Minggu

17 Des 2017

Pengunjung Hari Ini : 1.797,   Bulan Ini : 58.285
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • Minggu, 26 November 2017 | 00:03 WIB

    Telah dibaca 121 kali

    Sosok Balon Gubsu & Wagubsu 2018, Dr Alfi: Manuver Sensasional Berdampak pada Tercelanya Integritas

    Budiman Pardede
    Pakar hukum tata negara dan pengamat hukum Dr Alfi. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)

    www.MartabeSumut.com, Medan

     

    Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, sosok bakal calon (Balon) Gubsu dan Balon Wagubsu sebaiknya tidak bermanuver menghalalkan segala cara demi sensasi politis sesaat. Sebab, selain merusak integritas sendiri, perilaku politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan otomatis memunculkan pertanyaan besar publik sekaligus berdampak pada tercelanya moralitas calon pemimpin.

     

    Peringatan tersebut dilontarkan pakar hukum tata negara, Dr Alfi. Dikonfirmasi www.MartabeSumut.com di Medan, Selasa kemarin, Dr Alfi menjelaskan, sanksi moral dan sanksi sosial adalah hukum tertinggi sebelum tahapan hukum formal. Dia pun mencontohkan kasus blunder yang 2 kali melanda Balon Gubsu JR Saragih dan Ketua DPR RI Setya Novanto. Menurut Dr Alfi, ke-2 sosok terindikasi kuat tidak menjaga integritas, tidak menunjukkan integritas, tidak konsisten, tidak punya komitmen dan meremehkan moralitas di hadapan publik. Beberapa waktu lalu, ungkap Dr Alfi, Balon Gubsu JR Saragih ditertawakan dunia karena mengklaim telah mengantongi rekomendasi DPP Partai Demokrat sebagai Balon Gubsu 2018. Kemudian, pekan lalu, pendiri PAN Amien Rais membantah/menyatakan palsu berita seputar duet JR Saragih - Ahmad Mumtaz Rais yang didukung Partai Demokrat dan PAN dalam Pilgubsu 2018. "Apa namanya itu ? Ini bukti kegalauan JR Saragih. Manuvernya yang sensasional tidak menampakkan ciri-ciri seorang pemimpin," tegas Dr Alfi melalui saluran telepon.

     

    Libido Kepentingan Politis Sesaat

     

    Sekretaris program Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan itu melanjutkan, sosok pejabat/pemimpin publik seyogianya tidak mencari sensasi politis demi libido (hasrat) kepentingan sesaat. Karena pada akhirnya, kata Dr Alfi lagi, hal-hal aneh yang tak bisa dibuktikan akan menghancurkan integritas serta moralitas pribadi. "Dia bilang gini, ternyata tidak terbukti. Sosok pemimpin kan harus punya integritas, komitmen dan konsistensi. Masak 2 kali bersikap blunder. Pilgubsu 2018 bukan ajang pencarian atau pemilihan ratu kecantikan bos," sindirnya. Sebagai praktisi akademis dan pengamat hukum, Dr Alfi memastikan, sekecil apapun perbuatan blunder seorang figur publik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika ada bukti-bukti melawan hukum. Bagi dia, ketika JR Saragih terindikasi melawan hukum semisal pembohongan publik, tentu saja harus dilihat apakah disengaja atau tidak serta alat/media apa yang dipergunakan. Bila diduga melakukan fitnah, Dr Alfi mengimbau korban mengadu ke polisi. "Kita ada asas moralitas sebagai nilai-nilai tertinggi dasar hukum. Boleh kita mengatakan asas praduga tidak bersalah. Tapi kalo moralitas tercela lebih dulu, ya dia kena sanksi sosial publik," yakin Dr Alfi.

     

    Publik Vonis Setya Novanto

     

    Menyinggung kasus Ketua DPR RI Setya Novanto yang 2 kali berstatus tersangka KPK dan 2 kali pula masuk rumah sakit, Dr Alfi justru terdengar tertawa sinis. Dr Alfi percaya, kendati asas praduga tak bersalah dijunjung dalam penerapan proses hukum formal, toh cara Setya Novanto menghadapi proses hukum menghadirkan sorotan kritis publik. "Dia harusnya mundur dari Ketua DPR RI karena moralitas/integritasnya divonis masyarakat tercela. Sama juga dengan JR Saragih," ucap Dr Alfi. Tatkala moral seseorang dilihat publik tidak benar, Dr Alfi menyarankan yang bersangkutan tidak mencalonkan diri jadi pemimpin atau mundur dari jabatan publik. Artinya, tidak bijak sekali berlindung dibalik asas praduga tak bersalah sementara pihak-pihak tersebut bermasalah dengan moralitas/integritas diri. "Moralitas adalah nilai-nilai sakral, itulah hukum tertinggi. Pembohongan publik melalui kata-kata bahkan modus masuk rumah sakit, niscaya diikuti sanksi moral publik. Memang tidak penghukuman badan. Tapi saya mau katakan, di atas hukum ya asas moralitas. Baik buruknya sanksi sosial tergantung perilaku dan moralitas kita," tutup Dr Alfi, seraya menambahkan, bila pejabat publik mempertontonkan kebohongan, maka saat itu pula publik menguji integritas/moral plus memberi sanksi sosial. (MS/BUD)


     
     
    Kirim Komentar Anda
     
    Nama :
    Kota :
    Email :
    Komentar :
       
     

     
    (Masukkan 6 kode di atas)

     

       
     


    Memahami UU PERS Nomor 40 tahun 1999

    Akhir-akhir ini banyak kalangan internal (pegiat, organisasi profesi/perusahaan) PERS maupun pihak eksternal (masyarakat/narasumber) yang keliru dan main hakim sendiri saat menilai kinerja PERS.

    Melongok UU Lalu LIntas Nomor 22/2009

    Sampai saat ini pemakai sepeda motor/angkutan umum banyak keberatan/ memperdebatkan UU No 22/2009. Diantaranya pengemudi sepeda motor, yang diwajibkan menghidupkan lampu siang hari.

    3 Media Penyebab Timbulnya Jerawat

    Banyak orang tak menyangka bahwa selain debu yang kerap melekat dalam kulit, ternyata ada 3 media (barang-barang) yang selalu kita pakai dan berisiko menimbulkan jerawat.

    Seks Mau Meningkat, Makan Ikan !

    Anda mau sukses urusan seks? Segara konsumsi ikan ! Sebab ikan memberi banyak manfaat bagi kesehatan. Riset terbaru menunjukkan, nutrisi yang terkandung dalam ikan membantu menaikkan gairah seks pria.

    MARTABE SUMUT

  • HOME
  • MARTABE TERPANAS
  • KELILING MEDAN
  • YA AKU MENGATAKANNYA
  • NGINTIP DPRDSU
  • OLAHRAGA
  • NASIONAL
  • SOSOK MARTABE
  • DAERAH
  • INDEX BERITA
  • IKLAN BARIS
  • SUARA PEMBACA
  • OPINI ANDA
  • FOTO ANDA
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER