Budiman Pardede
    Ketua Komisi C DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE saat diwawancarai di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis siang (30/11/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE, tidak mengingkari telah terjadi sandera menyandera kepentingan antara DPRDSU dan Pemprovsu pasca-pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut 2018. Semua konflik dinilai Eben tidak terlepas dari kepentingan suksesi Pemilihan GUbernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 yang mengalahkan aspirasi rakyat. Sementara pimpinan DPRDSU dianggapnya kurang bijak mengakomodasi aspirasi rakyat yang dibawa anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

    Politisi Partai Hanura itu pun menyesalkan sikap pimpinan Dewan yang terkesan tidak mau tahu terhadap situasi ril yang dikeluhkan mayoritas anggota DPRDSU. "Yang kita rasakan sekarang pimpinan DPRDSU kurang bijak memaksimalkan keberadaan 9 Ketua Fraksi DPRDSU. Akibatnya, kondisi pembahasan Ranperda APBD Sumut 2018 dipaksakan. Sebab banyak aspirasi rakyat yang dibawa legislator dari Dapil tidak jelas masuk dalam APBD Sumut 2018," ungkap Eben kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (30/11/2017) di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan.

     

    Pengabaian Pimpinan DPRDSU Terhadap Aspirasi Rakyat


    Ditemui disela-sela Sidang Paripurna beragenda Nota Jawaban Gubsu atas Pemandangan Umum anggota Dewan terhadap Ranperda APBD Sumut 2018, Eben mengakui kekeliruan Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU saat penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Sumut 2018 pada Juli 2017. Artinya, timpal dia lagi, pasca-penyerahan KUA-PPAS tersebut, pembahasan berjalan dengan mekanisme cepat sehingga berdampak pada pengabaian pimpinan DPRDSU terhadap aspirasi rakyat yang diserap kalangan legislator. "Setelah kita cermati baik-baik, ternyata banyak sekali kepentingan Pilgubsu 2018. Contoh, hasil Reses sangat minim ditampung APBD Sumut 2017. Begitu pula usulan dana Bansos/Hibah rumah ibadah. Kondisi ini kita duga dilakukan secara terstruktur dan masif. Padahal kita berhak dan bertanggungjawab pada kesuksesan pembangunan di daerah," yakin Eben. Lalu, benarkah dana bansos/hibah dikondisikan "bengkak" untuk Dapil legislator tertentu atau partai pengusung yang mendukung Balon Gubsu incumbent HT Erry Nuradi ? Eben justru tersenyum sinis. Bagi dia, hal itu sulit dibuktikan namun waktu akan menjawab kelak. "Kita lihat saja nanti," ucap wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Batubara, Kab Asahan dan Kota Tanjung Balai tersebut.


    Pada sisi lain, anggota Banggar DPRDSU ini menyindir juga hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2017 dan 2018. Menurut Eben, DPRDSU tidak pernah duduk bersama Pemprovsu dan tidak dilibatkan melakukan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD. "Kita hanya diundang, datang dan diam tapi tidak sebagai peserta menyusun RKPD," herannya dengan nada tinggi. Legislator membidangi keuangan itu meyakini, tidak kondusifnya hubungan DPRDSU dan Pemprovsu dalam pembahasan Ranperda APBD Sumut 2018 terlihat jelas dari program Pemprovsu yang sekadar bernuansa tebar pesona. "Masak Dinas Kesehatan Sumut membuat kegiatan seminar dampak bahaya merokok yang bersifat kurang produktif serta membuang-buang anggaran ? Padahal dana yang dikeluarkan lebih baik dialokasikan untuk hibah rumah ibadah," geram Eben diakhir percakapan. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER