Minggu

17 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.805,   Bulan Ini : 58.293
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Senin, 27 November 2017 | 00:10 WIB

    Telah dibaca 132 kali

    BNN Sumut Tunggu Permintaan Tes Urin, Toni Togatorop Sindir Pemberantasan Narkoba Melemah

    Budiman Pardede
    Toni Togatorop, SE, MM (kiri) dan T Harianja saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis siang (23/11/2017). (Foto: www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

    Ketua FP-Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Toni Togatorop, SE, MM, menegaskan, tes urin Narkoba di DPRDSU merupakan contoh baik yang akan dilihat publik. Apalagi, akhir-akhir ini banyak pejabat, aparat, birokrat, konglomerat, masyarakat hingga wakil rakyat yang terlibat penyalahgunaan.

     

    Namun Toni mengherankan aktivitas pemberantasan Narkoba yang kian melemah. "Kita minta BNN secepatnya menggelar tes urin di DPRDSU. Makanan ringan pun sudah dimasukkan Narkoba sekarang. Saat saya Ketua Komisi A, saya getol meminta aparat memberantas Narkoba. DPRDSU segera menyurati BNN supaya dilakukan tes urin," ucap Toni kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (23/11/2017) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pada sisi lain, Toni mengimbau Gubsu mengeluarkan dana hibah untuk operasional pemberantasan Narkoba. Sebab pemberantasan Narkoba yang dilakukan aparat semakin melemah. "Ada apa dengan BNN dan aparat kepolisian ? Kenapa melemah ? Lihat dong kawasan hiburan, kok Narkoba tetap saja dijual macam kacang goreng," sindirnya bertanya, sembari meminta dilakukan terobosan pembersihan Narkoba di kawasan hiburan termasuk dugaan backing oknum pemerintah, Polri/TNI.


    Toni juga menyambut baik usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pemberantasan Narkoba di kab/kota Sumut. Anggota Komisi B DPRDSU membidangi perekonomian ini memastikan, Perda sangat dibutuhkan tapi yang paling penting adalah membersihkan oknum pemerintah dan oknum aparat Polri/TNI yang diduga rutin mengambil setoran-setoran pengamanan di kawasan hiburan penyedia Narkoba. "Tahukah Gubsu, Walikota, Bupati dan pimpinan Polri/TNI masalah itu atau pura-pura tidak tahu ? Sampai kapanpun Narkoba tak bisa diberantas di Indonesia bila masalah utama tersebut belum dibereskan dulu. Bangsa Indonesia akan hancur kalo Narkoba dijadikan komoditas bisnis oknum-oknum pemerintah/aparat hukum," cetus Toni, sambil mengungkapkan, Sumut butuh LP khusus Narkoba dan lembaga rehabilitasi Narkoba. Legislator asal Dapil Sumut XI Kab Tanah Karo, Kab Dairi dan Kab Pakpak Barat ini menyerukan, jajaran ASN/PNS, oknum Polri/TNI yang terbukti memakai atau terlibat Narkoba, seyogianya diproses hukum serta dipecat dari jabatan.

    BNN Sumut Tunggu Permintaan DPRDSU

    Menanggapi semangat tes urin Narkoba tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut menyatakan menunggu permintaan resmi DPRDSU untuk menggelar tes urin di lingkungan DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan. Bila telah disetujui Dewan, BNN Sumut akan meneruskan ke Pemprovsu terkait penyediaan alat-alat dan fasilitias pendukung tes urin. Kabid Pencegahan BNN Sumut T Harianja, saat ditemui www.MartabeSumut.com, Kamis siang (23/11/2017) di gedung Dewan, menjelaskan, pihaknya mendorong realisasi tes urin yang belakangan marak dilontarkan beberapa legislator. "Jangankan 100 anggota DPRDSU, jajaran pemerintah, pejabat, instansi, ASN/PNS dan pegawai honor pun wajib tes urin. Semua kelembagaan pemerintah harus membuka diri," ucapnya, seraya memastikan, soal dana/alat tes urin diharapkan dari Pemprovsu melalui APBD Sumut. BNN disebut Harianja sebatas penyelenggara dan assesmen. "Waktu tes urin 1 menit/orang. Yang terbukti positif akan direhabilitasi. Masyarakat mau nikah saja perlu tes urin," ingat Harianja.

    Bagaimana BNN Sumut menyikapi kawasan hiburan di Medan yang melebihi operasi izin keramaian serta terindikasi kuat memperjualbelikan Narkoba ? Mantan Ketua BNN Kab Asahan ini menilai, izin keramaian sepenuhnya urusan pemerintah dan aparat kepolisian. Sementara instansi terkait dimintanya menutup kawasan hiburan yang terbukti mengedarkan Narkoba. "Saya baru 3 bulan di BNN Sumut. Kita minta Walikota Medan menutup kawasan hiburan yang terbukti memperdagangkan Narkoba. Pemerintah harus di depan memberantas Narkoba," ujarnya. Harianja mengungkapkan, saat ini berdiri 17 Satgas Pencegahan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Gerakan Narkoba (P4GN) di kab/kota Sumut yang didukung Peraturan Bupati (Perbub) bukan Perda. Sedangkan kelembagaan BNN baru dapat dibentuk pada 12 kab/kota Sumut. "Belum ada uang negara membentuk lagi. Eksekutif dan legislatif kab/kota patut membuat Perda agar masyarakat bisa diberdayakan ikut kampanye bahaya Narkoba di Sumut," yakin Harianja. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER